Monitoring News

Makassar, Monitoring News– DPP KAMI (Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia) dan DPP LSM PERAK (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat) resmi melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk membuka dan melanjutkan kembali Kasus korupsi dana tantiem dan jasa produksi (Jaspro) serta meminta penetapan tersangka baru, Rabu (16/4/25).

Sebelumnya, dalam kasus dana tantiem dan jasa produksi di PDAM Kota Makassar tahun 2017- 2020 telah ditetapkan tersangka lewat putusan pengadilan No. 146, 147 & 148/P.4/Fd.1/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 yakni Inisal HA, TP dan AA.

Kabid Litigiasi dan Non Litigasi DPP KAMI, Alif menyampaikan kuat dugaan masih ada sekitar 2-3 pelaku dalam kasus korupsi dana tantiem dan jasa produksi di PDAM Kota Makassar yang perlu diperiksa

“Laporan resmi sudah kami masukkan dan dalam waktu dekat kami siapkan aksi unjuk rasa besar – besaran di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dimana kami mendesak penetapan tersangka baru dalam kasus Dana Tantiem dan Jasa Produksi tersebut,” ucap Alif saat memberikan keteranganya kepada awak media, Rabu (16/4/25).

Alif menegaskan pihaknya mendesak Kejati Sulsel untuk membuka kembali kasus dana tantiem dan Jasa Produksi pada PDAM Kota Makassar serta pihaknya akan mengawal kasus ini hingga benar benar tuntas/selesai.

“Kami masih percaya Kejati Sulsel dalam menangani kasus ini untuk benar-benar mengusut tuntas perbuatan yang diduga merugikan Negara tersebut,” tegas Alif.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Indonesia, Burhan Salewangang, SH juga menegaskan, jika upaya pengembalian tidak serta merta menghapuskan perbuatan pidananya.

“Melihat dan mendengar fakta-fakta persidangan dimana nama Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada saat itu disebut menerima dan terjadi transaksi pembayaran dengan adanya bukti kwitansi pembayaran berarti kedua orang tersebut berpotensi juga dijadikan tersangka dan menjalani proses hukum,” jelas Burhan saat dikonfirmasi, Kamis (17/4/25).

Lanjut Burhan, pihaknya segera melakukan koordinasi dan kembali melakukan pelaporan resmi agar proses hukum tetap berlanjut yang diduga menyeret nama Danny Pomanto dan Syamsu Rizal selaku penerima dana tantiem dan jaspro PDAM Kota Makassar pada saat itu.

“Yang terungkap di persidangan pernah menerima satu kali berarti tidak menutup kemungkinan selama 3-4 tahun itu mereka menerima sampai beberapa kali.Keadilan harus ditegakkan, dimana kami melihat masih adanya potensi oknum-oknum yang layak dijadikan tersangka namun masih bebas berkeliaran,” pungkas pria yang berprofesi sebagai pengacara ini.

Diketahui, pada saat persidangan, Senin (12/6/23) salah seorang saksi mengungkap bahwa Walikota Makassar pada saat itu Danny Pomanto dan mantan Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal ikut menerima asuransi dwiguna masing-masing sekitar Rp 600 juta dan Rp 453 juta. Dia menyebut walikota dan wakil walikota pernah menerima sedikitnya satu kali.

Saksi juga menjelaskan bahwa dari laba tersebut keluar dari SK pembagian laba yang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 1974. SK Wali Kota itu kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran direksi PDAM Makassar untuk mengeluarkan SK terkait pembagian laba yang kemudian menjadi cikal bakal adanya sumbangan dan pensiun hingga asuransi dwiguna dan beberapa item lainnya.

Kegiatan yang dilakukan Direksi PDAM Makassar dan Walikota Makassar pada saat itu diduga tidak memperhatikan aturan perundang-undangan bahwa wali kota dan wakil wali kota sebagai pemilik modal ataupun KPM tidak dapat diberikan ssuransi tersebut oleh karena yang wajib diikutsertakan adalah pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimana, pemberian asuransi jabatan bagi wali kota dan wakil wali kota tidak dibenarkan dengan dasar bahwa selaku pemilik perusahaan daerah/pemberi kerja yang berkewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan bukan sebagai penerima jaminan kesehatan.

Dari penyimpangan yang terjadi pada penggunaan laba untuk pembagian tantiem dan bonus/jasa produksi serta premi asuransi dwiguna jabatan bagi wali kota dan wakil wali kota Makassar, itu mengakibatkan kerugian keuangan daerah Kota Makassar, khususnya PDAM kota Makassar sebesar Rp20.318.611.975,60. (Rp20,3 miliar).

Kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan korupsi tersebut.

Sejauh ini, baru Haris Yasin Limpo selaku Direktur Utama dan Irawan Abadi selaku Direktur Keuangan PDAM Makassar pada saat itu yang divonis Pengadilan Negeri Makassar dan menjalani hukuman.

(*)

Makassar, — Kolaborasi DPP KAMI (Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia) & DPP LSM PERAK (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat) desak KEJATI (Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan) untuk membuka dan melanjutkan kembali Kasus korupsi dana tantiem dan jasa produksi (Jaspro) serta menetapkan tersangka baru.

Dalam kasus dana tantiem dan jasa produksi di PDAM Kota Makassar tahun 2017- 2020 telah ditetapkan tersangka lewat putusan pengadilan No. 146, 147 & 148/P.4/Fd.1/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 yakni Inisal HA, TP dan AA.

Kabid Litigiasi & Non Litigasi DPP KAMI, Alif menyampaikan kuat dugaan masih ada sekitar 2-3 pelaku dalam kasus korupsi dana tantiem dan jasa produksi di PDAM Kota Makassar yang perlu diperiksa

“Sesegera mungkin DPP KAMI akan melakukan penyuratan secara resmi dan melakukan unjuk rasa besar – besar di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait 2-3 dugaan tersangka baru dalam kasus Dana Tantiem dan Jasa Produksi,” ucap Alif saat memberikan keteranganya di salah satu Warkop di Kota Makassar, Minggu (13/4/2025).

Alif menegaskan pihaknya akan mendesak Kejati Sulsel untuk membuka kembali kasus Jasa tantiem dan Jasa Produksi pada PDAM Kota Makassar serta pihaknya akan mengawal kasus ini hingga benar benar tuntas/selesai.

“KAMI sangat berharap agar Aparat Penegak Hukum yang menangani kasus ini untuk bener-benar memperhatikan, mempertimbangkan hingga memutuskan hukuman bagi para pelaku setimpal dengan perbuatan yang merugikan Negara Republik Indonesia,” tegas Alif

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Indonesia, Burhan Salewangang, SH juga mengatakan, bukan berarti sudah melakukan pengambalian kerugian Negara maka dengan serta merta menghapuskan perbuatan pidananya.

“Melihat dan mendengar fakta-fakta persidangan dimana nama Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada saat itu disebut menerima dan terjadi transaksi pembayaran dengan adanya bukti kwitansi pembayaran berarti kedua orang tersebut berpotensi juga dijadikan tersangka dan menjalani proses hukum,” jelas Burhan.

Lanjut Burhan, pihaknya segera melakukan koordinasi dan kembali melakukan pelaporan resmi agar proses hukum tetap berlanjut yang diduga menyeret nama Danny Pomanto dan Syamsu Rizal selaku penerima dana tantiem dan jaspro PDAM Kota Makassar pada saat itu.

“Kami akan mendesak dan lakukan upaya hukum agar proses keadilan ditegakkan. Dimana kami melihat masih adanya potensi oknum-oknum yang layak dijadikan tersangka namun masih bebas berkeliaran,” pungkas pria yang berprofesi sebagai pengacara ini.

Diketahui, pada saat persidangan, Senin (12/6/23) salah seorang saksi mengungkap bahwa Walikota Makassar pada saat itu Danny Pomanto dan mantan Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal ikut menerima asuransi dwiguna masing-masing sekitar Rp 600 juta dan Rp 453 juta. Dia menyebut walikota dan wakil walikota pernah menerima sedikitnya satu kali.

Saksi juga menjelaskan bahwa dari laba tersebut keluar dari SK pembagian laba yang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 1974. SK Wali Kota itu kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran direksi PDAM Makassar untuk mengeluarkan SK terkait pembagian laba yang kemudian menjadi cikal bakal adanya sumbangan dan pensiun hingga asuransi dwiguna dan beberapa item lainnya.

Kegiatan yang dilakukan Direksi PDAM Makassar dan Walikota Makassar pada saat itu diduga tidak memperhatikan aturan perundang-undangan bahwa wali kota dan wakil wali kota sebagai pemilik modal ataupun KPM tidak dapat diberikan ssuransi tersebut oleh karena yang wajib diikutsertakan adalah pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimana, pemberian asuransi jabatan bagi wali kota dan wakil wali kota tidak dibenarkan dengan dasar bahwa selaku pemilik perusahaan daerah/pemberi kerja yang berkewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan bukan sebagai penerima jaminan kesehatan.

Dari penyimpangan yang terjadi pada penggunaan laba untuk pembagian tantiem dan bonus/jasa produksi serta premi asuransi dwiguna jabatan bagi wali kota dan wakil wali kota Makassar, itu mengakibatkan kerugian keuangan daerah Kota Makassar, khususnya PDAM kota Makassar sebesar Rp20.318.611.975,60. (Rp20,3 miliar).

Kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan korupsi tersebut.

Sejauh ini, baru Haris Yasin Limpo selaku Direktur Utama dan Irawan Abadi selaku Direktur Keuangan PDAM Makassar pada saat itu yang divonis Pengadilan Negeri Makassar dan menjalani hukuman.

(*)

Makassar — Monitoring,Sempat viral dan heboh warga di Jalan Balangturungan, Kelurahan Daya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dituding membangun pagar dan teras di depan rumahnya hingga mengambil setengah badan jalan, namun pemerintah setempat melalui Lurah Daya di beberapa media online menyatakan kalau itu sudah benar dan lahan tersebut sudah sesuai batas tanah milik Lifran. Berita inipun hingga viral di media sosial.

“Kami protes, saya kan sebelumnya sudah kasih tahu warga bagaimana ini fasilitas umum yang sudah kita gunakan puluhan tahun, setuju tidak dipersempit? Warga tidak setuju,” ujar warga bernama Hawaniah yang sebelumnya dimuat di beberapa media online, Jumat (28/3/2025).

Dalam pemberitaan tersebut, Hawaniah mengaku telah mengumpulkan tanda tangan dan foto copy KTP warga yang tidak setuju jalan itu dipersempit lalu dibawa ke kantor kelurahan. Berdasarkan informasi dan pantauan media, tanda tangan warga yang dikumpulkan diterima langsung Seklur Daya (5/3/25).

Menurut hawaniah, akibat jalan sempit, akses keluar masuk kendaraan makin sulit. Bahkan mobil pemadam kebakaran sempat kesulitan masuk saat terjadi kebakaran di sekitar lokasi.

“Kemarin itu susah, damkar waktu masuk, buru-buru masuk bisa, tapi pas mundur tidak bisami. Sebelumnya bisa mobil truk lewat. Bisa ditanya ke warga lain, karena banyak katanya yang melapor karena katanya saya saja yang keberatan karena punya mobil. Padahal bukan hanya saya, banyak, mau dikata warga di belakang keberatan cuma tidak berani bicara, saya hanya mewakili mereka semua,” katanya.

Sementara itu, Lurah Daya Kecamatan Biringkanayya, Nur Alam dalam konferensi persnya membantah dengan tegas tudingan Hawaniah dan menyampaikan, jika ini persoalan pribadi yang seolah-olah di framing adanya salah seorang warga yang melakukan arogansi pemagaran jalan.

“Intinya disini ada permasalahan pribadi dan kami sudah beberapa kali mediasi,” ungkap Nur Alam didampingi Binmas dan Ketua LPM Kelurahan Daya tersebut saat melakukan klarifikasi.

Nur Alam juga mengklarifikasi jika ada foto dan video yang sengaja diedit atau digabungkan di grup sosial media antara masalah jalan tersebut dengan peristiwa kebakaran baru-baru ini.

“Ada oknum yang sengaja menggabungkan peristiwa kebakaran tersebut dengan video saya marah-marah waktu ukur jalan untuk perbaikan,” bebernya lagi.

Lurah Daya menjelaskan, jika lokasi kebakaran dan lokasi yang dimaksud itu sangat jauh ke belakang dan yang membuat mobil damkar tak bisa lewat itu masih di bagian belakang dimana lorongnya sempit karena cuma motor yang bisa lewat.

Melihat perkembangan pemberitaan yang terus menyudutkan Lifran selaku pemilik rumah dan lahan. Jerry Andreas Daeng Nyonri selaku anak kandung yang bersangkutan tidak akan tinggal diam. Iapun membantah jalanan yang dibanguni pagar dan teras adalah fasilitas umum. Andreas menegaskan teras dan pagar dibangun di atas tanahnya sendiri.

“Luas lahan itu sesuai ukuran tanah 6 are dan pemerintah setempat maupun BPN tahu karena lengkap administrasi kami. Jadi, kalau mau protes silahkan gugat ke Pengadilan,” jelas Daeng Nyonri saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (10/4/25).

Sebagai anak pemilik lahan tersebut, Andreas
merasa tidak nyaman karena adanya berita viral di sosmed yang mana berita itu hoax. Andreas juga sangat menyayangkan adanya beberapa komentar dari pihak warga yang kurang baik akibat dari terprovokasi.

“Keluarga dan kawan-kawan di Makassar menelpon dan juga merasa tidak nyaman sampai mau diinterprestasi bahwa ini Siri’ dimana ortu saya dituding mengambil hak orang lain. Namun, saya suruh untuk tahan dulu saya koordinasikan tim Hukumku dulu,” terang Dg Nyonri.

Penasehat Hukum keluarga Daeng Nyonri, Adiarsa MJ, SH, MH yang dikonfirmasi mengatakan, sementara melakukan pengkajian dan telah menyiapkan upaya hukum untuk oknum provokator tersebut.

“Sementara kita kaji dan siapkan upaya hukum untuk dilaporkan pidananya. Sementara kita kaji KUHP, UU ITE dan pelanggaran hukum apa yang dilakukan oknum tersebut,” jelas pria yang berprofesi sebagai Pengacara muda ini.

Adiarsa juga mengingatkan agar oknum-oknum yang membuat gerakan dan sengaja mengviralkan agar berpikir dua kali sebelum terjerat hukum.

Sebelumnya upaya mediasi yang dilakukan pemerintah setempat sudah sering dilakukan namun ada beberapa orang yang selalu menjadi kendala. Bahkan, tidak hanya orang tua Dg Nyonri yang mendapat hujatan dan hinaan, Lurah Dayapun tak luput dari bullyian di medsos.

(*)