Monitoring News

Makassar, Monitoring News -PC BALLA’ TUJUA HPMB-Raya menilai revisi UU TNI berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI karena mengancam supremasi sipil, HAM dan masa depan reformasi.

Fotmatur Ketua Terpilih PC.Balla’ Tujua HPMB-Raya, Menolak tegas rencana dwifungsi TNI melalui revisi Undang-Undang TNI atau revisi UU TNI.

Alif mengatakan revisi UU TNI berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI karena mengancam supremasi sipil, hak asasi manusia, dan masa depan reformasi. “Ayo turun ke jalan, suarakan penolakan kita! Desak DPR untuk menolak RUU TNI yang bertentangan dengan cita-cita reformasi!” kata Alif dalam pernyataan kepada Awak Media, Selasa, 18 Maret 2025. Namun Alif belum mengungkapkan kapan aksi akan digelar

Menurut Alif, seharusnya militer fokus pada pertahanan negara dan tidak boleh masuk ke jabatan sipil dan birokrasi. Apalagi, kata dia, dwifungsi TNI mengkhianati cita-cita reformasi yang menuntut pemisahan peran TNI di ranah sipil. Ia menegaskan militer yang masuk ke ranah sipil bisa memperburuk demokrasi dan mengancam kebebasan sipil

Kontras menilai ada dua pasal berbahaya dalam revisi UU TNI yang diajukan saat ini. Pertama, pasal 7 ayat 2 yang mengatur kewenangan dalam operasi militer selain perang. Fungsi pengawasan dan perbantuan TNI di tambah dalam ruang siber, narkotika, hingga perlindungan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri.

Kemudian, ada pasal 47 ayat 2 yang dianggap bermasalah. Dalam UU sebelumnya regulasi ini mengatur batas tugas TNI di lembaga-lembaga sipil. Cakupan jabatan sipil yang dapat ditempati prajurit ada kemungkinan diperluas, seperti tercantum dalam Pasal 47 Daftar Inventarisasi Masalah undang-undang tersebut.

Dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang TNI disebutkan bahwa prajurit aktif hanya dapat mengisi jabatan sipil di sepuluh kementerian/lembaga, yaitu di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, dan Sekretaris Militer Presiden. Dalam aturan tersebut, personel aktif TNI dimungkinkan mengisi jabatan di Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional, serta Mahkamah Agung.

Melalui revisi UU TNI, yang tertuang dalam DIM, pemerintah mengusulkan menambah lima pos kementerian/lembaga yang dapat diisi prajurit aktif. Kelimanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung.

DPR menggelar rapat maraton bersama pemerintah karena anggota DPR akan mulai reses ke masing-masing daerah pemilihan pada 21 Maret 2025. Komisi I DPR pada awal Maret 2025 mengundang sejumlah ahli dan meminta masukan. Pada 11 Maret 2025, DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas tindak lanjut perubahan aturan tentara di Indonesia.

Pada 14 dan 15 Maret 2025, Panitia Kerja Revisi UU TNI menggelar rapat tertutup di Hotel Fairmont, kawasan Jakarta Pusat. Perwakilan dari Koalisi Sipil menggelar aksi menginterupsi langsung ke lokasi rapat panja kemarin

*

Makassar – Monitoring News,Perak resmi menonaktifkan anggota nya pertanggal 24 februari 2025 Berdasarkan rapat dewan pimpinan wilayah Sulawesi Selatan LSM PERAK Secara resmi Menonaktifkan anggota Atas nama Andi Rusli ,Rasda , Syarifuddin

Mahmuddin ketua LSM PERAK Sulawesi Selatan Menyampaikan Berdasarkan Rapat dewan pimpinan kami tidak mengakui apabila oknum tersebut mengunjungi instansi SKPD dalam wilayah Indonesia

Kami juga Menyampaikan kepada aparat penegak hukum agar Yang Mengaku anggota PERAK yang meresahkan masyarakat atau Aparatur negara yang jalan di Lapangan

Anggota Yang resmi jalan di Lapangan di lengkapi KTA dan Surat tugas ini kami Lakukan untuk menertibkan anggota PERAK yang jalan di Lapangan siapapun yang masuk ke instansi wajib di lengkapi KTA dan Surat tugas Baik itu yang mengaku dari DPP maupun DPW dan DPD
*

Luwu – Monitoring News, kunjungan pengawasan transparansi pengelolaan dana bos di bidang pendidikan tingkat sekolah dasar di kabupaten Luwu  dari Lembaga PERAK Sulawesi Selatan  mengapresiasi pengelolaan dana bos di SDN 22 Belopa karena tertip mengisi papan informasi penggunaan dana bos dan di pasang di tempat yang mudah dilihat oleh Masyarakat

MARLINA LA’BIRAN,S.Pd MM, Kepala  Sekolah SDN 22 Belopa,Saat di temui oleh tim LSM PERAK  17  Februari 2025,menyampaikan bahwa  penggunaan dana bos di sekolah kami berdasarkan  RKAS yang telah kami buatkan dan kami gunakan atau belanja berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah 

Berkat adanya bantuan dana bos  proses belajar mengajar kami berjalan lancar , serta perawatan dan pemeliharaan  ruang kelas maupun taman  sekolah  ungkap kepsek

Mahmuddin ketua LSM PERAK Sulawesi Selatan mengapresiasi kinerja kepala sekolah SDN 22 Belopa Beserta Guru Guru   yang dari pantauan tim kami melihat langsung  tertibnya guru guru dalam proses belajar mengajar  dan juga keramahan yang terpancar dari senyum saat  menerima tamu

(Jefri)

Makassar – Monitoring News,Kepala Sekolah (Kepsek) SD Inpres Unggulan Pemda, Isman, S.Pd., M.Pd., membantah adanya dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah yang dipimpinnya. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Warkop Sija, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (12/2/2025).

Menurut Isman, kegiatan karya wisata yang merupakan bagian dari kurikulum Merdeka melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah program resmi dari Kementerian Pendidikan. Namun, kegiatan tersebut batal terlaksana akibat pemberitaan oleh salah satu media online.

“Berita yang dimuat oleh media Intelejennews.com itu tidak benar. Pihak sekolah sama sekali tidak pernah melakukan pungutan liar,” tegas Isman.

Ketua Komite SD Inpres Unggulan Pemda, Fauzan Najamuddin, turut membenarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, informasi yang beredar di media tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di sekolah.

Sementara itu, kuasa hukum sekolah, Budi Minzathu, S.H., bersama Munawir Abdul Kamal, S.H., M.H., menyatakan bahwa pemberitaan tersebut sangat merugikan pihak sekolah.

“Akibat pemberitaan yang tidak berdasar ini, kegiatan yang telah direncanakan dengan baik akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Ini tentu merugikan sekolah dan para siswa,” ujar Budi Minzathu.

Pihak sekolah berharap agar media lebih bijak dalam menyajikan informasi serta meminta klarifikasi agar tidak merugikan pihak-pihak yang diberitakan.

(*)