Monitoring News

Kapolri Kirim Surat Lagi ke KPK, Tugaskan Brigjen Endar Priantoro Jadi Direktur Penyelidikan

Jakarta-Monitoring News-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mengirimkan surat yang ditujukan ke Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan jawaban pengembalian anggota Polri di lingkungan KPK.

Surat itu bernomor:B/2725/IV/KEP./2023, yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo per tanggal, 3 April 2023.

Dalam surat itu, Polri memutuskan untuk tetap mempertahankan atau menugaskan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan di KPK.

“Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Pimpinan terkait penghadapan kembali Brigjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.IK., M.Si. yang melaksanakan penugasan sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi,” tulis surat Kapolri yang dikutip.

Masih termaktub pada surat itu, penugasan Brigjen Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK berdasarkan semangat dari Polri yang terus berkomitmen untuk mendukung penguatan KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

Dalam hal ini, Polri juga sedang mempersiapkan calon-calon terbaik untuk pengisian Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Polri tengah mempersiapkan ruang jabatan yang dapat diisi oleh Penyidik yang dikembalikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi,” salah satu poin dalam surat itu.

Di dalam surat itu juga disebutkan bahwa, Brigjen Endar telah memiliki pengalaman untuk berkomitmen serta pengabdian dalam pemberantasan praktik korupsi di Indonesia.

“Dengan pengalaman yang dimiliki Brigjen Endar, sebagai komitmen dan pengabdian terhadap pemberantasan korupsi, mohon kiranya untuk dapat bertugas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi,” tutup surat Kapolri itu.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho membenarkan perihal surat Kapolri tersebut. Ia mengatakan, surat Kapolri adalah bentuk komitmen Polri membantu KPK dalam pemberantasan korupsi.

“Penugasan Brigjen Endar ke KPK adalah wujud komitmen dan kolaborasi Polri dengan KPK dalam pemberantasan korupsi,” kata Sandi.

,,Humas Polda Sulsel, Mahmuddin,

Diduga ada permainan mata Lapak Pasar Sentral, ini tanggapan LSM PERAK

MAKASSAR — Monitoring News-terkait pembangunan relokasi lapak pedagang Pasar Sentral, Diduga ada permainan mata, sehingga koalisi LSM dan awak media gerang dengan adanya dugaan fee

Hal ini berdasarkan hasil investigasi dan penelusuran Media serta tim investigasi LSM PERAK Indonesia yang turun langsung ke lapangan.

Setelah mengumpulkan bahan keterangan dan data, menggali informasi ke beberapa pedagang lapak dan menemui langsung Direktur Perumda Pasar Makassar. Menurut, Adiarsa MJ, SH selaku Ketua LSM PERAK Indonesia yang turun langsung ke lokasi pembangunan lapak tersebut mengungkapkan, kewajaran jika ada beberapa dugaan yang disoroti kawan-kawan aktivis kontrol sosial dan pengawasan dalam pembangunan lapak tersebut.

“Sejauh ini, wajar kok ada dugaan oknum Perumda Pasar, kontraktor, beberapa ketua asosiasi, kepala pasar sentral beserta 3 orang stafnya dan beberapa oknum pedagang yang meraup keuntungan dari bisnis pembangunan lapak, jual beli lapak, transaksi KIB (kartu izin berdagang),” ungkap Adiarsa yang juga berprofesi sebagai pengacara muda ini saat ditemui awak media di lokasi pasar sentral, Minggu sore (2/4/23).

Lanjut Adiarsa, maka dari itu kita harus melihat upaya yang dilakukan Perumda Pasar di bawah kepemimpinan Dirutnya untuk menampik dan menjelaskan secara data dan fakta informasi terkait dugaan pelanggaran yang disoroti kawan-kawan.

“Sejauh ini kami juga ada dugaan mengarah kesana, termasuk adanya dugaan fee yang diberikan pihak ketiga yakni kontraktor kepada oknum-oknum di Perumda,” ucapnya.

Adiarsa juga menegaskan, jika dugaan adanya fee dari pihak ketiga yang mengalir ke oknum-oknum pejabat pemerintah itu jelas pelanggaran hukum karena menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri.

“Masih ada beberapa informasi yang kami himpun dan menarik untuk ditelusuri apakah berpotensi adanya pelanggaran hukum disitu juga,” tegasnya.

Pihaknya juga sudah mengumpulkan data dan baket untuk kembali meminta penjelasan dan klarifikasi Direktur Perumda Pasar Makassar.

“Setelah ini kami siapkan baket dan data yang tentunya sudah dikaji oleh tim hukum kami. Jadi kami akan kembali meminta penjelasan Pak Dirut sekaligus mendengar keterangan fakta versi pihak Perumda Pasar. Termasuk mengsinkronkan kevalidan data jumlah lapak yang terbakar dan yang terbangun baru kami mengambil kesimpulan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Makassar, Ichsan Abduh Hussein yang juga ditemui di lokasi mengatakan, memang benar masalah pembayaran Rp 4 juta per lapak itu adalah kesepakatan antara para pedagang dan kontraktor.

“Itu kesepakatan mereka, terus mengenai lapak yang tersegel kami tidak akan memberikan kesiapapun karena itu ada pemiliknya dan tentunya punya KIB,” terangnya.

Ia juga mempersilahkan kawan-kawan selaku kontrol sosial dan pengawasan untuk melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan secara terbuka.

“Kami siap memberikan penjelasan secara terbuka terkait persoalan lapak tersebut. Kami tunggu kawan-kawan PERAK ke kantor,” bebernya.

Diketahui, persoalan lapak ini terus menjadi hangat di pemberitaan dimana banyaknya dugaan oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan setelah terjadinya kebakaran lapak yang menghanguskan kurang lebih 900 lapak para pedagang. Bahkan, dugaan adanya oknum tertentu yang meminta tidak tanggung-tanggung mereka diduga meminta sejumlah lapak secara cuma-cuma dengan menjual nama Walikota Makassar, Danny Pomanto untuk kepentingan Pilgubnya.(*)

Polemik Bantuan Ternak Sapi Milik Warga yang Diduga Diselewengkan Oknum PPL Distan Takalar

Takalar, Monitoring News-,,Bantuan Ternak Sapi yang dikabarkan dari provinsi Sulsel yang diterima oleh Kelompok Tani Tala Lima Argo Cemerlang Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara kabupaten Takalar pada tahun 2020 menuai polemik.

Pasalnya, salah satu dari penerima bantuan ternak sapi Kelompok Tani Tala Lima Argo Cemerlang yang beralamat di Desa Lassang Barat milik penerima KR Diduga Diselewengkan Oknum Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Distan Takalar inisial AR yang telah berubah kelembagaannya menjadi Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar.

KR melalui keluarganya menjelaskan ke media bahwa pada Tahun 2020 kami menerima Bantuan Ternak Sapi dari Provinsi Sulsel melalui Kelompok Tani Tala Lima Argo Cemerlang yang beralamat di Desa Lassang Barat.

“Sapi bantuan yang menjadi hak kami kemudian diambil oleh AR di rumanya Ketua Kelompok Tani Tala Lima Agro Cemerlang dengan alasan mau dipelihara oleh oknum PPL inisial AR yang beralamat di Desa Barugaya. Waktu kami datang melihat sapi bantuan milik KR, istri AR kemudian memperlihatkan sapi milik penerima KR dari Kelompok Tani Tala Lima Argo Cemerlang Desa Lassang Barat dengan no ertag sapi 13567. ‘inimi sapi bagiannya ibu KR biarmi disini dulu dipelihara’ ucap keluarga KR menirukan ucapan istri AR.

“3 Bulan berjalannya waktu kami mendapatkan kabar bahwa sapi tersebut telah mati atau meninggal.” Urai keluarga KR yang minta identitasnya tidak di publikasikan, Rabu (20/3/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan setelah kabar kematian ternak sapi dengan no ertag 13567 kami pun kemudian meminta bukti dokumentasi kematian ternak sapi milik penerima bantuan KR ke oknum PPL AR, namun AR tak bisa memberikan bukti berupa dokumentasi sapi tersebut apakah benar mati atau masih hidup?

“Proses berjalannya waktu melalui istrinya Oknum PPL AR menyatakan bahwa klaim asuransi ternak sapi milik KR akan kami serahkan setelah cair. Namun hingga sampai hari ini dana Klaim asuransi ternak sapi milik KR Dengan no ertag 13567 yang dikabarkan sudah cair dananya belum juga di serahkan oleh oknum PPL inisial AR,” sambungnya.

Setelah media melakukan penelusuran terkait polemik bantuan ternak sapi Kelompok Tani Tala Lima Argo Cemerlang milik penerima KR tersebut ke dinas peternakan. Sapi milik KR yang ber no ertag 13567 ternyata sudah terklaim Asuransinya pada tanggal 14 Juli 2021 atas nama Inisial MN beralamat di Desa Kampung Beru.

Padahal menurut keterangan keluarga pemilik ternak sapi milik KR, sapi dengan No ertag 13567 harusnya yang menerima kelompok Tani Tala Lima Argo Cemerlang Desa Lassang Barat dengan anggota penerima kelompok atas nama KR bukan Kelompok Tani kampung Beru. “Berarti Sapi Milik KR itu masih hidup bukan seperti kabar yang kami dengar sudah mati/meninggal?,” Tanya keluarga KR.

Sementara, Pihak MN yang di konfirmasi awak media, Kamis (30/3/2023) terkait Bantuan Ternak Sapi Penerima Kelompok Tani Tala Lima Argo Cemerlang Desa Lassang pada tahun 2020 mengaku tak mengetahui kelompok tersebut.

“Kalau Kelompok Tani Tala Lima Argo Cemerlang saya tidak kenal pak,” kata MN.

Lebih lanjut MN menerangkan bahwa ia membenarkan pernah mendapat bantuan Ternak Sapi dari provinsi pada tahun 2020 melalui Kelompok Tani (Poktan) Kampung Beru.

“Kalau bantuan sapi dari Provinsi saya pernah dapat tapi atas nama kelompok saya sendiri Poktan Kampung Beru
Cuma airtag nya saya tidak ingat semua pak,” sambung MN.

Saat disinggung awak media mengenai, kami mendapat informasi Pak Tabe’ bahwa ternak Sapi yang sudah terklaim Asuransinya atas nama MN Alamat Desa Kampung Beru dgn no ertag 13567.

Pertanyaan kami, betul bapak pernah terima Asuransi Ternak Sapi tersebut yg tercatat di bagian Dinas Peternakan Takalar?

Kedua, Posisi sapi terakhir bapak meninggal/mati dimana pak, karena informasi yang kami terima sapi dengan No ertag 13567 itu ada di Desa Barugaya yg di pelihara oleh istrinya Pak ML. Mohon informasi Pak Tabe’

MN menjawab “Iye betul itu ada memang saya pernah Klaim asuransi atas nama kelompok Kampung Beru yang dipelihara sama Dg. KN istrinya Dg. ML di desa Barugaya cuma eartag yang saya tidak ingat,” tambahnya.

Sementara, Oknum PPL inisial AR yang Diduga menjadi sumber persoalan dari polemik sapi bantuan ternak sapi penerima anggota Kelompok Tani (Poktan) Tala Lima Argo Cemerlang Desa Lassang Barat milik anggota penerima KR belum memberikan respons. Beberapa pertanyaan terkait bantuan ternak sapi dari provinsi yang dikirim oleh awak media melalui pesan WhatsApp dan telpon selulernya hingga hari ini belum ada jawaban dari Oknum PPL inisial AR, ponselnya tidak aktif.

,Tim,

Komjen Pol Nana Sudjana serahkan Pataka Pallawa Lipu Polda Sulsel ke Irjen Setyo Boedi Moempoeni

Makassar-Monitoring News-Komjen Pol Nana Sudjana secara resmi menyerahkan bendera Pataka Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan Pallawa Lipu kepada Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni.

Penyerahan dilaksanakan dalam upacara Serah terima Pataka “Pallawa Lipu” Polda Sulsel yang digelar di Lapangan Upacara, Mapolda Sulsel, Senin siang. (03/04/2023)

Dalam upacara tersebut, Komjen Pol Nana Sudjana yang hadir mendampingi inspektur upacara Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni, mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan pesan dan kesannya selama menjabat sebagai Kapolda Sulsel.

Ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran, yang dianggap selama ini telah membantunya dalam mengemban tugas Kepolisian di Sulsel, menjadi ungkapan pembuka.

“Terima kasih kepada seluruh pejabat dan jajaran, dari tingkat Polda, Polres, Polsek, sampai personel Bhabinkamtibmas yang sudah membantu dan mendukung saya dalam bertugas,” kata Nana Sudjana.

Dia berharap tantangan tugas kedepan berupa agenda-agenda pengamanan seperti operasi ketupat dan rangkaian tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman dan kondusif,

“Soliditas, sinergitas itu penting dalam rangka menjaga kondusifitas. Karena itu saya berharap agar itu semua dapat terus ditingkatkan supaya keamanan dan kondusifnya situasi di Sulsel dapat tercapai dan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Tak luput ucapan terima kasih turut disampaikan Nana Sudjana yang mendapat tugas baru sebagai Inspektur Utama di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR ini kepada seluruh instansi Pemerintahan dan Polres Jajaran Polda Sulsel yang sudah mendukung kinerja Polri di Sulsel khususnya dalam penanganan Covid 19.

Terakhir, Nana Sudjana turut menyampaikan selamat bertugas kepada Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni yang terpilih sebagai penggantinya. Dia berharap, Sulsel dibawah pengamanan Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni bisa menjadi lebih baik lagi.

“Saya yakin, di bawah komando Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Sulsel akan semakin jaya, semakin maju, soliditas dan sinergitas semakin meningkat,” ucap Nana.

Usai mendengarkannya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni yang mewakili seluruh jajarannya, turut menyampaikan ucapan selamat kepada Komjen Pol Nana Sudjana yang mendapat tugas baru sebagai Inspektur Utama di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

“Selamat jalan, selamat bertugas ditempat baru. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, tetap memberikan kesuksesan dan perlindungan kepada bapak dan keluarga,” kata Setyo Boedi Moempoeni.

Kepada jajaran, Setyo kembali menegaskan pesan dan harapan yang telah disampaikan Nana Sudjana. Dia berharap, soliditas dan sinergitas yang telah terbangun dapat terus terjalin dan lebih ditingkatkan lagi.

Apa yang telah dibangun, silaturahmi, kerjasama yang selama ini telah diberikan bersama Pak Nana dan keluarganya, tentunya menjadi harapan saya agar dapat dilanjutkan dan ditingkatkan lagi demi amanah yang telah menjadi tanggung jawab kita bersama sesuai bidang kerja masing-masing,” ucapnya.

Kapolda Sulsel yang Baru Disambut Tradisi Angngaru dan Tari Padduppa

Makassar -Monitoring News-Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi berganti. Kapolda Sulsel yang baru, Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni didampingi istrinya, Yuni Setyo Boedi pertama kali menginjakkan kaki di Markas Polda Sulsel di Makassar, Senin (03/04/2023).

Kedatangan Setyo Boedi Moempoeni disambut langsung Wakil Kapolda Sulsel Brigjen Pol Chuzaini Patoppoi. Setyo Boedi Moempoeni juga menerima sumpah setia dari personel Polda Sulsel dengan tradisi “angngaru” serta penyambutan dengan tarian tradisional Padduppa oleh Polwan Polrestabes Makassar.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni beserta istri kemudian menyapa jajaran personil Polda Sulsel yang berdiri berjejer menyambutnya.

Pada kesempatan itu, Setyo Boedi Moempoeni sekaligus menerima paparan laporan kesatuan serta penandatanganan penyerahan kepengurusan tiga cabang olahraga yang dihadiri Pengurus KONI Sulsel.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombespol Komang Suartana, mengatakan setelah penyambutan tersebut dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan lain yang telah disiapkan di Mapolda Sulsel, seperti penandatanganan serta penyerahan memori serah terima jabatan, penyerahan penghargaan kepada Komjen Pol Nana Sudjana.

“Kegiatan juga akan langsung dilanjutkan dengan rapat paripurna Bhayangkari, serah terima Ibu Asuh Polwan, Upacara Serah Terima Pataka, kenal pamit, acara pengantar tugas, serta farewell parade. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ketat,” pungkasnya.

Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni yang sebelumnya menjabat Wadankorbrimob Polri kini menjabat sebagai Kapolda Sulsel menggantikan Irjen Pol Nana Sudjana yang kini berpangkat Komjen Pol menjabat sebagai Inspektur Utama di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

,,Humas Polda Sulsel, Mahmuddin,

Kapolri Mutasi Ratusan Personel Polri, 7 Kapolda Alami Pergantian

Jakarta-Monitoring News-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran terhadap ratusan perwira baik pati hingga pamen di lingkungan Polri. Tercatat, ada 473 personel yang dimutasi dan dirotasi jabatannya.

Keputusan mutasi itu tertuang dalam 4 surat telegram rahasia (TR) dengan nomor ST/712/III/Kep./2023, ST/713/III/Kep./2023, ST/714/III/Kep./2023 dan ST/715/III/Kep./2023. Semuanya tertanggal 27 Maret 2023 dan ditandatangani Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan perihal mutasi dan rotasi yang dilakukan Kapolri. Menurutnya, mutasi dan rotasi jabatan adalah hal yang biasa dalam organisasi Polri.

“Jadi pada hari ini Pak Kapolri mengeluarkan 4 TR mutasi. Dari TR mutasi tersebut, jumlah keseluruhan yang mengalami rotasi dan mutasi ada 473 personel,” kata Dedi, Rabu (29/3/2023).

Dari ratusan personel yang dimutasi, 7 Kapolda mengalami pergantian. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mendapatkan promosi jabatan menjadi Kabaharkam Polri. Ia menggantikan
Komjen Arief Sulistyanto yang memasuki pensiun.

Pengganti Irjen Fadil menjadi Kapolda Metro Jaya yakni Irjen Karyoto yang sebelumnya menjadi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemudian Kapolda Jawa Barat akan dijabat oleh Irjen Pol Akhmad Wiyagus. Irjen Akhmad akan menggantikan Irjen Pol Suntana yang memasuki purnatugas.

Lalu Kapolda Lampung yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Akhmad Wiyagus akan digantikan oleh Irjen Pol Helmy Santika. Posisi Helmy Santika yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Gorontalo akan diisi Irjen Pol Angesta Romano Yoyol.

Lalu, Kapolda Kalimantan Barat akan dipimpin oleh Brigjen Pol Pipit Rismanto. Dilanjutkan dengan posisi Kapolda Sulawesi Selatan yang sebelumnya dijabat Irjen Nana Sudjana akan berganti ke Irjen Pol Setyo Boedi Moemponi Harso.

Ada Kapolda Sulawesi Tengah yang akan dijabat Irjen Pol Agus Nugroho. Irjen Agus menggantikan Irjen Rudy Sufahriadi yang dimutasi sebagai Pati Lemdiklat Polri.

Selain mutasi Kapolda, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar juga dimutasi sebagai pati Densus 88 Antiteror Polri. Komjen Boy memasuki masa pensiun.

Jenderal bintang tiga lainnya yang mengalami mutasi dan rotasi adalah Komjen Rycko Amelza Dahniel dimutasi sebagai pati Densus 88 Antiteror Polri. Jabatan sebelumnya Komjen Rycko yaitu Kelemdiklat Polri akan diisi oleh Komjen Purwadi Arianto.

,, Humas Polda Sulsel,, Mahmuddin,,

Terkait Transaksi Janggal Rp 349 T, Jokowi Akhirnya Turun Tangan, Perintahkan Mahfud MD

Jakarta – Monitoring News-Presiden Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk menjelaskan seterang-terangnya mengenai transaksi janggal Rp 349 triliun.

Adapun transaksi janggal tersebut berhubungan dengan temuan PPATK mengenai dugaan pencucian uang di kementerian keuangan.

“Menyangkut soal temuan PPATK mengenai dugaan pencucian uang di kementerian keuangan. Presiden meminta saya hadir, menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang,” kata Mahfud di Jakarta, Senin (27/3/2023).

,, redaksi,,

pembangunan Lapak pasar sentral Makassar kuat dugaan di perjual belikan

Makassar -Monitoring News-Polemik pembangunan lapak relokasi korban kebakaran eks pedagang blok B Pasar Sentral memasuki babak baru setelah sebelumnya muncul issu jual beli posisi lapak strategis.

Kini muncul lagi masalah tentang pedagang yang dulu tempatnya di posisi bagus kini mendapatkan posisi yang kurang bagus padahal sistem pembagiannya bukan sistem diundi maupun seperti statement awal Dirut PD Pasar Makassar yaitu kembali ke nomor petak masing-masing dan ini disinyalir dikarenakan petak-petak strategis sudah dimonopoli dan diperjualbelikan oleh oknum oknum tertentu.

Menurut salah seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya bahwa dulu lapaknya berada di posisi sudut dan agak dekat dengan pintu masuk tapi kini dia mendapatkan lapak yang agak di tengah dan itupun bukan lagi posisi sudut.

“Dan itu dikatakan karena ada beberapa orang yang memiliki banyak uang membeli posisi depan yang menghadap jalan bahkan sampai menggandengkan lima lapak dengan dua lapak di posisi sudut”, ujarnya, minggu (26/03/2023).

Kekacauan sistem pembagian lapak relokasi ini semakin menguatkan adanya praktek jual beli lapak yang dibangun di atas fasilitas umum oleh oknum baik di dalam tubuh Perumda Pasar maupun dari orang perorangan yang ingin mengambil keuntungan pribadi pasca kebakaran blok B pasar Sentral Makassar.

“Dengan adanya polemik-polemik yang terjadi di lapak relokasi korban kebakaran blok B Pasar Sentral perlu kiranya dilakukan audit investigasi adanya pelanggaran-pelanggaran prosedural mulai dari perencanaan sampai pembangunan lapak relokasi tersebut dan mungkin juga disinyalir adanya pelanggan undang-undang dan perda oleh oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi”, tambah salah seorang pedagang yang juga namanya minta disembunyikan.

Sementara mengutip pernyataan Dirut PD Pasar Makassar beberapa waktu lalu mengatakan sistem pembagian lapak kembali ke posisi awal dan sesuai dengan nomor lapak sebelumnya.

“Sistemnya kembali ke nomor petak masing masing kemudian akan ada pergeseran dari kepala ke ekor jadi yang disudut tetap di sudut”, kata Ichsan Abduh Husein, SE dikantor PD Pasar Makassar, jumat (06/01/2023) lalu.

Pernyataan dirut PD Pasar Makassar Raya itu berulang ulang kali disampaikan ditiap pertemuan dengan 7 (tujuh) asosiasi pedagang Pasar Sentral Makassar.

Hingga berita ini tayang belum ada informasi resmi dari pihak PD Pasar Makassar Raya.

,,Tim,,

Jajaran pengurus DPW Sulawesi Selatan lembaga pembela rakyat protes dan tidak terima keputusan DPP secarah sepihak

Makassar – Monitoring News- jajaran pengurus DPW Sulawesi Selatan lembaga pembela rakyat protes dan tidak terimah atas ke putusan sepihak dari DPP Lembaga pembela rakyat

Kepengurusan DPW lembaga pembela rakyat yg resmi di Lantik dan terdaftar di Kesbangpol adalah Mahmuddin selaku ketua DPW Sulawesi Selatan .

Seiring dengan berjalannya waktu Mahmuddin selaku Ketua DPW yg Sah di gantikan oleh M Ridwan Q SE secara ilegal Tampa sepengetahuan ketua DPW yg Sah saat terjadi pergantian dan Tampa ada surat pemberhentian atau surat pergantian ketua DPW

Jajaran pengurus DPW Sulawesi Selatan lembaga pembela rakyat sudah melaksanakan rapat luar biasa memilih atau menetap kan Mahmuddin selaku ketua DPW kembali .

Terkait adanya berita di beberapa media online komentar salah satu pengurus DPP bahwa pengurus DPW Sulawesi Selatan lembaga pembela rakyat di bekukan , menurut jajaran pengurus DPW Sulawesi Selatan lembaga pembela rakyat itu tindakan yg ugal ugalan dan tidak etis .

Dan sampai saat ini surat pergantian ketua DPW yg lalu tidak pernah kami lihat dan juga surat pembekuan pengurus DPW Sulawesi Selatan lembaga pembela rakyat secara resmi ungkap pembina dan jajaran pengurus DPW Sulawesi Selatan lembaga pembela rakyat.

Wakil ketua DPW Sulsel Andi Bakri ,mengatakan Hasil keputusan rapat Kami jajaran pengurus DPW Sulawesi Selatan lembaga pembela rakyat jangan di abaikan oleh DPP ,apa yg Kami laksanakan berdasarkan ad art Lembaga pembela rakyat .

,,tim,,

Survei Indikator Politik: Tingkat Kepercayaan Publik Polri Naik Jadi 70,8 Persen

Jakarta -Monitoring News- Tren kepercayaan publik terhadap Polri terus mengalami peningkatan. Hasil survei terbaru Indikator Politik menyebutkan public trust terhadap Korps Bhayangkara diangka 70,8 persen.

Survei terkait tingkat kepercayaan terhadap lembaga ini dilakukan pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Korps Bhayangkara juga terlihat semakin transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait tindakan yang dilakukan. Pasalnya, hal ini membuat publik semakin percaya bahwa Polri benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan tertentu.

Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri juga dibuktikan dengan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polri.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error–MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan ada peningkatan kepercayaan terhadap kinerja Polri. Jika pada temuan Desember 2022, angkanya baru menyentuh 66,5 persen, kini menjadi 70,8 persen.

“Dalam temuan kami, public trust Polri kini berada di angka 70,8 persen, menempatkan Polri berada di atas partai politik dan DPR,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Dua Surnas Terbaru’ secara virtual, Minggu (25/3/2023).

Dalam temuan Indikator, penanganan kasus investasi bodong, KSP Indosurya, termasuk penerapan tilang elektronik berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

,,Humas Polda Sulsel, Mahmuddin,,