JENEPONTO , Monitoring News– Ketua LSM AKOR Sulawesi Selatan Bersama LSM LPRI meminta Aph pro aktif terkait dugaan penggelapan Dana bantuan langsung tunai (BLT) dan penggelapan pembayaran Penggajian aparat desa tombolo kecamatan kelara, kabupaten Jeneponto berdasarkan hasil investigasi Dilapangan pada tahun 2022 sebanyak 104 orang warga desa Tombolo yang terdaftar namanya untuk menerima dana bantuan langsung tunai (BLT) dan besarnya uang yang diterima dalam satu orang perbulan sebesar Rp 300.000 X12 RP.3600.000
Dan adapun nama nama warga desa Tombolo yang ada namanya untuk menerima dana bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2022 dan tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) Diduga digelapkan oleh kepala desa Tombolo Supriadi antara lain,Zaenal,Sugianti Dg bau, Sitti Dg bayang, Sinar Dg bau,Saranti Romo,Fati Dg ngambong,Daeng Tompo dan Yanti
Dan untuk Aparat desa tombolo yang diduga tidak dibayarkan penggajian tunjangannya salah satunya kaur umum Sampara terhitung 2 (dua) triwulan yakni Triwulan 4 tahun 2022 dan triwulan 1(satu) 2023 sebesar Rp.15 juta
Dengan tidak dibayarkannya masyarakat desa Tombolo yang ada namanya untuk menerima bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2022 dan tunjangan Aparat desa Tombolo Diduga ada unsur politiknya artinya yang tidak mendukung Lagi kepala desa Tombolo Supriadi untuk periode kedua kalinya yang akan dilaksanakan pemilihan kepala desa tahun 2023 ,
Tim investigasi akan kami turunkan untuk mendalimi dan kami akan mengawal laporan kepala desa Tombolo ke kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan bukan saja dugaan penggelapan dana bantuan langsung tunai (BLT) dan penggelapan pembayaran Penggajian tunjangan Aparat desa tetapi dugaan penyimpangan dan penyelewengan penggunaan Alokasi dana desa (ADD) dan penggunaan dana desa (DD) mulai tahun anggaran 2020 sampai tahun anggaran 2023
Kepala desa Tombolo kecamatan Kelara kabupaten Jeneponto provinsi Sulawesi Selatan Supriadi ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya 082 193 537 839 tidak ada jawaban ,Desta,









