Makassar –Monitoring News,Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hermawan. S, menyoroti rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi elpiji pada produk tabung 3 kg atau gas melon menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Dengan alasan bahwa sasaran pemberian subsidi untuk elpiji 3 kg itu tidak tepat, karena 80% penggunanya itu masyarakat mampu,
Dengan alasan tersebut, Hermawan menganggap bahwa pihak terkait dalam pendistribusian gas melon bersubsidi tidak lagi melakukan pengawasan ketat terhadap oknum-oknum tertentu yang menggunakan Gas LPG subsidi yang tidak sesuai peruntukannya. bukannya diawasi dan ditindaklanjuti, pemerintah justru merencanakan adanya regulasi baru untuk mengatasi distribusi gas melon yang tidak tepat sasaran.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa pemberian subsidi elpiji 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Regulasi ini adalah salah satu harapan pemerintah akan terealisasinya Gas LPG yang tepat sasaran sebab tidak lagi menyasar komoditi akan tetapi menyasar langsung rumah tangga dengan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
pemerintah, PT. Pertamina, serta kementerian ESDM harus melakukan pendataan secara akurat mengingat DTKS belum sepenuhnya dapat menjadi rujukan didasari oleh berbagai bantuanbantuan lain sebelumnya yang dimana terdapat beberapa warga yang terdaftar dalam DTKS namun tidak mendapatkan bantuan sosial.
hermawan menganggap bahwa peralihan subsidi Gas LPG 3 Kg (Gas Melon) menjadi Bantuan Langsung Tunai akan membuat masyarakat semakin kesulitan membeli gas jikalau pencairan bantuan langsung tunai dari subsidi gas 3 Kg tersebut cair per akhir bulan dan atau terlambat cair sedangkan tingkat pemakaian gas setiap rumah tangga diperkirakan menggunakan 1 tabung gas dalam seminggu,
dalam perencanaan peralihan subsidi Gas LPG 3 Kg (Gas Melon) menjadi Bantuan Langsung Tunai tentunya membuat Gas LPG 3 Kg (Gas Melon) tidak disubsidi lagi oleh pemerintah sehingga harganyapun bisa jadi akan melambung tinggi. Meskipun regulasi ini akan diuji coba pada tahun 2025, Hermawan memberi penegasan dini kepada pemerintah agar kiranya saat tiba waktu uji coba kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Jangan memaksakan kebijakan tersebut jikalau dalam prosesnya tidak sesuai harapan masyarakat sebab HMI Cabang Makassar berdiri Bersama masyarakat.
Makassar –Monitoring News,Massa aksi yang memadati Polda Sulsel pada hari Rabu 2 Oktober 2024 ,terus menerus menyampaikan orasi secara bergantian. Jendral Lapangan turut menyampaikan dalam orasinya dan menegaskan
“Aktifitas usaha thrift atau cakar di Sulawesi Selatan harus segera dihentikan karena bersifat ilegal sesuai dengan rujukan UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan”, tutur Dwiky
Seperti yang diketahui bahwa thrift ini merupakan barang impor yang masuk ke dalam negeri. Bisnis thrifting atau kegiatan mencari dan membeli barang bekas tidak dilarang di Indonesia. Namun, apabila bisnis trifiting tersebut berasal dari impor pakaian bekas maka hal tersebut dilarang.
“Olehnya itu kami sangat mengecam bisnis ilegal ini dan yang sangat kami sayangkan adalah pihak bea cukai yang harusnya bertugas mengawasi lalu lintas barang dari dan/atau ke luar negeri namun pada nyatanya tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik”
“Sehingga maksud dan tujuan utama kami menyambangi Mapolda Sulsel adalah untuk meminta pihak Polda sebagai aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dan segera monitoring pihak Bea Cukai yang tidak becus serta segera turun ke lapangan untuk menutup semua usaha thrifting yang ada di Sulawesi Selatan.”
Mahasiswa yang tergabung dalam Jamil Sulsel tersebut menegaskan bahwa mereka akan kembali datang dengan gelombang massa yang lebih banyak jikalau pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan tidak mampu menyelesaikan polemik tersebut.
Baitul maal Hidayatullah ( BMH )Gerai Maros selalu bertekad untuk memberikan pelayanan dan kepedulian terhadap sesama seoptimal mungkin, terlebih dimomentum hari sakti Pancasila kita gasskan kebaikan melalui penyaluran beras berkah, Selasa 1/10/24.
Alhamdulillah pendistribusian beras berkah ini rutin dilakukan setiap bulannya. Ada tiga pesantren penghafal Al-Qur’an yang menerima manfaat total santri semua kurang lebih 90 santri, ungap Ervan relawan BMH
Hamdi salah satu santri sangat bahagia dengan adanya program beras berkah, “Masya Allah semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan yang dilakukan BMH” ucapnya” penuh bahagia.
Ervan relawan BMH Maros berharap spirit pahlawan dan energi Pancasila harus diterapkan di ruang-ruang amanah sebagai wujud penghargaan dan penghormatan kepada mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk tegaknya kedaulatan Republik Indonesia
Selain memahami sejarah juga kita harus memiliki karya nyata yang dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, sebagai implementasi dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Bahwa Islam tidak hanya sekedar retorika di mimbar tapi dia menjelma menjadi gerakan kebaikan yang massif dan terstruktur. Pungkasnya berapi api.
Ketua bmh gerai Maros mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar bersama membangun jiwa raga generasi dengan ikut serta dalam program beras berkah untuk santri, dai, dan masyarakat pra sejahtera. Dan tak lupa kami ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh donatur semoga energi kebaikan ini terus menyala dan memberikan kebahagiaan untuk semua. More info 082195303065
MAKASSAR — Monitoring News,Turis asing kembali melakukan kunjungan ke LSM PERAK, Rabu (25/9/24). Kali ini turis asing tersebut berasal dari negara Eropa, Belanda. Kunjungan tersebut sebagai bentuk silaturahmi dan sheering pengalaman seperti apa kondisi dan perkembangan NGO atau lebih dikenal sebutan dengan LSM.
Dalam kunjungannya, Turis asing yang berjumlah dua orang wanita tersebut sedikitnya sudah mengunjungi setengah dari jumlah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan. Mrs. Monique juga ingin mengetahui apa-apa saja peran dan kendala LSM dalam melakukan pendampingan non litigasi di masyarakat.
“Kami juga ingin tahu penerapan hukum di negara ini seperti apa di masyarakat. Dan seperti apa peran LSM dalam membantu perkara di masyarakat,” ucapnya saat ditanyai dalam kunjungannya sembari menyusuri pemukiman pinggiran Sungai Tallo.
Tidak hanya itu, wanita yang berasal dari negara domisili Pengadilan Internasional itu juga menanyakan terkait keberadaan advokat atau pengacara di Sulsel.
“Dari hasil perjalanan kami di beberapa daerah di Sulsel tentunya kami sudah dapat beberapa pandangan referensi terkait ekonomi, hukum, alam, keanekaragaman budaya dan lainnya,” beber Monique didampingi Mrs. Annaque dari background marketing tersebut.
Kedua wanita asal negara kincir angin itu juga mengatakan, kunjungan terakhirnya di Kota Makassar walaupun awalnya sudah singgah beberapa saat transit di Kota Makassar lalu melakukan perjalanan ke beberapa daerah di Sulsel.
“Terimakasih masyarakat yang kami temui baik-baik, ramah dan tentunya sangat berterimakasih juga sudah banyak sheering dan didampingi oleh LSM PERAK semoga sukses selalu, see you next time,” ucapnya lagi senyum semringah.
Sementara itu, Ketua LSM PERAK Indonesia, Adiarsa MJ, SE, SH mengatakan, sangat mengapresiasi kedatangan turis asing tersebut.
“Ini hal positif, berarti kita bisa sheering dan bagi pengalaman terkait pendampingan hukum non litigasi dan hal-hal lain untuk kemajuan hukum dan demokrasi kita,” ucapnya, saat memberikan keterangan di depan awak media.
Lanjut Adiarsa, jika pembahasannya dengan kedua wanita eropa tersebut diantaranya terkait efektivitas peran pendampingan hukum non litigasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan hal-hal lain yang menyangkut issue global.
Adiarsa juga membenarkan, jika lembaganya sudah menerima beberapa kunjungan internasional dari beberapa negara dalam 3 tahun terakhir ini.
“Bukan yang pertama namun kami selalu welcome terhadap siapapun tamu kita. Suatu kehormatan kita dikunjungi dan kita harus memperlakukan mereka dengan baik agar di luar sana setidaknya mereka berbicara tentang sikap baik kita,” terangnya didampingi beberapa anggota personilnya.
Maros-Monitoring News,Fif Group Cabang Maros melaksanakan Program Bantuan dana sosial syariah dengan memberikan bantuan pondok pesantren yatim dhuafa Al alaq di Maros, Sabtu (09/14/2024).
Bantuan diberikan langsung oleh kepala cabang bapak Suhardin, dan tim FIF group ke Pesantren Yatim dhuafa Hidayatullah Al Alaq Maros, beralamat di dusun mangngai desa damai kec.tanralili kabupaten Maros.
“Semoga dengan adanya program ini kita dapat mempercepat pembangunan masjid pondok pesantren, sehingga kegiatan ibadah, dan pembelajaran santri dapat dilakukan dengan nyaman dan tenang,” ujar Suhardin
Penyerahan program sosial mencerminkan komitmen FIF group dalam kepedulian terhadap kemajuan Pesantren yang merupakan tempat pembinaan jiwa raga generasi penerus bangsa
Alhamdulillah, semoga Allah memberikan senantiasa kesehatan dan keluasan rezeki kepada seluruh karyawan FIF group, tutur salah seorang santri bernama Daffah penuh semangat.
Fatahillah, selaku penanggung jawab pembangunan sangat berterima kasih atas dukungan dari FIF group, ” trimah kasih banyak semoga FIF group makin maju danjaya selalu, ungkapnya.
Ia berharap semakin banyak dermawan yang datang ke pondok untuk mensukseskan pembangunan, kami masih membutuhkan banyak dukungan dana sekitar 2 miliar, untuk menuntaskan pembangunan masjid dua lantai yang luasnya 15X17,5.
Makassar –Monitoring News,Ratusan warga yang mendatangi kantor Camat Tamalanrea mempertanyakan alasan sebab RWnya ingin dipecat, sedangkan kinerja RW 01 Kelurahan Buntusu ini sangat bagus selama menjabat. (23/07/2024)
Salah satu warga kampung Buntusu, Sapri mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi dari salah satu ketua RT di kelurahan Katimbang bahwa RW 01 Kelurahan Buntusu ingin di Pecat.
“Tadi malam RT di Kel. Buntusu bahwa informasi kalau pak RW ku mau diganti, nabilang pak Camat yang suruh sampaikan ke RW ku. Makanya kami datang ke kantor Camat untuk memperjelas informasinya,” terang Sapri.
Sapri juga mengaku bahwa RW 01 Kelurahan Buntusu ini berkinerja sangat baik diwilayahnya, bahkan banyak membantu warga buntusu mulai dari persoalan administrasi kependudukan sampai persoalan lampu dan perbaikan jalan.
“Ini juga kita bingung kenapa mau diganti, Kalau diliat dari kinerjanya bagus sekali sama warga. Atau karna dia pendukunnya Seto partai Gerindra makanya mau diganti,” ucap Sapri dengan nada keras.
Sementara itu. Camat Tamalanrea, Iqbal mengatakan bahwa informasi terkait pemecatan RT/RW yang beredar di warga itu keliru.
“Keliru itu informasinya, kalau belum ada SK pemecatannya artinya aman ji itu, apalagi kalau kita bilang RW ta itu kinerjanya sangat bagus. Tidak diganti ji itu,” terang Iqbal dihadan ratusan warga Buntusu.
Setelah menemui warga buntusu di pelataran kantor Camat, Iqbal kemudian mengajak perwakilan dari dari beberapa warga naik ke Ruangan kantor Camat untuk meluruskan terkait informasi yang telah beredar.
Diketahui setalah beberapa perwakilan warga kampung Buntusu berdiakusi dengan Camat Tamalanrea, mereka akhinya turun menemui warga yang lain dan berteriak aman mi tidak jadi diganti pak RW, kemudian warga membubarkan diri dengan tertib.
WAJO. Sulsel, Monitoring News,Keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nomor 73.909.13 yang terletak di jalan poros Cabbengnge-Sengkang, tepatnya di Salo Jampu, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, menjadi sorotan. Pasalnya, pelayanan di SPBU ini diduga dikendalikan oleh pelansir BBM jenis solar menggunakan jergen, yang menyebabkan antrian panjang kendaraan berbahan bakar solar.
Seorang sopir truk yang tak ingin disebutkan namanya yang ditemui wartawan media ini, yang juga sementara ikut antrian senin 19/8 kemarin , mengungkapkan kepada wartawan media ini, bahwa ia harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan solar. Menurutnya, SPBU ini lebih mengutamakan pelansir yang menggunakan sepeda motor dengan membawa dua jerigen berkapasitas 30 liter. Jerigen tersebut diisi dan kemudian disalurkan ke mobil yang sudah menunggu di sekitar SPBU.
Saya melihat sendiri bagaimana para pelansir bekerja sama dengan petugas SPBU, yang memberikan keleluasaan untuk langsung mengisi jerigen yang mereka bawa. Aktivitas ini berlangsung secara terus-menerus dan terburu-buru megisi jerigen kosong yang diduga sudah disiapkan di mobil-mobil tersebut,” ungkap sopir truk tersebut.(19/8 )kemarin. Sumber lain, seorang warga yang tinggal tak jauh dari SPBU tersebut, juga membenarkan bahwa hampir setiap hari terjadi antrian panjang kendaraan, terutama kendaraan yang membutuhkan BBM jenis solar. Ia menambahkan bahwa diduga hampir seluruh stok solar di SPBU ini dikuras oleh pelansir, sehingga seringkali solar sudah habis sebelum siang hari.
“Pelansir pengguna jerigen diduga memberikan kompensasi sebesar Rp 5.000 per jerigen kepada petugas SPBU sebagai tambahan penghasilan,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai siapa manajer SPBU tersebut, iya menyebutkan bahwa H. Saharuddin adalah manajer Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji 3 kg (SPPBE), sementara istrinya menangani manajemen SPBU.
Ketika wartawan media ini berusaha menemui manajer SPBU di lantai II, sayangnya, manajer tersebut malah menghindar dan justru menghubungi beberapa orang yang diduga pelansir untuk mengusir wartawan.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen SPBU tersebut maupun pihak depot Pertamina yang memasok bahan bakar ke SPBU ini belum memberikan klarifikasi.
Diharapkan aparat penegak hukum, terutama Polsek Sabbangparu yang berada tidak jauh dari SPBU, segera melakukan pengawasan terkait dugaan penyalagunaan BBM yang tidak tepat sasaran.(Tim )
Luwu Timur – Monitoring News,Dari hasil pantauan dan penelusuran Lembaga pembela rakyat Indonesia PERAK di kabupaten Luwu Timur terkait penjualan gas elpiji subsidi 3 kg pihak pangkalan Berani dan Terangan terangan menjual gas elpiji 3 kg di atas harga HET yang sudah di tetapkan, sehingga masyarakat resah dengan mahalnya gas elpiji 3 kg di pengecer
Mahmudin ketua DPW Sulawesi Selatan LSM PERAK menjelaskan kepada awak media 18 Agustus 2024,dari hasil penelusuran di kecamatan Towoti harga HET yang di tetapkan pemerintah Daerah yaitu Rp 22 ribu , pangkalan menjual dengan harga 25 ribu ,di pengecer Rp 35 ribu,
Di kecamatan Malili harga HET Rp 20 ribu , pangkalan menjual dengan harga Rp 22 ribu,di pengecer menjual dengan harga Rp 30 ribu sampai Rp 35 ribu ,di kecamatan Tomoni harga di pangkalan Rp 23 Ribu – Rp 25 Ribu,di pengecer Rp 30 ribu sampai Rp 33 ribu ,pihak kami akan terus melakukan investigasi penelusuran di semua kecamatan di kabupaten Luwu Timur
Dari pantauan Pemda Kabupaten Luwu Timur tutup mata dan Lemahnya pengawasan di lapangan ada apa dinas terkait di mana fungsi pengawasan nya ungkap Mahmuddin,
Dirjen migas sudah memaparkan dan menjelaskan sebagai berikut (Pemda) memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pendataan dan pencocokan data pengguna LPG tertentu program transformasi pendistribusian LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran. Pemda berperan dalam hal pembinaan dan pengawasan atas pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram sebagai Barang Penting di Penyalur (Agen) dan Sub Penyalur (Pangkalan) LPG Tabung 3 Kilogram.
,Dalam hal pelaksanaan program transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi pendirian Penyalur/Agen baru melalui dinas yang membidangi perdagangan dan memberikan rekomendasi pendirian subpenyalur/pangkalan baru melalui kepala desa/lurah. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat wajib bagi Pertamina untuk dapat menunjuk penyalur/subpenyalur baru,” papar Direktur Jenderal Migas Tutuka Ariadji dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Migas No. 6.E/MG.05/DJM/2024 yang dihadiri oleh Bupati/Walikota beserta Kepala Dinas Perdagangan/Kepala Dinas ESDM serta Seluruh Camat dan Kepala Lurah/Desa pada daerah-daerah yang sudah terkonversi Program LPG Tabung 3 Kg, Rabu (13/03).
“Kami mengapresiasi beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang melarang keberadaan pengecer. Idealnya memang seperti itu. Kami telah meminta Pertamina untuk memperbanyak jumlah dan sebaran subpenyalur. Saat ini terdapat 257.205 subpenyalur/pangkalan, telah bertambah sekitar 5,5% dari saat awal dijalankannya transformasi pada 1 Maret 2023 lalu,” jelas Tutuka.
Tutuka juga menambahkan bahwa bagi daerah-daerah yang belum terjangkau subpenyalur/pangkalan karena kendala geografis maupun ekonomis. Untuk daerah tersebut, kami mengizinkan penjualan melalui pengecer sebanyak maksimal 20% dari alokasi harian subpenyalur/pangkalan.
Dalam kesempatan tersebut Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mustika Pratiwi juga memaparkan bahwa peran Pemerintah Daerah terhadap pengawasan LPG Tabung 3 Kg salah satunya adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram sebagai Barang Penting di Penyalur (Agen) dan Sub Penyalur (Pangkalan) LPG Tabung 3 Kilogram. “Pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi pengendalian ketersediaan dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau,” jelasnya.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 jo. Peraturan Presiden Presiden Nomor 59 Tahun 2020, LPG Tabung 3 Kg merupakan barang penting, sehingga harga jual di pengecer harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, maujin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas harga eceran tertinggi LPG Tertentu,” papar Mustika.
Berdasarkan data sampai dengan 11 Maret 2024, jumlah pengguna LPG Tabung 3 Kg yang tercatat telah melakukan transaksi sebesar 37,57 Juta dimana 77,2% merupakan konsumen data P3KE (Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) desil 1 sampai dengan 7 yang diberikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan 22,8% merupakan konsumen On Demand.
Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dalam kesempatan yang sama juga memaparkan bahwa dalam implementasi program Pendistribusian LPG 3 kg Tepat Sasaran, PT Pertamina sebagai badan usaha yang mendapatkan penugasan mengharapkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak khususnya Pemda setempat.
“Tentu program ini adalah program bersama, kami selaku Badan Usaha yang mendapatkan penugasan butuh juga dukungan dan koordinasi dengan Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah memberikan edukasi kepada Masyarakat terkait Implementasi Subsidi Tepat LPG 3 Kg, memberikan sosialisasi ke masyarakat mengenai mekanisme pembelian LPG 3 Kg yang membawa KTP, kemudian melakukan uji petik atau sidak bersama PT Patra Niaga ke lokasi pangkalan LPG 3 Kg untuk memastikan keberlangsungan program Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran serta berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga jika Bapak Ibu menemukan ketidaksesuaian implementasi program di lapangan,” papar Ega.
Tutuka menambahkan bahwa melalui sosialisasi ini, pihaknya mengharapkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama menyukseskan program transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran sehingga masyarakat dapat menikmati LPG Tabung 3 Kg dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau
Wawondula Luwu Timur –Monitoring News, Berdasarkan keluhan dari masyarakat di karenakan mahalnya harga tabung gas elpiji 3 kg di wilayah wawondula kecamatan Towoti, kabupaten Luwu Timur ,Tim Media Monitoring News turun Langsung mengecek ke pengecer dan sekaligus ke Pangkalan gas elpiji pada hari Jum’at 16 Agustus 2024
Dari hasil pantauan di pengecer di wilayah wawondula harga eceran tabung gas elpiji 3 kg seharga Rp 35 000(tiga puluh lima ribu rupiah),dan hasil wawancara di beberapa pangkalan , pihak pangkalan menjual tabung gas elpiji 3 kg seharga Rp 25.000(dua puluh lima ribu rupiah)dan Rp 30.000(Tiga puluh ribu rupiah)
Sesuai harga HET yang di tetapkan untuk wilayah kecamatan Towoti itu Rp 22.000(Dua puluh dua Rupiah) , Mahmuddin ketua DPW Sulawesi Selatan LSM PERAK Meminta pihak aph turun langsung ke lapangan memeriksa dan di beri Sangsi sesuai dengan UU
Lanjut Mahmudin berdasarkan UU RI Nomor 8 Tahun 1999,pelaku usaha yang menjual LPG 3 kg Bersubsidi di atas harga HET juga bisa pasal 53 huruf c dan d juncto pasal 23 ayat 2 huruf a dan d undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman penjara 3 tahun dan denda paling banyak Rp 30 miliar
Dan pihak kami dari Lembaga pembela rakyat Indonesia PERAK akan mengumpulkan baket data data pangkalan yang ada di wilayah wawondula kecamatan Towoti untuk segera kami masuk kan laporan resmi kami ke Kejari kabupaten Luwu Timur
Pare pare – Monitoring News, pantauan tim LSM PERAK di pasar senggol kota Parepare terlihat kafe di pasar malam senggol dan tempat karauke buka jam 9,Malam Sampai jam 2 dini hari. bahkan biasa sampai jam 3, Banyak perempuan yang melayani tamu
Para wanita yang bekerja sebagai pelayan berasal dari luar daerah,, semacam dari orang Enrekang ,pinrang. Untuk minum” bir dan mencari wanita penghibur. Tempat karoke yang maksud ini,, ada di pasar malam senggol dan bukan cuman satu tempat,, Masi ada beberapa tempat yg kemungkinan besar sama di duga tidak mempunyai izin.
Pemilik cafe dan tempat karaoke atas nama puang u’uut , ketua DPW Sulawesi Selatan Mahmuddin akan menurunkan tim investigasi untuk mendalami ada apa di pasar senggol kota Parepare ,dan kami akan laporkan ke aph kalau tim kami menemukan dua alat bukti dugaan pelanggan di tempat itu
Monitoring News 