Monitoring News

Makassar — Monitoring News,PJ Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh segera mengambil sikap terkait dugaan siswa siluman yang disebar dua tahap ke SMA-SMA Negeri di Kota Makassar. Prof Zudan langsung melakukan kroscek langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

“Saya kroscek ke Kadisdik dulu ya,” jawab Prof Zudan saat dihubungi via WhatsApp, Selasa (16/7/24).

Hal ini setelah beberapa hari terakhir pemberitaan terkait adanya dugaan pejabat Disdik Sulsel menyebarkan dugaan siswa siluman dengan dalih pemenuhan kuota di beberapa sekolah SMA negeri di Makassar.

Hal ini berdasarkan pantauan di beberapa sekolah sudah menerima tambahan siswa tahap kedua dengan jumlah yang berbeda-beda.

Hal ini berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan LSM PERAK Indonesia di lapangan.

“Ada beberapa sekolah sudah dikirimi siswa dan kami pertanyakan parameternya apa sehingga dimasukkan. Karena jelas dugaan kami itu siswa titipan perlu ditahu siapa yang request dan lewat jalur siapa,” ucap Andi Sofyan, SH Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Kebijakan Publik LSM PERAK Indonesia, Selasa (16/7/24).

Sofyan juga meminta Kabid SMA Disdik Sulsel Muhammad Nurkusuma transparansi memperlihatkan data-data siswa yang dimasukkan tahap 2 itu.

“Diantaranya di sekolah-sekolah favorit seperti SMAN 1, 17, 5, 2 dan 16. Harus transparan dibuka ke publik dan apa pertimbangannya masuk karena diduga kuat mereka ini titipan lewat Kabid SMA masuknya,” ungkap Sofyan.

Tidak hanya itu, pihaknya kembali mendesak PJ Gubernur Sulsel segera mengambil tindakan tegas untuk mencopot Kabid SMA tersebut.

“Tambah parah ini Disdik dengan akselerasinya si-Kabid. Hasil penelusuran kami Kabid SMA lah penentu dan eksekutor masuknya para siswa siluman yang menurut dalihnya pemenuhan Kuota,” tambahnya.

Kabid SMA Disdik Sulsel, Muhammad Nurkusuma yang dikonfirmasi belum memberikan jawaban.

(Tim)

Makassar – Monitoring News,Komando Mahasiswa Merah Putih (KOMPI) Sulsel menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, Senin (08/07/2024).

Setibanya di Disdik, KOMPI Sulsel diterima langsung oleh Kabid SMA, Nur Kusuma dan beberapa staf Dinas Pendidikan lainnya.

Dalam orasisinya, perwakilan KOMPI Sulsel Bojan mengatakan bahwa, pendidikan sejatinya sesuatu yang memiliki peran pondasi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penyelanggaraan harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan berorientasi kepada masa depan.

Selain itu, Negara Indonesia memiliki UU tentang pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional pada Bab 3 ayat (1), bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tidak hanya itu, lanjut Bojan menambahkan bahwa, PPDB adalah suatu proses penerimaan peserta didik di sebuah lembaga pendidikan, baik itu yang formal maupun non formal.

Namun kata Bojan, justru kegiatan PPDB dijadikan para elit-elit pemerintah di Sulsel untuk menjalankan aksi kejinya, dan diduga telah melecehkan pendidikan di Indonesia.

“Kami menduga Disdik Sulsel melakukan sebuah praktik dalam hal ini melakukan titipan-titipan dari oknum yang diduga pejabat di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Hal ini menurut Bojan, tidak boleh dibiarkan terus menerus karena jelas mencederai UU dan merusak generasi bangsa yang telah kita sepakati bersama.

Maka dari itu, KOMPI Sulsel menyampaikan 3 tuntutannya :

1. Mendesak PJ Gubernur Sulsel mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SMA Disdik Sulsel.
2. Mendesak Komisi E DPRD Sulsel untuk membentuk tim investigasi terkait adanya dugaan penerimaan siswa-siswi SMA yang tidak sesuai dengan regulasi PPDB yang ditetapkan.
3. Mendesak Dinas Pendidikan Sulsel untuk segera hentikan segala bentuk komersialisasi pendidikan.

(Tim)