Monitoring News

Arogan Pria Ini Tunjuk Hingga Keluarkan Bahasa Tak Senonoh Terhadap Warga, Ini Persoalannya

Makassar – Monitoring News,Beredar video seorang pria menggunakan baju batik, sepatu hitam adu cekcok
dengan beberapa warga di Jalan Al Markas 2 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Cekcok antara warga dengan pria itu bermula karena persoalan sebidang tanah.

Pria itu dengan nada sombong mengakui bahwa tanah itu miliknya setelah ia beli dari pria bernama Farid. Dan ia rencana akan melakukan penimbunan.

Bahkan dalam kesempatan itu, KI mengeluarkan bahasa tak senonoh.

“Ku telanjaiiii di sini,” kata KI dengan angkuh di depan warga setempat.

Ucapan itu memancing warga yang mayoritas ibu rumah tangga itu. Para warga itu langsung jangan mentang-mentang orang berduit.

“Siapa yang kau telanjai di sini, kamu itu orang berpendidikan,” balas warga.

KI kemudian mengakui memiliki satelit pertanahan dan dia konon katanya dia tahu semua Tanah yang bersertifikat dan tidak. Dia bahkan menyebut pihak Pertanahan yang beri kepadanya.

“Saya tahu semua,” cetusnya dengan nada sombong.

Selain itu, dia menyebut tanah itu cacat administrasi. Bahkan dia mengaku ada banyak oknum di kantor Lurah, kantor polisi dan lainnya.

“Itu sertifikat nya cacat administrasi, banyak oknum bahkan ada salah di Pertanahan yakni mengukurnya,” ungkap pria yang katanya kerja di Samsat tersebut.

Sementara itu, para warga yang tak terima kemudian memperlihatkan bahwa tanah itu milik Sadiq dan sudah dilakukan pengukuran bahkan memiliki SHM.

“Ini sudah ada surat-suratnya dan sudah dilakukan pengukuran,” kata seorang warga saat berdebat sambil memperlihatkan surat tanah itu.

Bahkan warga meminta kepada pria KI melapor jika merasa benar. “Pergi melapor kalau merasa benar,” tambah warga.

Setelah mendengar kata melapor, tiba-tiba KI dengan angkuh menunjuk seorang pria tua yang sedang menggendong anaknya.

“Kenapa begitu, kurangajar ini dan hendak mau memukul dan mengejar bapak tua yang tengah menggendong anaknya,”.

Sekadar diketahui, KI ini diduga membeli tanah kepada seorang pria yang bernama Ali Sarro dan adik Farid yang bukan milik secara hukum jelas.

Sumber: Dnid.co.id

BEREDAR BERITA PERNYATAAN KETUA HMI KOMISARIAT FIKOM MAMASA TENTANG PENYOROTAN KINERJA PJ BUPATI MAMASA ADALAH HOAX SEMATA

Mamasa- Monitoring News,Yusuf Selaku ketua HMI Komisariat Fikom Mamasa memberikan tanggapan atas tersebarnya berita yang mengaitkan dirinya tentang beberapa kasus yang sempat diberitakan pada Kamis, 1/8/2024

” Saya selaku ketua HMI komisariat Fikom Mamasa tidak pernah memberikan tanggapan baik secara langsung maupun via telepon seperti yang di beritakan tentang kasus apapun yang melibatkan saya dan atas nama himpunan mahasiswa Islam komisariat Fikom Mamasa.

Memang betul saya sempat di ditelpon oleh salah seorang senior KAHMI mamasa untuk dimintai foto ber atribut HMI katanya diminta oleh senior lain, namun tidak pernah ada pembahasan yang mengarah pada kasus dan pemberitaan dan kebetulan saya sementara KKN di mamuju tengah akhirnya telpon dari senior itu saya abaikan.

Kemudian beliau langsung mengirimi saya lirisan berita yang memuat pernyataan saya sebagai ketua HMI komisariat Fikom Mamasa. ” Jelasnya.

Atas dasar itu saya meminta kepada pihak media yang menyeret nama saya dan himpunan mahasiswa Islam untuk menghapus pemberitaan terkait itu. Dan apabila terjadi hal-hal yang tdk diharapkan maka saya tidak bertanggung jawab didalamnya.

(Tim)

LSM AKOR DEMO MENDESAK PJ GUBERNUR SUL SEL MENCOPOT KADIS DAN KABID SMA DISDIK SULSEL

Makassar –Monitoring News,Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi (LSM AKOR) bersama elemen mahasiswa dan orang tua siswa kembali turun melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (25/7/24). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dianggap tidak transparan dan penuh kecurangan.

Para demonstran membawa berbagai spanduk yang menuntut kejelasan serta keadilan dalam proses PPDB tahun ini. Mereka menilai banyak pelanggaran dan ketidakadilan yang terjadi, seperti dugaan manipulasi data hingga pelanggaran juknis.

“Kami menuntut transparansi dalam proses PPDB ini. Banyak orang tua yang merasa dirugikan karena adanya praktik-praktik curang. Kami ingin Disdik Sulsel memberikan penjelasan dan solusi yang adil,” ujar salah satu demonstran, Kamis, (25/7/24).

Saat dikonfirmasi terkait aksi demonstrasi ini, Sandi selaku Koordinator Lapangan menegaskan, jika Disdik Sulsel di bawah komando Kadis dan Kabidnya memasukkan ratusan siswa siluman di SMA-SMA Negeri Makassar dengan dalih pemenuhan kuota.

“Padahal dilihat di juknis jelas di Point keempat terkait pemenuhan kuota “Disdik melakukan penyaluran calon peserta didik yang tidak lulus pada SMA/SMK baik negeri maupun swasta yang masih memiliki sisa daya tampung berdasarkan jarak terdekat dari calon peserta didik tersebut” jadi bukan kebijakan faktor lain. Maka patut diduga yang dimasukkan itu titipan semua,” jelasnya.

Selain melanggar juknis, Sandi juga mengatakan, penambahan Rombel dinilai melanggar aturan dan mendesak PJ Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh mencopot jabatan Kadis dan Kabid SMA Disdik Sulsel.

Massa ditemui langsung Kabid SMA Disdik Sulsel, Muhammad Nurkusuma yang didampingi Mulyana selaku Panitia PPDB di depan Kantor Gubernur Sulsel.

Aksi ini menarik perhatian masyarakat sekitar dan sejumlah media. Jalan Urip Sumoharjo di depan kantor Gubernur Sulsel sempat terjadi kemacetan. Para demonstran kembali melanjutkan aksinya ke Disdik dan DPRD Sulsel.

Pihak DPRD Sulsel yang turut hadir Wakil Ketua Komisi E, Irfan AB berjanji akan mengagendakan dan memanggil untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP).

Para demonstran berjanji akan kembali turun aksi menuntut keadilan dan pencopotan para pejabat di Disdik Sulsel.

“Kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar dan sekalian pelaporan ke penegak hukum,” pungkasnya.

(Ahmad Al ihwan)

Aktivis milenial Bersama HMI Turun aksi Menuntut kepala upt PSKK GOR Sudiang di copot

Makassar –Monitoring News,Jum’at siang tanggal 19 Juli 2024, mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Milenial Sulawesi Selatan dan HMI melakukan aksi demonstrasi di UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan yang berada di GOR Sudiang.

Massa aksi tersebut berorasi dan menyampaikan pandangan politiknya terkait adanya isu yang beredar bahwa pihak UPT telah lalai dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola sarana prasarana GOR Sudiang.

Jenderal lapangan menyampaikan dalam orasinya bahwa pihak UPT harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
“Kami meminta kepada kepala UPT Pengelolaan Sarana Prasarana keolahragaan dan Kepemudaan untuk memberikan penjelasan terkait pengalihfungsian sarana prasarana olahraga yang ada di GOR sudiang, dan ini jelas sudah melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia no 9 tahun 2022 tentang Tata cara Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Sarana Prasarana Olahraga”, tutur dwiky

Dalam aksi yang dilakukan oleh JAMIL tersebut, mereka membawa 2 tuntutan yang pertama copot kepala UPT PSKK yang menyalahgunakan wewenang mengalihfungsikan sarana prasarana olahraga yang ada di GOR sudiang, dan kedua karena telah membuat kios ilegal di atas tanah negara.

“Kami menduga bahwa kepala UPT PSKK telah bermain dengan Pihak ketiga, dalam kasus ini telah mengalihfungsikan lahan GOR Sudiang menjadi Pasar atau lahan aktivitas perdagangan”. Tambah jendlap tersebut

MaIni merupakan peringatan awal terhadap pihak UPT PSKK yang tidak bertanggungjawab, bahwa teman-teman mahasiswa tidak akan tinggal dan akan terus melakukan pengawalan terkait kasus ini sampai ada pertanggungjawaban dari pihak terkait. Dan jika belum ada maka kami akan turun kembali pada hari Senin.

(Andi Bakri)

Diduga Bermasalah, PERAK Bawa PPDB Disdik Sulsel ke Ranah Hukum

Makassar -Monitoring News LSM PERAK segera merampungkan baket dan datanya terkait dugaan permasalahan PPDB online Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam keterangannya, Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Indonesia, Burhan Salewangang, SH mengatakan, puncak tertinggi kami dalam melakukan investigasi, pengawasan dan pemantauan pra dan pasca PPDB ini adalah pelaporan resmi ke penegak hukum.

“Kami sudah rapatkan di divisi hukum kami dan tentunya kawan-kawan di PERAK sudah sepakat mengambil sikap tegas untuk dibawa ke ranah hukum,” ucapnya, Kamis (18/7/24).

Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini menegaskan, jika langkah hukum yang diambil sudah dikaji oleh kawan-kawan yang didominasi berlatar belakang pengacara di PERAK.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya kami selalu siapkan puluhan pengacara untuk mengawal proses PPDB hingga selesai,” tegasnya.

Ditanya terkait apa saja substansi yang dilaporkan, Burhan enggan merincikan.

“Untuk sementara yang kami perkarakan terkait Rombel, siswa tambahan dan pengadaan layanan hosting aplikasinya. Nanti kami beberkan apa-apa saja dugaan permasalahannya,” jelas Burhan.

Husin salah satu orang tua siswa yang tidak terakomodir mengungkapkan jika Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diskriminasi dalam memasukkan siswa tambahan pemenuhan kuota.

“Yang lebih dekat alamatnya dari sekolah tidak lolos sedangkan yang jauh diluluskan,” beber Husin.

Hal tersebut dikuatkan oleh fakta, dimana nama-nama yang sempat terusul dari orang sebelumnya tidak masuk sesuai tempat tujuan.

“Namun nama-nama siswa tersebut masuk namanya ditahap kedua yang diduga lewat Pak Kabid,” ungkapnya.

Sementara itu, PJ Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, agar meminta langsung penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kadis pendidikan provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin yang dikonfirmasi belum memberikan jawaban.

Proses PPDB online Disdik Sulsel baru saja selesai. Namun, berbagai persoalan terus memanas di media. Aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat terus muncul yang terpantau kemarin sedikitnya sudah ada 3-4 lembaga yang melakukan aksi demo. Dalam beberapa aksi tersebut, Siswa tambahan atau siswa pemenuhan kuota dan ramai disebut “siswa siluman” dianggap sebagai biang masalah kebijakan sepihak dari Disdik Sulsel.

(Andi Bakri)

Disdik Sulsel Kembali Sebar “Siswa siluman”Tahap 2 Di Sekolah -Sekolah, ini Kata PJ Gubernur

Makassar — Monitoring News,PJ Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh segera mengambil sikap terkait dugaan siswa siluman yang disebar dua tahap ke SMA-SMA Negeri di Kota Makassar. Prof Zudan langsung melakukan kroscek langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

“Saya kroscek ke Kadisdik dulu ya,” jawab Prof Zudan saat dihubungi via WhatsApp, Selasa (16/7/24).

Hal ini setelah beberapa hari terakhir pemberitaan terkait adanya dugaan pejabat Disdik Sulsel menyebarkan dugaan siswa siluman dengan dalih pemenuhan kuota di beberapa sekolah SMA negeri di Makassar.

Hal ini berdasarkan pantauan di beberapa sekolah sudah menerima tambahan siswa tahap kedua dengan jumlah yang berbeda-beda.

Hal ini berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan LSM PERAK Indonesia di lapangan.

“Ada beberapa sekolah sudah dikirimi siswa dan kami pertanyakan parameternya apa sehingga dimasukkan. Karena jelas dugaan kami itu siswa titipan perlu ditahu siapa yang request dan lewat jalur siapa,” ucap Andi Sofyan, SH Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Kebijakan Publik LSM PERAK Indonesia, Selasa (16/7/24).

Sofyan juga meminta Kabid SMA Disdik Sulsel Muhammad Nurkusuma transparansi memperlihatkan data-data siswa yang dimasukkan tahap 2 itu.

“Diantaranya di sekolah-sekolah favorit seperti SMAN 1, 17, 5, 2 dan 16. Harus transparan dibuka ke publik dan apa pertimbangannya masuk karena diduga kuat mereka ini titipan lewat Kabid SMA masuknya,” ungkap Sofyan.

Tidak hanya itu, pihaknya kembali mendesak PJ Gubernur Sulsel segera mengambil tindakan tegas untuk mencopot Kabid SMA tersebut.

“Tambah parah ini Disdik dengan akselerasinya si-Kabid. Hasil penelusuran kami Kabid SMA lah penentu dan eksekutor masuknya para siswa siluman yang menurut dalihnya pemenuhan Kuota,” tambahnya.

Kabid SMA Disdik Sulsel, Muhammad Nurkusuma yang dikonfirmasi belum memberikan jawaban.

(Tim)

Parah, Kabid SMA Disdik Sulsel Transaksi “Siswa Siluman” Dengan Pendemo

Makassar — Monitoring News,Preseden buruk kembali menimpa dunia pendidikan di Sulawesi Selatan. Kali ini dilakukan salah satu oknum pejabat di Disdik Sulsel.

Wakil Koordinator Koalisi Aktivis Makassar (KAM) Peduli Pendidikan, Mahmud mengungkapkan, perlakuan yang tidak patut dicontoh dan harus segera ditindaklanjuti oleh PJ Gubernur Sulsel, dimana sejatinya Aksi unjuk Rasa koalisi aktivis Makassar yang harusnya dilaksanakan, Senin (10/7/24) terpaksa ditunda dikarenakan cara kotor Kabid SMA Disdik Sulsel, Muhammad Nurkusuma.

“Kabid SMA menemui kami yang difasilitasi pihak Intelkam Polrestabes Makassar dan orang Pemprov di tanggal 9 agar tidak melakukan aksi demo tersebut,” bebernya kepada awak media, Senin (15/7/24).

Dimana diketahui, tanggal 10 dilaksanakan MPLS di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel yang dipimpin langsung PJ Gubernur Sulsel.

“Pertemuan saya dengan Kabid 2 kali, intinya kami diminta tidak melakukan aksi pada hari itu dengan janji agar aspirasi siswa dari anak/ponakan kawan-kawan turut diakomodir,” ungkap Mahmud lagi.

Berdasarkan pertimbangan dan rasa kemanusiaan dimana pada hari H aksi dihadiri siswa-siswi dan dapat menyerang mentalnya, KAM sepakat bermusyawarah agar menunda. Namun, Kabid ibarat hanya ingin terlihat baik di depan PJ Gubernur Sulsel, ternyata lain di bibir lain di hati. Perbuatan kotor itu dilakukan agar Kabid SMA Disdik Sulsel Muhammad Nurkusuma tidak ingin membuat kesalahan di depan PJ Gubernur Sulsel.

“Apa yang diucapkannya lain dari perbuatannya. Sampai hari ini apa yang dijanjikan dengan iming-iming semua omong kosong untuk menyelamatkan dirinya di depan PJ Gubernur,” geram Mahmud.

Mahmudpun akan melaporkan hal ini sebagai tindak pidana pelanggaran hukum.

“Kita sudah siapkan Tim Hukum untuk pelaporannya kita akan buka di publik,” pungkasnya.

Pihaknya juga menduga Kabid SMA Disdik Sulsel Nur Kusuma membuat pendidikan di Sulsel semakin bobrok.

Diketahui, PPDB Disdik Sulsel baru saja selesai namun satu persatu masalah mulai terkuak.

(Tim Aktivis)

KETUA UMUM GNPM GENERASI NUSANTARA PENGABDI MASYARAKAT BERGABUNG BERSAMA YAGA YINGDE GROUP

Makassar – Monitoring News,,9 Juli 2024 Salah satu Lembaga sosial yang ikut bergabung di Yaga Yingde Group
Yakni KETUA UMUM ( GNPM ) GENERASI NUSANTARA PENGABDI MASYARAKAT Ibu Asmawati dan beberapa anggota lainnya

Dalam rangka kegiatan inii
Melakasanakan penyaluran bantuan Beasiswa terhada warga yang kategori tidak mampu terhadap siswa
Nama : Nazwa Humarah
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : jl Mawas 3/493 RT 01 RW 01
Kel : Mamajang luar
Kecamatan : Mamajang
Kota Makassar

pada :
Hari : Minggu
Tgl : 30 Juni 2024
Pukul : 14:30

adapun anggaran dari YAGA YINGDE GROUP sebesar
Kami selaku pelaksana kegiatan B1 YAGA YINGDE GROUP yang diberi amanah/Tanggung jawab telah Kami salurkan dana bantuan Pendidikan sebesar
Rp 1.000.000,-/ bulan
dan juga perlengkapan sekolah

setelah penyerahan kami
Tim YAGA YINGDE MAKASSAR menuju Rumah makan dijl Danau tanjung bunga untuk makan bersama

Laporan YAGA YINGDE GROUP

Sejumlah Lembaga Siapkan Sweeping Siswa Siluman di SMA-SMA Negeri Makassar

Makassar –Monitoring NewsSejumlah Ormas dan LSM telah menyiapkan gerakan sweeping di SMA-SMA Negeri Makassar. Hal ini dilakukan lantaran buntut dari proses PPDB di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah selesai.

Namun, Disdik Sulsel di tanggal 6 Juli 2024 telah menyebarkan dan memasukkan daftar list nama-nama siswa beserta nomor teleponnya untuk diakomodir di sekolah-sekolah dengan tanpa status yang jelas.

“Sudah ada nama-nama yang turun di sekolah dan mereka ini bukan lulus dari jalur apa yang tersedia,” ungkap Dg. Romo salah satu orang tua siswa yang anaknya tidak terakomodir.

Sementara itu, Dg. Romo beserta masyarakat lainnya yang tidak mendapatkan keadilan dan penyamarataan hak anaknya antusias ikut dalam gerakan sweeping siswa siluman yang sudah terdistribusi di sekolah-sekolah SMA negeri di Makassar.

Husain salah satu Aktivis pemerhati pendidikan yang mengajak melakukan gerakan sweeping mengatakan, meminta kawan-kawan seperjuangan dalam menyelamatkan dunia pendidikan di Sulsel agar segera bergabung.

“Kita harus mulai dari sekarang untuk selamatkan pendidikan sebelum semakin bobrok. Kalau kita tidak tegas, pejabat berkepentingan tentunya akan melakukan kewenangan sesukanya dalam mengambil keputusan,” tegasnya.

Husain juga mendesak PJ Gubernur Sulsel mencopot Kabid dan Kadis Pendidikan Sulsel sebagai orang yang bertanggung jawab dalam memasukkan ratusan siswa siluman di sekolah-sekolah SMA negeri Makassar.

“Apapun alasannya, yang dimasukkan itu siswa diluar jalur yang tidak lulus murni. Jadi semua anak punya hak yang sama untuk ditampung bukan dipilih-pilih,” jelasnya.

Menurutnya, Disdik Sulsel sudah melakukan pembodohan publik dimana masih ada yang lebih dekat jarak rumahnya namun tidak lolos pemenuhan kuota.

“Coba buka dan ayo sama-sama kita lihat datanya yang jarak pemenuhan kuota yang dimaksud Disdik. Itulah semua siswa siluman dimana menampung orang yang sudah tidak lulus,” ucapnya.

Tambah Husain, itu semua sampai saat ini fiks adalah titipan dan penambahan Rombel ini jelas melanggar aturan dan tentunya kami akan memperkarakan.

“Kami tantang buka datanya dan kami minta kawan-kawan bergabung di hari Rabu kita sweeping di SMA-SMA Negeri Makassar,” pungkasnya.

Diketahui, Senin (8/7/24) sepasang suami istri bekerja sebagai ASN Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia datang mengkomplen Disdik Sulsel. Dimana anaknya tidak lulus jalur pemenuhan kuota melalui perangkat jarak zonasi namun tetangganya Lolos.

Kedua orang tua siswa tersebut ditemui langsung Kabid SMA Disdik Sulsel, Muhammad Nurkusuma.

(tim Aktivis)

PPDB Tidak Akuntabel dan Transparansi, KOMPI Sulsel Minta Pj Gubernur Copot Kadis dan Kabid SMA

Makassar – Monitoring News,Komando Mahasiswa Merah Putih (KOMPI) Sulsel menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, Senin (08/07/2024).

Setibanya di Disdik, KOMPI Sulsel diterima langsung oleh Kabid SMA, Nur Kusuma dan beberapa staf Dinas Pendidikan lainnya.

Dalam orasisinya, perwakilan KOMPI Sulsel Bojan mengatakan bahwa, pendidikan sejatinya sesuatu yang memiliki peran pondasi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penyelanggaraan harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan berorientasi kepada masa depan.

Selain itu, Negara Indonesia memiliki UU tentang pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional pada Bab 3 ayat (1), bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tidak hanya itu, lanjut Bojan menambahkan bahwa, PPDB adalah suatu proses penerimaan peserta didik di sebuah lembaga pendidikan, baik itu yang formal maupun non formal.

Namun kata Bojan, justru kegiatan PPDB dijadikan para elit-elit pemerintah di Sulsel untuk menjalankan aksi kejinya, dan diduga telah melecehkan pendidikan di Indonesia.

“Kami menduga Disdik Sulsel melakukan sebuah praktik dalam hal ini melakukan titipan-titipan dari oknum yang diduga pejabat di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Hal ini menurut Bojan, tidak boleh dibiarkan terus menerus karena jelas mencederai UU dan merusak generasi bangsa yang telah kita sepakati bersama.

Maka dari itu, KOMPI Sulsel menyampaikan 3 tuntutannya :

Mendesak PJ Gubernur Sulsel mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SMA Disdik Sulsel.
Mendesak Komisi E DPRD Sulsel untuk membentuk tim investigasi terkait adanya dugaan penerimaan siswa-siswi SMA yang tidak sesuai dengan regulasi PPDB yang ditetapkan.
Mendesak Dinas Pendidikan Sulsel untuk segera hentikan segala bentuk komersialisasi pendidikan.

(Tim)