Makassar –Monitoring News,Demi eksistensi peran LSM PERAK dalam kontrol sosial dan pengawasan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM PERAK kembali mengaktifkan Mahmudin Dg Sipato sebagai Ketua DPW LSM PERAK Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Monitoring DPP LSM PERAK Indonesia, Abd. Rahman MS.
“Setelah pertimbangan yang dituangkan dalam rapat Pengurus DPP telah mempertimbangkan agar Mahmudin kembali dipercaya sebagai Ketua DPW Sulsel,” ungkap pria yang akrab disapa Ocak ,Senin (3/2/25).
Lanjut Ocak, dengan kembalinya Mahmuddin Selaku Ketua DPW LSM PERAK Sulawesi Selatan kami dari DPP berharap dan memberi amanah agar Mahmuddin membentuk jajaran pengurus daerah di beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan yang belum terbentuk.
“Ada beberapa poin dalam keputusan rapat DPP tersebut, semoga Mahmudin dapat menjalankan roda dan tujuan organisasi,” pungkasnya.
(*)
HMI KOMISARIAT FIK UNM Sukses Gelar Pelantikan Pengurus baru, di Red Corner Cafe
Makassar –Monitoring News,Jumat, 20 Desember 2024 HmI Kom FIK UNM melangsungkan Pelantikan Pengurus Periode 2024-2025 yang bertempat di Red Corner Cafe Jl. Yusuf Dg Ngawing.
Untuk menjalankan roda organisasi tentunya prosesi Pelantikan ini adalah titik awal untuk semangat baru dalam membawa himpunan ini ke arah yang lebih baik
Pengurus baru yang kemudian dilantik langsung oleh Ketua umum HmI Cabang Makassar dalam hal ini Ayunda Sarah Agussalim menyampaikan dalam sambutannya
“Selamat untuk pengurus yang telah dilantik semoga komisariat FIK UNM mampu bersinergi dengan Cabang, karena ditengah arus teknologi yang semakin canggih ini banyak mahasiswa yang sudah tidak tertarik berorganisasi padahal di dalam organisasi lah nalar kritis mahasiswa itu dapat dikembangkan.” Tegas Sarah selaku Ketua Cabang Makassar
Pada prosesi ini ketua umum HmI Komisariat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar yakni Dwiky Zul Prasetyo juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dalam sambutannya,
“Pertama-tama ucapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan dan amanah ini, termasuk Kakanda, Ayunda dan teman-teman sekalian yang telah mensupport sehingga sampai pada prosesi pelantikan ini.”
Tak hanya itu, Dwiky juga menyampaikan pesannya,
“Perlu kita ketahui bahwa HmI ini adalah organisasi perjuangan, oleh sebab itu spirit perjuangan yang kita bawa haruslah dibungkus dalam semangat keislaman dan keindonesiaan, bahwa kehidupan yang baik adalah yang disemangati oleh iman, diterangi oleh ilmu dan jika dijalankan akan menjadi amal perbuatan. Yakusa, hidup Mahasiswa!”, Tegasnya
Ketua Koorkom UNM pun turut memberikan sambutan dalam acara itu,
“Saya hanya menekankan kepada seluruh kader HmI bahwasanya sebagai kader perlu kita perhatikan tujuan dari pada himpunan mahasiswa Islam ini salah satunya adalah insan akademis sehingga tujuan utama kita sebagai seorang mahasiswa yaitu fokus dan mengutamakan kepada urusan akademik”. Ucap Jhoker
Sebelum prosesi kegiatan selesai dewan senior Hmi FIK UNM juga turut memberikan sambutan yang memberikan pesan dan motivasi kepada pengurus komisariat yang baru
“Selamat kepada pengurus baru semoga tujuan dari pada hmi mampu menjadi landasan dalam berproses dan berjuang sebagai seorang mahasiswa”, tutur bang paisal selaku dewan senior
Sampai pada penghujung acara ditutup dengan agenda menikmati hidangan yang tersedia.
(Usman)
LSM PERAK soroti Pemasangan kabel fiber optik XL AXIATA yang dikerjakan oleh PT SCKP
Makassar – pemasangan kabel fiber optik XL AXIATA dan pemasangan tiang yang di kerjakan oleh PT SUMBER CEMERLANG KENCANA PERMAI(SCKP) Yang sudah terpasang di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan menuai banyak sorotan publik khususnya dari LSM PERAK
Mahmuddin ketua LSM PERAK Sulawesi Selatan menyampaikan kepada awak media 10 Desember 2024,bahwa banyaknya informasi pengaduan masyarakat kepada kami sehingga kami menurunkan tim investigasi ke titik lokasi pemasangan kabel fiber optik XL AXIATA tersebut
Dari hasil investigasi tim kami menemukan banyak kejanggalan yang terjadi pada pekerjaan tersebut,yang di temukan yaitu pihak PT SCKP di duga kuat tidak mengantongi ijin dari pemerintah setempat ,dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat
Lanjut Mahmuddin, dalam pasal 13 UU No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi di sebutkan bahwa ,, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah mendapat persetujuan diantara para pihak “
Tim kami juga melihat pekerja yang memasang kabel di lapangan tidak di lengkapi dengan kelengkapan APD K3 ,oleh karena itu pihak Kami akan melaporkan secara resmi ke instansi terkait
(Tim)
Tolak Kenaikan PPN 12%. HMJ Penjaskesrek Lakukan Unjuk Rasa Depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan
Makassar –Monitoring News,Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMJ Penjaskesrek FIKK UNM lakukan unras terkait penolakan kenaikan PPN 12% di depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan. (Senin,26/11/24)
Unras yang dilaksanakan oleh HMJ Penjaskesrek diwarnai dengan pembakaran ban dan membawa spanduk yang bertuliskan “Kenaikan PPN 12% membuat rakyat sengsara”
Simpa selaku jendral lapangan dalam orasinya menyampaikan bahwa rencana kenaikan PPN 12% memberikan dampak buruk bagi perekonomian masyarakat
“Dengan dasar tanggung jawab moral dari kalangan mahasiswa. Kami hadir didepan kantor DPRD Sulawesi Selatan sebagai wakil rakyat sulsel untuk bersama-sama meminta dengan tegas DPRD Sulsel untuk menolak kenaikan PPN 12% yang dinilai merugikan masyarakat dan membuat masyarakat menderita terutma masyarakat yang strata ekonominya berada dalam status menengah kebawah.” Ujar Simpa.
Diketahui, Rencana kenaikan PPN 12% sesuai UU HPP No. 7 Tahun 2021 yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.
Siddiq selaku orator juga menyampaikan keresahannya terkait kenaikan PPN 12% yang akan diterapkan pada awal tahun 2025 dan menyampaikan kepada masyarakat untuk bersama-sama menolak kenaikan PPN 12% yang dinilai merugikan masyarakat.
“Kami mewakili masyarakat sangat kecewa dan resah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk bersama sama menolak kenaikan PPN 12% yang dinilai merugikan masyarakat. Sebab jika kebijakan ini diterapkan maka barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat alias sembako akan berimbas dengan harga melambung tinggi”.Ujar Siddiq
Aksi unjuk rasa tersebut diwarnai kekecewaan oleh para mahasiswa sebab tidak ada satupun anggota DPRD yang menemuinya untuk bersama-sama menerima tuntutan yang mereka bawa.
Pihak DPRD yang menemui massa dari fungsionaris bagian aspirasi DPRD Sulsel menyampaikan dirinya hanya mampu menerima pernyataan sikap oleh Massa unras dan meneruskan kepada fraksi yang menangani masalah tersebut.
“Kami selaku perwakilan, tidak bisa langsung memutuskan dan mengeluarkan statemen terkait pernyataan sikap adik-adik. Kami akan meneruskan pernyataan sikap adik-adik kepada fraksi yang menangani kasus ini”ujar Perwakilan DPRD sulsel.
Simpa menegaskan akan kembali melaksanakan aksi unjuk rasa dengan gelombang massa yang lebih besar jikalau DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak menerima tuntutan dari kami.
“Kami dari HMJ Penjaskesrek akan melakukan gerakan demonstrasi dengan gelombang massa lebih besar jikalau tuntutan kami tidak diindahkan”. Tegas, Simpa
Selanjutnya, Aksi unjuk rasa oleh HMJ Penjaskesrek dilanjutkan di JL. A.P Pettarani tepatnya depan Phinisi UNM sebagai aksi kampanye terkait penolakan kenaikan PPN 12 %
Diketahui, tuntutan yang dibawa oleh HMJ Penjaskesrek;
1.Mendesak DPR-RI Untuk segera merevisi UU HPP NO.7 Tahun 2021
2.Menantang DPRD Provinsi sulsel untuk menolak dengan tegas kenaikan PPN 12%
3.PPN regresif, mengambil lebih banyak uang dari kantong orang miskin
4.Copot menteri keuangan RI
(Tim)
RMS Belum Diperiksa, Jarak Celebes Desak Pimpinan KPK Tuntaskan Kasus Dugaan Gratifikasi Izin Impor Dikementan
Makassar –Monitoring News Puluhan pemuda yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Sulawesi-Selatan, menggelar Aksi unjukrasa jilid 2 di jalan A.P Pettarani Kota Makassar, Minggu (24/11/2024).
Dalam aksinya, mereka membawa spanduk bertuliskan ” Menguji Pimpinan KPK Baru Segera Tuntaskan Dugaan Gratifikasi Izin Impor Hortikultura di Kementan, dan Segera Periksa RMS”.
Dalam orasinya, mereka menantang pimpinan KPK yang baru ditetapkan untuk menuntaskan dugaan Gratifikasi izin rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) melaui kementrian pertanian dan surat persetujuan impor (SPI) di kementrian perdagangan.
Menurut mereka, beberapa petinggi partai politik Diduga ikut terlibat dan menerima fee dalam proses pengurusan rekomendasi impor produk Hortikultura yakni kader partai Nasdem Ahmad Ali dan Rusdi Masse Mapesessu.
“Kita ketahui bersama bahwa pada bulan November 2020 kader Partai Nasdem, Kisman Latumakulita melaporkan rekan separtainya Ahmad Ali dan Rusdi Masse Mapesessu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Diduga terlibat kasus korupsi impor Hortikultura,”ucap Kordinator Aksi Agym Al-jihad
“Diduga RMS dan Ahmad Ali melakukan pungutan diluar biaya resmi senilai Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per kilogram dari importir,”sambungnya.
Lanjut, kata Agim, Laporan dari masyarakat terkait kasus di Kementan sudah masuk pada 2020 lalu.Pimpinan KPK sudah mendisposisi kasus ini untuk diselidiki, tetapi tak ada tindak lanjut dari KPK sampai hari ini.
Ketua Jarak Celebes (Jaringan Aktivis Sulawesi-Selatan), Erwin menyayangkan disposisi dari pimpinan KPK yang tidak ditindaklanjuti hingga empat tahun. Padahal Berdasarkan Undang-Undang KPK, ketika ditemukan indikasi perkara dugaan korupsi wajib untuk dilakukan penyelidikan dan itu sudah menjadi tanggung jawab penuh ada pada pimpinan KPK.
Lanjut Erwin, menegaskan bahwa baru ini peralihan kepimpinan KPK RI baru saja di tetapkan oleh Komisi III DPR RI sehingga perluh kiranya pimpinan yang baru tegas mengusut segala bentuk tindak pidana korupsi yang merusak tatanan pemerintahan.
“Kami berharap agar kiranya pimpinan KPK RI berpegang teguh dengan komitmenya berantas korupsi di indonesia dan jangan biarkan KPK RI dilemahkan sebagai lembaga yang notabenenya berperang aktif mencegah tindak pidana korupsi di indonesia”
, Usman,
Tampil Memikau,Paslon No.3 Hamasna Di Pilkada Sidrap, Mampu Menjawab dan Memberikan Solusi di Debat Pertama dan Kedua
Sidrap – Sebut nama H.Mashur Bin Mohd Alias dan Muhammad Nasiyanto P.S.E tentu teringat pasangan Nomor : 3 calon bupati – wakil bupati Sidrap 2024 – 2029 yang begitu lugas, menjawab pertanyaan ketika ditanya oleh moderator seputar penangan keamanan Narkoba di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan .
Menjawab pertanyaan tersebut , menurut Mashur Bin Mohd Alias bahwa penanganan keamanan dan yang Marak di sidrap yakni 4.S di Kabupaten Sidrap yang dia cintai yakni kita harus melakukan pendekatan secara persuasif , kita bicara baik ‐ baik dengan warga masyarakat kita berikan pengertian dan mencari tahu apa yang menjadi pemicu sampai mereka mengkonsumsi ataupun Melakukan hal tersebut dan kemudiaan kita mencari solusi untuk mengatasinya . Hal tersebut pria yang rama ini katakan ketika mengikut sesi debat calon bupati – wakil bupati Sidrap 2024 – 2029 di Hotel Harper Perintis Kemerdekaan Makassar , Sulawesi Selan , Sabtu 9 November 2024 .
Selain itu , menurut dia, kita harus melibatkan stakeholder yakni tokoh masyarakat, tokoh agama,Tokoh Adat , Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ), TNI dan kepolisian untuk sama ‐ sama mengatasi masalah tersebut, menurut dia ,masalah yang berkaitan dengan hukum kita serahkan kepada Pihak APH sehingga menjalankan fungsinya/ Tupoksinya sesuai dengan rana masing – masing .
Disabilitas
Penyandang disabilitas menurut dia , kita harus memperlakukan mereka dengan baik sama seperti manusia yang lain , kita harus memperhatikan sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan oleh mereka dan jika kami terpilih maka kami akan gelontorkan dana besar buat saudara kami penyandang disabilitas , karena mereka mengalami keterbatasan maka kami akan memperlakukan mereka seperti warga negara lainnya berdasarkan kesamaan,” begitu ujarnya .
Pendidikan
Pendidikan merupakan ujung tombak untuk memajukan sumber daya manusia maka hal tersebut menjadi perhatian serius oleh Pasangan no 3 H. Mashur Bin Mohd dan Muhammad Nasiyanto P.S.E. karena pendidikan merupakan sala satu program yang akan mereka perjuangkan , jika mereka terpilih maka sarana dan prasarana menjadi perhatian serius dasar pertimbangan agar siswa – siswi dapat mengikut proses belajar dikelas dengan baik karena berteduh pada tempat yang layak, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP ) ditangani oleh pemerintah daerah sedangkan Sekolah Menengah Atas ( SMA/ SMK wewenang propinsi tapi kami tetap berkordinasi sehingga bisa bersinergi untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Sidrap yang kami cintai . Menurut dia , Karena pendidikan maka yang muda bisa maju calon bupati , karena pendidikan yang muda bisa bicara pada debat tapi kalau tidak berpendidikan tentu tidak bisa bicara dihadapan tamu undangan , hal ini menjadi contoh kongkrit manfaat dari pendidikan, ” begitu ujar calon bupati Sidrap nomor : 3
Sejumlah warga Sidrap yang diminta komentarnya seputar debat tersebut , mereka menuturkan nomor 3 layak menjadi bupati Sidrap karena Berwibawa , tenang , tidak emosi , setiap jawabannya kongkrit yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga masyarakat dan setiap tutur kata yang disampaikannya yakni santun , berbobot dan enak di dengar ,” begitu ucap Risbak
Menurut Pria tersebut ,Dirinya Kagum tersentuh dengan kepintaran dan Pengalaman dari paslon No 3 HAMASNA yang bisa menguasai beberapa bahasa .Terangnya
. Kami doakan semoga H. Mashur Bin Mohd Alias dan Muhammad Nasiyanto Parakkasi S.E No 3 terpilih menjadi bupati – wakil bupati Sidrap 2024 – 2029, Amin.tutupnya
*AA
Pasangan calon walikota Parepare nomor urut 2 maju untuk perubahan di kota Parepare
PAREPARE, Monitoring News– Pasangan wali kota dan calon wakil wali kota Parepare Nomor urut 2, Muhammad Zaini & Prof Bakhtiar Tijjang ( MZ Berbakti) berkomitmen menaati aturan kampanye sesuai yang tertera di PKPU Nomor 13 Tahun 2024.
Saya bersama Bapak Muhammad Zaini Insyaallah tetap melaksanakan kampanye sesuai aturan PKPU Nomor 13 Tahun 2024,” kata Prof Bakhtiar Tijjang, Sabtu (02 November 2024)
Prof Bakhtiar Tijjang yang maju di Pilkada Parepare bersama Muhammad Zaini atau dikenal dengan sebutan MZ Berbakti itu siap mengikuti aturan pada tahapan kampanye.
Prof Bakhtiar Tijjang juga mengingatkan kepada tim pemenangan agar tetap melaksanakan kampanye tanpa menyalahi aturan.
Tetap kita laksanakan kampanye, tapi jangan keluar jalur atau menyalahi aturan. Kita tetap disiplin dan patuh. Hindari isu sensitif, kekerasan, maupun dalam penggunaan fasilitas publik,” Imbuh dia.
Muhammad Zaini dan Prof Bakhtiar Tijjang pun mengajak semua pihak agar menjaga pilkada Parepare tetap berjalan dengan aman dan damai. Ajakan bersama-sama ciptakan kondisi yang aman dan damai juga diserukan keduanya.
” Mari bersama menjaga keutuhan kota kota tercinta. Pilkada yang aman dan damai menjadi harapan kita bersama.” Timpal Muhammad Zaini calon wali kota Parepare nomor urut 2.
Dengan program dan fisi misi yang akan kami laksanakan nanti semoga Allah SWT meridhoi dan masyarakat kota Parepare mendukung dan memilih kami untuk perubahan di kota Parepare
(Andi Rusli)
Copot Kacab Bank BPD, HMI Cab Mamasa Menduga Ada Kelalaian Dalam Implementasi Dana CSR.
Mamasa –Monitoring News,1 November 2024 . Desas desus Anggaran CSR Bank BPD Sulselbar Mamasa sejak 2018/2024. Berujung Buntut Kecamanan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab Mamasa. Terkait Transparansi Pengelolaan dan kontribusi Dana CSR ke Pemda yang diperuntukkan. Untuk masyrakat setempat.
Adapun aturan dan output sudah ditegaskan didalam Regulasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) diatur dalam beberapa peraturan, seperti:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Adapun Besaran dana CSR perusahaan umumnya berkisar antara 2%–4% dari total keuntungan perusahaan dalam setahun. Namun, besaran dana CSR disesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing-masing.
CSR merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk semua stakeholder dan pihak yang berkepentingan. Ungkap Arifin Djalil.
Arifin Djalil Sebagai Formature ketua HMI cab Mamasa, Mengecam bahwa kepala Bank BPD Sulselbar Cab Mamasa. Patut diduga telah melakukan konspirasi jahat atas tidak transparansi nya terkait persoalan bantuan Dana CSR ke Pemda sejak tahun 2018 sampai 2024.
Sebagai masyarakat kab Mamasa dan sebagi lembaga kontrol. Seperlu nya kami ingin mengetahui besaran kontribusi Bank BPD Sulselbar Cab Mamasa. Untuk kepentingan masyarakat setempat. Ditengah tengah kondisi seperti hari ini. Mamasa sangat perlu bantuan semua elemen dan stakholder untuk melibatkan diri dalam kepentingan kesejahteraan masyrakat.
Melalui bantuan bantuan CSR yang bersifat Wajib Dikeluarkan oleh pihak bank BPD Sulselbar sebagai Perusahaan keuangan daerah.
Ungkap Arifin Djalil. 01 November 2024 .
Kami minta kacab Bank BPD Sulselbar Mamasa Di Copot. Dan kami akan terus mengawal Persoalan ini sampai ketingkat serius , Agar Kiranya Dapat menjadi attensi bagi Pihak Bank BPD Sulselbar Cab Mamasa.
(Andi Bakri)
FPII Soroti KPU Sidrap Terkait Pembatasan ppllWartawan Dalam Peliputan Debat Cabup, Risal Bakri, Ini Langgar Hak Kebebasan Pers
SIDRAP , — Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Setwil. Sulsel Soroti KPU Sidrap terkait adanya pembatasan media / Wartawan di acara debat publik pertama pasangan Cabup dan Cawabup Sidrap,
Hal ini di nilai menodai UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sehingga memunculkan pertanyaan terkait dengan kebebasan pers dalam meliput acara-acara penting yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat 2 dan 3, disebutkan bahwa Pers Nasional memiliki hak untuk Mencari, Memperoleh, dan Menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Pasal ini juga menyatakan bahwa tindakan yang menghambat atau menghalangi tugas pers dapat dikenakan pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta, terang Risal Bakri.
Hal tersebut di sampaikan Ketua FPII Setwil Sulsel Risal Bakri, saat di konfirmasi, Sabtu, 26 Oktober 2024.
Lanjut Risal Bakri Menegaskan bahwa KPU Sidrap harus lebih pahan dan memahami UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, ini pelanggaran, dan ujung-ujung Penjara.
KPU harus lebih paham bahwa Keberhasilan KPU juga adalah atas atensi Media/Wartawan, terkait adanya pembatasan dan ruang sempit, Wartawan jika ada kegiatan, ia tidak pernah duduk tampil, dia hanya sibuk untuk mencari moment yang lebih bagus untuk di publikasikan, kunci Risal Bakri.
Jika hal ini dilakukan KPU soal pembatasan Media/Wartawan, bukanya tidak hanya mengecewakan, tetapi juga merugikan tugas jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada publik. Apalagi agenda penting seperti debat publik pasangan cabup dan cawabup.
“Ia pastikan teman-teman media juga sudah siap mengikuti semua prosedur yang ditetapkan KPU, kenapa harus dibatasi untuk menjalankan tugasnya,” tegas Risal Bakri
Ia menegaskan, seharusnya Komisi Pemilihan Umum Sidrap tidak membatasi liputan melainkan mengaturnya. Sehingga, kata dia, perlu adanya peninjauan lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran media pada acara-acara penting seperti debat kandidat, serta jaminan bagi pers untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan jangan pilih kasih terhadap Media/wartawan, dan Sejatinya soal Media/wartawan, KPU perlu komunikasi dengan Kominfo Sidrap untuk lebih jelas,
Sejatinya Pesta demokrasi harusnya disambut riang gembira, namun ironisnya, KPU Sidrap terkesan membatasi peliputan wartawan untuk mendapatkan informasi saat Debat Cabup-Cawabup Sidrap, tidak seperti jika para pendukung pasangan paslon, itu harus ada pembatasan pendukung dan simpatisan, tegas Risal Bakri.
Terkait lokasi yang di tunjuk kegiatan Debat cabup adalah Aula SKPD Sidrap, bagai mana dengan penganggarannya, karna ini adalah fasilitas Daerah/Negara.
Untuk itu, FPII berharap bahwa Pembatasan Media/Wartawan di Debat Cabup itu perlu di tinjau ulang, sebelum, jika tetap pada prinsifnya, dalam Pembatasan Media/Wartawan dalam peliputan, FPII Siap laporkan ke APH, karna ini pelanggaran UU no 40 tentang Pers, (Sumber FPII Sulsel).
Qur’an dan Beras Berkah di Hari Santri: BMH Maros Tebar Kebaikan untuk Santri Penghafal Al-Qur’an
Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Gerai Maros menggerakkan program tebar Qur’an dan Beras Berkah, yakni menyalurkan bantuan di pesantren penghafal Al-Qur’an di Maros, Selasa (22/11/2024).
Maros– Semangat Hari Santri menggelora di Kabupaten Maros, Suawesi Selatan. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Gerai Maros melakukan kegiatan penguatan jiwa di pondok mitra dusun mangngai desa damai, para santri diberikan pemahaman tentang nilai-nilai utama menjadi santri, kegiatan ini dilakukan malam hari dikenal dengan malam bina iman dan taqwa
Siang hari BMH menuju Pondok mitra yang kedua, di dusun baku desa lekopancing, disana melakukan kegiatan tebar Qur’an, majalah dan beras, Selasa, 22 Oktober 2024, BMH menggerakkan program, mabit, tebar Qur’an dan Beras Berkah”, kegiatan mabit di Pesantren Al alaq, tebar Qur’an dan beras berkah di pesantren darul hijrah pesantren penghafal Al-Qur’an, Selasa (22/11/2024).
“Alhamdulillah, kegiatan mabit dan pendistribusian Qur’an dan beras berkah ini berjalan dengan baik,” ungkap Ervan, relawan BMH, dengan raut wajah penuh syukur.
“Ada sekitar 50 santri dari 2 pesantren yang menerima manfaat dari program ini,” ujarnya menambahkan,
Daffah sangat bahagia dan antusias dengan program yang dijalankan bmh, semoga Allah memberikan senantiasa kekuatan kepada bmh dan semua donatur yang terlibat dengan kebaikan ini,” ungkapnya lirih.
Refliadi berharap dihari santri, menjadi momentum kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan santri sehingga kami hadirkan program bertujuan untuk itu, dan ia meminta agar santri terus belajar dengan giat, raih cita-cita dengan semangat, tak lupa senantiasa mendoakan BMH dan seluruh donatur yang terlibat agar kedepannya semakin banyak yang terlibat dalam kebaikan, ” ucapnya berapi-api.
Amil tangguh BMH lebih lanjut menyampaikan mari membangun jiwa raga generasi penerus bangsa dengan mendukung para santri, ajaknya. “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur. Semoga energi kebaikan ini terus menyala dan memberikan kebahagiaan untuk santri.”
BMH, dengan program mabit, tebar Qur’an dan Beras Berkah”, telah menunjukkan bahwa semangat hari santri dan nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam aksi nyata. Semoga program ini terus berlanjut dan menginspirasi lebih banyak orang untuk berbagi kebaikan dan membangun Indonesia yang lebih baik.
(Andi Bakri)
Monitoring News 