Monitoring News

HUT Bhayangkara ke-76, Setapak Transformasi Menuju Polri yang Presisi

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hari ini tepat berusia 76 tahun. Selama itu, sudah banyak hal yang dilakukan Polri. Khusus HUT Bhayangkara ke-76, kali ini membahas kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Jenderal Sigit sudah memimpin institusi Polri selama kurang lebih satu setengah tahun. Dalam perjalanannya, Sigit sudah melakukan banyak hal guna mewujudkan visi yang ia usung yaitu Transformasi menuju Polri yang Presisi, yang merupakan akronim dari kata Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.

Hal itu dituangkan dalam empat transformasi dengan 16 program prioritas, 51 kegiatan 177 aksi, dan delapan komitmen. Selama menjadi Kapolri, Sigit pun telah melakukan mewujudkan semangat transformasi Polri yang Presisi dengan memaksimalkan fungsi pokok Polri yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Transformasi menuju Polri yang Presisi tak melulu bicara soal penegakan hukum. Kapolri pun mengenalkan konsep restorative justice yaitu penyelesaian perkara di luar peradilan.

Dalam rilis akhir tahun 2021, Polri telah merampungkan sebanyak 11.811 perkara melalui restorative justice. Angka ini meningkat sebesar 28,3 persen dibanding tahun 2020, dimana perkara yang diselesaikan melalui restorative justice sebanyak 9.199 perkara.

Di masa transformasi menuju Presisi, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Kapolri memang menginstruksikan pendekatan-pendekatan secara restorative justice untuk menyelesaikan masalah, khususnya pada kasus yang dinilai dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

“Karena justru masyarakat menginginkan ini bisa diselesaikan khususnya masalah-masalah kecil. Kalau dinaikkan memunculkan polemik dimana rasa keadilan, khususnya masyarakat harusnya kita bantu,” kata Dedi.

“Hanya karena kepastian hukum berjalan, akhirnya bermunculan kasus memunculkan pandangan yang tidak bagus terkait rasa keadilan yang harus diperjuangkan khususnya masyarakat kecil,” sambungnya.

Sepanjang tahun 2021 dan 2022, Polri juga mempunyai tugas penanganan pandemi Covid-19. Dedi menuturkan, Polri melakukan akselerasi percepatan vaksinasi hingga pelosok daerah.

“Sepanjang 2021, capaian vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Polri serta jajarannya hingga tingkat Polsek mencapai 61,24 persen dosis 1 dan 41,46 persen untuk dosis 2,” ujarnya.

Kontribusi Polri dalam upaya Pemerintah menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity sebesar 17,73 persen dosis 1 dan 16,79 persen dosis 2.

Polri mencatat pelayanan vaksinasi di tingkat pusat hingga jajaran dengan menggunakan jenis vaksin Sinovac, Astrazeneca, Moderna, Coronavac, Biovac sebanyak lebih dari 30 juta kali kegiatan sepanjang 2021.

Pelayanan vaksinasi ini turut serta membuat Polri meningkatkan fasilitas kesehatan di 52 rumah sakit Bhayangkara. Sehingga rumah-rumah sakit milik Polri mampu merawat pasien Covid-19.

“Dalam upaya vaksinasi selama 2021, Polri mengerahkan tenaga medis yang terdiri dari 128 dokter, 162 bidan, dan 360 hingga 7.534 vaksinator,” katanya.

Berbicara mengenai penegakan hukum, Polri mencatat sepanjang tahun 202, terjadi penurunan laporan kejahatan sebesar 19,3 persen atau 53.360 perkara sepanjang tahun 2021. Sementara itu jumlah kasus yang telah dituntaskan oleh Polri peningkatan.

Adapun kejahatan paling dominan sepanjang 2021 adalah kejahatan konvensional. Jumlahnya sebanyak 174.043 perkara atau 79 persen dari seluruh jumlah kejahatan. Bila dibandingkan 2020 yakni sebanyak 199.725 perkara, jumlah kasus kejahatan menurun.

Selain kejahatan konvensional, kejahatan transnasional yang terjadi selama 2021 sebanyak 40.562 perkara. Dibanding 2020, kejahatan transnasional di 2021 juga mengalami penurunan dibandingkan sebanyak 45.425 perkara.

Kemudian, pada jenis kejahatan terkait kekayaan negara, Polri menangani 4.018 perkara sepanjang 2021. Jumlah perkara menurun dibanding 2020, yang jumlahnya 4.372 perkara.

Penanganan Terorisme

Masih angka dalam rilis akhir tahun 2021, Polri menyebut jumlah terduga teroris yang diamankan sepanjang 2021 yakni sebanyak 370 tersangka, atau meningkat sebanyak 138 orang atau setara 42,7 persen jika dibandingkan dengan 2020.

Dedi menuturkan, pihaknya mengedepankan pencegahan kasus terorisme dengan melakukan penangkapan sebelum pelaku beraksi jika telah cukup bukti, atau preventive strike. Pencegahan dikedepankan agar tak muncul korban dari aksi teror.

Meningkatnya jumlah terduga teroris yang ditangkap membuahkan hasil di mana aksi teror menurun sebanyak 7 kasus atau 53,8 persen. Pada 2021, tercatat terjadi 6 aksi teror. Sementara 2020 terdapat 13 aksi terorisme.

Sejumlah operasi juga dilakukan Polri di daerah terkait aksi kelompok bersenjata. Di Papua ada Operasi Satgas Nemangkawi. Sepanjang 2021, sebanyak 27 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) ditangkap. Sementara 26 anggota KKB lainnya menyerahkan diri pada aparat.

Sementara Operasi Madago Raya di Poso tercatat sebanyak 7 teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) ditangkap dan ditindak tegas. Salah satunya adalah Ali Kalora, yang merupakan pimpinan MIT Poso pengganti Santoso.

Komitmen Kesetaraan Gender

Tak hanya mengurusi permasalahan eksternal, Polri juga melakukan transformasi dan pembenahan di internal. Kapolri pun menepati komitmennya untuk mengembangkan karir polisi wanita (polwan). Hal ini sesuai dengan apa yang dijanjikan Sigit saat melakukan fit and proper test calon Kapolri di DPR.

Satu nama perwira tinggi menjadi sorotan dalam mutasi jabatan perdana di awal kepemimpinan Sigit, pada Kamis 19 Februari 2021. Perwira tinggi itu adalah Brigjen Ida Oetari Poernamasari. Ida dipercaya Sigit menduduki jabatan sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah (Kalteng).

Di lingkungan Polda Metro Jaya pun, terdapat 8 polwan yang diberikan kepercayaan menjadi Kapolsek. Polwan dinilai mampu menyelesaikan permasalahan hukum khususnya yang melibatkan anak-anak.

Para polwan diharapkan lebih mampu mengayomi masyarakat demi mencegah terjadinya kejahatan. Polwan diyakini lebih mampu membedakan antara penyakit masyarakat, kenakalan remaja, dan kelompok kriminal.

Polda Maluku juga mengangkat tiga polwan dalam jabatan strategis di tingkat Polsek dan Polres. Diketahui, promosi jabatan ketiga polwan tertuang dalam ST/192/KEP./2022 dan ST/193/KEP./2022.

Dalam surat telegram tersebut tertulis Kompol Helda Misse Siwabessy yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Itwasda Polda Maluku diangkat jadi Wakapolres Seram Bagian Barat.

Kemudian Ipda Sofia Christina Ester Alfons, yang sebelumnya menjabat Wakapolsek Baguala, mendapat promosi sebagai Kapolsek Leihitu Barat.

Selanjutnya adalah AKP Meity Jacobus sebelumnya menjabat Kasat Binmas, ditunjuk dalam jabatan baru Kapolsek Baguala.

Dalam telegram terakhir Kapolri, juga bermunculan nama polwan yang dipromosikan jabatan dan pangkatnya. Rotasi dan mutasi itu tertuang dalam surat telegram No ST/1214/VI/KEP./2022. Sebanyak 120 personel Polri dirotasi.

Dari jumlah yang dirotasi itu, terdapat satu orang Polwan yang mendapat kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) bintang dua, yaitu Brigjen Juansih. Dia dipromosikan menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tk 1 Sespim Lemdiklat Polri.

Tak hanya Brigjen Juansih, terdapat seorang Polwan yang diamanahkan sebagai Kapolres Bukittinggi. Ada pula seorang Polwan mendapat promosi menjadi Kabag Penum Divisi Humas Polri, yaitu Kombes Nurul Azizah.

Selain itu, ada AKBP dr Siti Nur Imanta yang dipromosi sebagai Karumkit Tk 2 Bandung Polda Jabar. AKBP Titik Wahyuningsih sebagai Kabidkeu Polda Banten, Kombes Endang Sri wahyu Utami Kabidkeu Polda Bali, Kombes Heni Kresnowati Kabidkeu Polda Jabar, dan Kombes Yuliani Kabidkum Polda Banten.

Dedi mengatakan penempatan Polwan di posisi strategis ini merupakan komitmen Kapolri dalam kesetaraan gender.

“Penempatan Polwan merupakan komitmen Bapak Kapolri terhadap kesetaraan gender,” kata Dedi.

Dedi mengatakan Polri akan terus memberikan ruang bagi Polwan. Dia menambahkan kesetaraan gender akan terus diperjuangkan. Oleh karena itu, Dedi mengatakan sejauh ini sejumlah Polwan sudah berpangkat perwira tinggi dan menempati jabatan operasional berisiko tinggi di Polri.

Tak hanya memberikan kesempatan pengembangan karir Polwan. Kapolri juga mengumumkan akan membentuk Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri. Nantinya, Direktorat ini mayoritas kasus di sini akan ditangani oleh polisi wanita (polwan).

Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak nantinya sebagai organisasi khusus untuk melayani masyarakat dalam hal korban kekerasan perempuan dan anak.

Dalam catatan Polri, kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2021 yang ditangani telah tuntas sebanyak 5.637 dari total 7.059 kasus. Sementara itu, pada kasus kejahatan anak, Polri telah menyelesaikan 2.483 kasus dari total 4.957 kasus.

Rekrutmen SDM

Sepanjang 2021, Polri terus melakukan perekrutan terhadap bibit-bibit sumber daya manusia (SDM) unggul melalui jalur rekrutmen pro-aktif (rekpro). Salah satu upaya itu dengan menyaring lulusan pesantren atau santri untuk dijadikan anggota kepolisian.
Sepanjang tahun 2021, ada puluhan santri yang hafal Alquran atau hafiz Alquran direkrut menjadi anggota Polri melalui jalur rekpro.

Polri juga melakukan perekrutan terhadap 410 personel kepolisian dari suku pedalaman di Indonesia. Kemudian, sebanyak 3.500 personel dari Orang Asli Papua (OAP).

Dengan perekrutan OAP, kata dia, Polri memiliki kebutuhan dalam menjalin komunikasi yang baik guna melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

Berbagai hal yang dipaparkan adalah sebagian dari langkah Polri untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan, pelindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Kapolri mengakui, banyak yang mengatakan bahwa konsep Polri yang Presisi ini adalah sebuah perjalanan panjang.

Ia juga meminta maaf dan meminta masyarakat terus mengoreksi dan mengkritik Polri agar lebih baik. Terlepas dari semua kekurangan yang dilakukan Polri, Kapolri berkomitmen menjadikan Polri yang semakin dicintai. Seperti sebuah pepatah klasik ‘Perjalanan ribuan kilometer selalu dimulai dengan satu langkah’.

,,,Humas polri, Mahmuddin.)

Dewan pimpinan pusat LSM PERAK Indonesia Resmi Melantik pengurus DPW LSM PERAK Sulawesi Selatan

Makassar-Monitoring News-Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga swadaya Masyarakat pembela Rakyat (LSM Perak) Adiarsa MJ. SE, SH akhirnya resmi melantik Mahmuddin sebagai Ketua DPW LSM perak Provinsi Sulsel, pelantikan dilaksanakan di Hotel Free jalan Pandang Raya kota Makassar, Kamis, 30/6/2022

Hadir dalam pelantikan, Ketua DPP LSM Perak, Adiarsa MJ. SE, SH, Dewan pembina LSM perak Sulsel, H. A. Bukti, SP. M, Si, Ketua PW MOI Sulsel, Abd. Halim SH, Ketua MOI Sulsel Muslimin, Ketua DPD LSM Perak Gowa Muh. Taupan, dan ketua DPD LSM Perak kabupaten Maros Jumain.

Ketua LSM perak Adiarsa MJ. SE, SH dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Fungsi LSM Perak berperan sebagai komunikator yang mengamati, serta menyalurkan aspirasi dalam hal kebutuhan masyarakat agar dijadikan acuan dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan serta mengawasi proses pelaksanaan kebijakan maupun program pembangunan

Disamping itu kata dia, LSM perak juga berperan sebagai Advokasi dan siap memberikan pendampingan secara cuma cuma kepada warga masyarakat yang kurang mampu

Menurutnya masih banyak warga masyarakat yang kurang mampu dan sangat membutuhkan bantuan terutama dalam hal bantuan hukum

Adiarsa juga menyampaikan bahwa LSM perak memiliki beberapa pengurus dari pengacara salah satunya pendiri LSM perak Ahmad Rianto. SH

Kepada ketua DPW LSM Perak Sulsel, Adiarsa berharap dalam 1 tahun ini LSM Perak sudah memiliki perwakilan ke setiap kabupaten

“Saya yakin dalam 1 tahun ini LSM perak sudah ada di 24 kabupaten,” harapnya

Ditempat yang sama, Ketua Persatuan Wartawan Media Online Indonesia (PW MOI) Sulsel, Abdul Halim SH, juga menyampaikan selamat kepada ketua DPW LSM perak Sulsel Mahmuddin, dirinya berharap LSM perak kedepannya semakin Maju dan semakin exis dalam melakukan kontrol dan pengawasan khusunya di Sulawesi selatan

“Alhamdulillah, saya sebagai ketua PW MoI Sulsel pertama Tama saya sampaikan selamat kepada Saudara Mahmuddin atas terpilihnya selaku ketua LSM perak Sulsel dan saya sangat mengapresiasi semoga dalam amanah yang diembang oleh beliau LSM perak semakin maju dan exis dalam pengawasan di Sulsel ini,” Tutupnya.

Mahmuddin selaku ketua LSM PERAK Sulawesi Selatan mengatakan di hadapan awak media tim investigasi LSM PERAK Sulawesi Selatan insyaallah akan turun melaksanakan pengawasan sosial control penggunaan anggaran APBN APBD di wilayah Sulawesi Selatan .

(Tim)

Miris, PPDB MTs dan MAN di Sulsel Masih Pakai “Mode Lama”

Makassar -Monitoring News- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini kembali mengungkap sistem yang masih “bobrok” di dunia pendidikan di Sulawesi Selatan.

Hal ini diungkapkan LSM PERAK Indonesia berdasarkan hasil investigasi dan pemantauannya di lapangan. Dalam investigasinya, LSM PERAK menduga adanya kongkalikong permainan orang dalam dengan Kanwil Kemenag Provinsi Sulsel beserta jajarannya.

“Sistem PPDB mereka masih cara lama, walaupun mereka bilang daftarnya online tetapi masih dites lagi baik CAT maupun baca Qur’an. Penilaian ini yang masih bisa dimainkan orang dalam,” ungkap Burhan Salewangang, SH selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Indonesia saat memberikan keterangan kepada awak media.

Menurut penelusuran timnya di lapangan, salah satu PPDB yang dipantau di MTs Negeri 1 Makassar.

“Disitu yang diterima 480 orang untuk 12 kelas berarti 40 orang perkelas. Yang lolos prestasi 18 orang dan lolos jalur reguler 462 orang. padahal pada sekolah umum untuk grade A itu cuma 32 orang berarti ini sudah tanda tanya,” tambah Burhan.

Lebih jauh Burhan menjelaskan, timnya juga menggalih informasi kepada Humas MTs Negeri 1 Makassar.

“Humas kami tanya terkait hasil tes peserta, ia mengungkapkan kalau kelulusan tidak murni dari nilai rapor atau SKL lewat jalur reguler namun juga ditentukan lewat nilai CAT dan baca Qur’an,” terangnya.

Pihaknya pun mempertanyakan sistem penilaian CAT dan baca Qur’an itu apakah dipublikasikan atau tidak.

“Kami menduga kuat hasil nilai dari CAT dan baca Qur’an diintervensi orang di dalam dan Orang Kemenag. Sudahlah seharusnya cara penerimaan seperti ini sudah harus ditinggalkan. Ini diduga kuat bisa diatur untuk membuat nilai peserta dapat di up,” jelas Burhan.

Setelah ini, pihaknya akan bersurat ke MTs Negeri 1 Makassar, kalau tidak ada respon kami akan bersurat untuk disidangkan Komisi Informasi Publik meminta data hasil tes penerimaan siswa PPDB MAN dan MTs Negeri di Sulsel khususnya MTs Negeri 1 Makassar.

“Kalau memang terbukti ada nilai yang di up atau ada titipan orang dalam dan Kementerian Agama kami akan laporkan pidananya dan mendesak siswa yang bersangkutan dikeluarkan karena ada yang lebih berhak,” pungkasnya.

(Tim)

Baru Dimulai, Beberapa LSM Sudah Soroti Bobroknya PPDB Disdik Sulsel

MAKASSAR—Monitoring News-Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel kembali menuai sorotan pada Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sulawesi Selatan tahun 2022 jenjang SMA dan SMK yang nulai dibuka hari ini tanggal 20 Juni 2022.

Berbagai persiapan Disdik Sulsel telah dilakukan diantaranya dengan melatih para operator serta memberikan briefing kepada seluruh Cabang Dinas dan Kepala Sekolah (Kepsek) untuk menjalankan proses PPDB sesuai Petunjuk Teknis (Juknis).

Bahkan Disdik Sulsel telah meminta para Kepsek untuk menyusun rundown PPDB di sekolah masing-masing, mulai dari proses pendaftaran, verivikasi berkas dan pendaftaran ulang.

Disdik Sulsel juga sudah menyiapkan infrastruktur IT dengan mengandeng operator Indosat.

Namun sangat disayangkan, fakta lapangan berkata lain. Hari ini sejatinya dimulai pelaksanaan PPDB online tapi operator yang sudah terikat kontrak tidak mampu memberikan servis pelayanan sesuai rencana kerja dan syarat (RKS) yang menggunakan anggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Dimana, diduga pemenang tender PT. Lintas Arta yang memakai aplikasi dari Surabaya belum bisa konek ke server PPDB online Disdik Sulsel. Alhasil, seluruh SMA SMK se-Sulsel tidak dapat mengakses karena terjadi error sistem pada server.

Ketua LSM PERAK Indonesia, Adiarsa MJ, SH mengatakan, timbul kecurigaan dugaan kongkalikong pada pemenang operator pelaksanaan PPDB tahun ini.

“Ini perusahaan operator selaku rekanan tidak siap, kami menduga rekanan pemenang ini terkesan dipaksakan. Kita kawal sejauh mana progres kerjanya,” ujarnya kepada awak media saat di temui di sebuah Warkop Jalan Sunu sembari memantau pergerakan para pendaftar di SMKN 5 Makassar dan SMAN 17 Makassar, Senin (20/6/22).

Lanjut Adiarsa, kalau sudah dari awal tidak beres kita sisa tunggu bagaimana ke depannya dan seperti apa alasannya.

“Jelas ini tidak profesional, kami minta panitia lelang, Kadisdik Sulsel dan Ketua Panitia dievaluasi Gubernur,” tegasnya.

Turut hadir di lokasi, Humas GMBI Sulsel, Risman Pasigai juga sangat menyayangkan ketidak profesionalan rekanan operator dan pihak Disdik Sulsel.

“Waktu berjalan sesuai regulasi dan sangat sempit. Pihak Disdik harus bertanggung jawab dan segera mencari solusinya,” terang Risman.

Sementara itu, Sekjen L-Kompleks, Ruslan Angkel menganggap ini adalah temuan yang bisa berujung pidana yang dilakukan baik rekanan maupun pelaksana kegiatan.

“Sudah menyalahi kelayakan dan tidak memenuhi syarat kualifikasi pekerjaan namun kenapa bisa dimenangkan,” jelasnya.

Lanjut Ruslan, kami dari kawan-kawan penggiat LSM dan pemerhati pendidikan akan melakukan upaya hukum sembari mengumpulkan data dan baket temuan di lapangan.

Diketahui, Pendaftaran PPDB akan dibagi menjadi beberapa jalur mulai dari zonasi untuk SMA dan jalur terdekat ke sekolah untuk SMK, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, jalur anak guru dan tenaga kependidikan.

Kemudian jalur anak DUDI mitra khusus untuk SMK, jalur prestasi non akademik, serta jalur prestasi akademik.

(Tim)

Gelar Bakti Kesehatan di Titik 0 IKN, Kapolri Gelorakan Visi Indonesia Emas 2045

Kalimantan Timur -Monitoring News- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan puncak acara Hari Bakti Kesehatan dalam rangka HUT Bhayangkara ke-76 di titik 0 kilometer Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (17/6/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit mengungkapkan bahwa, kegiatan ini juga menggandeng seluruh elemen bangsa mulai dari organisasi kepemudaan, mahasiswa dan serikat pekerja atau buruh. Hari Bakti Kesehatan ini juga digelar secara serentak di 34 Provinsi Indonesia.

“Berbagai macam jenis kegiatan mulai dari vaksinasi, yang kami targetkan diangka 1 juta dosis untuk booster. Kemudian pelayanan kesehatan untuk berbagai macam keluhan dari masyarakat kurang lebih ada 22.665 pasien. Kita juga melaksanakan kegiatan operasi celah bibir dan lelangit dengan capaian 918 pasien, donor darah 53.991orang, operasi katarak 357,” kata Sigit.

Bahkan, kata Sigit, dalam pelaksanaan operasi celah bibir dan lelangit, kegiatan ini mendapatkan rekor dengan peserta terbanyak yang dicatat oleh Museum Rekor Indonesia (MURI).

“Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada tenaga kesehatan yang tergabung dari berbagai instansi. Dan saya juga melihat ada beberapa diikuti teman-teman dari OKP dan organisasi mahasiswa. Ini merupakan wujud sinergitas dan soliditas dari kita semua untuk masyarakat. Khususnya, yang saat ini membutuhkan perbaikan-perbaikan terkait kesehatannya,” ujar Sigit.

Dengan adanya sinergitas dan soliditas antar-elemen bangsa ini, Sigit berharap, Indonesia akan jauh lebih baik kedepannya, sehingga visi menuju Indonesia di tahun 2045 bisa terwujud.

“Sekali lagi tentunya semangat ini terus kita gelorakan di titik nol ini. Kita memandang kedepan bahwa Indonesia jauh menjadi lebih baik, untuk bisa mencapai visi kita untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045,” ucap Sigit.

Tak hanya itu, pada kesempatan ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga menyaksikan penandatanganan komitmen bersama elemen bangsa, yakni pemuda, mahasiswa, dan buruh untuk sama-sama mengawal dan menuntaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Hari ini hampir seluruh elemen bangsa, dari organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan juga sebagian besar serikat pekerja atau buruh juga ikut hadir tentunya menjadi komitmen kita. Bahwa dengan adanya komitmen penandatanganan ini, sebagai wujud dukungan untuk keberlanjutan dari IKN,” tutur eks Kabareskrim Polri ini.

Penandatanganan bersama elemen bangsa itu, kata Sigit, merupakan komitmen dari generasi penerus bangsa agar melanjutkan semangat dan cita-cita dari pembangunan IKN ini.

“Pembangunan ini tentunya berjalan dengan waktu yang panjang, kita disini, Kapolri, Pangdam, Kapolda, PJU, tentunya mengawal kebijakan ini. Dan selanjutnya rekan-rekan generasi muda inilah yang tentu melanjutkan dan mengawal sampai tuntas. Karena mungkin saja nanti diantaranya rekan-rekan kita akan menjadi pemimpin nasional di tahun 2045. Jadi tanggung jawab untuk melanjutkan kita titipkan kepada seluruh rekan-rekan semua,” tutup Sigit.

,, Humas polri, Mahmuddin,,

Proyek PPK 3.3 Jalan Poros Pangkep Barru Pare-Pare “Rawan” Korupsi Tiap Tahun

Barru -Monitoring News- Proyek rekontruksi jalan poros Pangkep Barru Pare-Pare diduga dikerjakan tidak sesuai dengan sprsifikasi tehnik yang dipersyaratkan berdasarkan spesifikasi umum Binamarga tahun 2018.

Hal ini berdasarkan temuan hasil investigasi LSM PERAK Indonesia, dimana proyek rekonstruksi jalan PPK 3.3 Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan diduga kuat bermasalah dan menyalahi peraturan perundang-undangan.

“Tiga elemen kompetensi dalam SKKNI pelaksana lapangan perkerasan jalan beton yang harus dilakukan diantaranya,
Penyiapkan peralatan yang akan digunakan, melaksanakan pemasangan sambungan memanjang, sambungan ekspansi melintang atau sambungan kontraksi melintang untuk pekerjaan perkerasan jalan beton dan melaksanakan pengecoran penghamparan pemadatan dan penyelesaian akhir beton,” ungkap Andi Sofyan, SH Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat LSM PERAK Indonesia kepada awak media, Jum’at (17/6/22).

Pihaknya mengecam pelaksana pekerjaan di lapangan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak kerja kontruksi. Alhasil, pemantauan LSM PERAK di lapangan proses pekerjaan konruksi tulangan trasversal atau dudukan tie bar hanya menggunakan besi tulangan polos berdiameter 8 Mm.

“Parah, pelaksana pekerjaan tidak memperhitungkan beban kendaraan yang melintas mengingat jalan ruas poros Barru memiliki aktivitas kendaraan berat yang cukup tinggi,” terang Sofyan.

Sofyan mengatakan, sudah merampungkan baket dan data di lapangan. Pihaknya segera melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sambil menyiapkan pelaporan resmi setelah pekerjaan selesai.

“Patut Diduga pekerjaan Balai Jalan ini diduga dikorupsi tiap tahun, faktanya di lapangan kami dapat seperti ini. Pantas Jalan Poros Makassar Barru sampai Pare-Pare selalu saja cepat rusak,” tandasnya.(Tim)

Tahun 2022 Aset Dinas Pendidikan kembali Tertib.

Makassar -Monitoring News-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dibawah Kendali Andi Sudirman Sulaiman menorehkan Prestasi di Tahun 2022 dengan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Hal tersebut tak lepas dari dukungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah seluruh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Khususnya pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, pelaporan aset dan keuangan dana BOS kembali tertib. Dibawah kendali tangan Dingin Pengurus Barang Rahmat Jumakir, di Tahun 2022 ini Pokja Aset Dinas Pendidikan merapikan kembali semua laporan Aset, baik itu perolehan melalui Dana BOS maupun melalui sumber APBD.

Tahun ini permintaan BPK terkait aset pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sungguh sangat berat, karena kami diminta untuk merapikan seluruh Aset sekokah dimulai tahun 2017 hingga saat ini tahun 2022. Alhamdulillah berkat dukungan seluruh teman teman ASN dan non ASN Dinas Pendidikan yang bekerja siang malam, akhirnya dapat kami selesaikan tepat waktu seperti pemintaan BPK.

Hal ini juga berkat kerjasama dan pendampingan oleh Pihak BPKAD yang terus menerus mendampingi kami untuk melakukan perbaikan, Ujar Rahmat Jumakir saat ditemui diruang kerjanya (jum’at 10/6/2022)

Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang selalu memotivasi kami untuk melakukan perbaikan Laporan Keuangan dan Aset tahun ini. Lanjut rahmat Jumakir. “Alhamdulillah Pemerintah Provinsi WTP, “teriak rahmat jumakir sambil mengepalkan tangannya ke udara.

,,Umar Dg Tayang,,

PARTAI PARSINDO AKAN JADI PARTAI BESAR, KUAT DAN PARTAI MASA DEPAN

Jakarta -Monitoring News- Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) diyakini akan menjadi partai besar dan kuat dalam percaturan politik di Indonesia. Partai masa depan, karena memiliki jaringan, figur dan basis pemilih sebagai kekuatan.

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dari diskusi mencari figur pemimpin masa depan yang dapat menyelesaikan problem bangsa menuju 2024 yang dilaksanakan di Jakarta belum lama ini. Pembicara antara lain M. Qodari (Pengamat Politik Indobarometer) dan Dosen Uneir, Airlangga P. Kusnan.

Menurut M. Qodari untuk menjadi partai besar dan kuat sebuah partai politik harus memiliki figur, basis dan jaringan. Ia menilai Partai Parsindo memiliki potensi itu karena salah satunya, HM. Jusuf Rizal sebagai Ketua Umum memiliki jaringan sebagai aktivis yang tidak diragukan kiprahnya.

“Saya yakin Partai Parsindo bisa menjadi partai alternatif menuju Pamilu 2024, jika digarap secara serius dengan modal yang telah dimiliki. Jaringan itu penting selain juga logistik,” tegas M. Qodari sambil menyebutkan mengenal sosok Jusuf Rizal sangat kreatif dalam membangun organisasi.

Sebagaimana diketahui Jusuf Rizal bukan orang baru di dunia politik. Ia pernah di PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) jaman PKB dipimpin Matori Abdul Jalil dan mendirikan Partai Kejayaan Denokrasi (Pekade) bersama Motori. Kemudian berlabuh di PAN (Partai Amanat Nasional) sebagai Caleg dibawah kepemimpinan M. Amin Rais.

Pria berdarah Madura-Batak itu kemudian membantu pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2004 dengan membentuk Blora Center. Ia sebagai Direktur Blora Center. Namun tidak pernah ikut dalam lingkaran kekuasaan.

Pada Pilpres 2009 kembali mendukung SBY-Boediono dengan membentuk jaringan relawan The President Center. Pada Pilpres 2019 membantu Pasangan Jokowi-Amin membentuk Rumah Relawan Nusantara The President Center serta Relawan Pekerja dan buruh KSPSI.

Jusuf Rizal juga dikenal sebagai aktivis penggiat anti korupsi, serta aktivis pekerja dan buruh. Mantan wartawan itu juga, mendirikan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dengan rekor Muri (memiliki cabang terbesar dan terbanyak di Indonesia)— 34 Propinsi dan 470 Kabupaten Kota.

Memimpin sejumlah organisasi seperti Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI), Ketua Harian KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Yorrys Raweyai, Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI), Sekjen Perkumpulan Perusahaan MOI (Media Online Indonesia), Dewan Kehormatan Peradi Perjuangan, Pembina Parfi, dll.

Dengan jaringan yang dimiliki itulah, M. Qodari memiliki keyakinan Partai Parsindo bisa ikut Pemilu 2024 dan bisa menjadi besar. Apalagi kemudian disokong Tommy Soeharto dengan membawa gerbong Partai Berkarya melebur ke Partai Parsindo pasca Munas II Partai Parsindo.

Secara terpisah menanggapi statement M. Qodari tersebut, Jusuf Rizal menyebutkan itu merupakan semangat bagi kader-kader Partai Parsindo agar lebih semangat untuk membangun Partai Parsindo secara mandiri dan otonom. Memiliki keyakinan Partai Parsindo menjadi besar dan kuat.

Ia menyebutkan Partai Parsindo memiliki jaringan yang luas, selain memiliki figur Tommy Soeharto dan basis pemilih Loyalis Soeharto. Basis loyalis Soeharto selama ini belum tergarap sebagai segmen market pemilih pasca reformasi.

“Untuk itu Partai Parsindo akan fokus menggarap suara loyalis Soeharto selain segmen pemilih sesuai jargon, kerakyatan, nasionalis dan religius. Mohon dukungan dan doanya,” tegas pria yang dikenal merakyat itu Ketum Paguyuban Loyalis Soeharto itu.

,, Mahmuddin,,

LSM PERAK HADIR Di Forum Grup Diskusi Pendidikan dibuka Kadis Pendidikan Sulawesi Selatan Di SMK SMAK Makassar.

Makassar, Monitoring News-Forum Group Diskusi (FGD) dengan Tema “Peran Media, LSM, Ormas Masyarakat Dalam PPDB 2022 yang digagas oleh Media Online Indonesia (MOI) dan dilaksanakan di Aula SMK-SMAK Makassar (Sekolah Menengah Kejuruan – Sekolah Menengah Analis Kimia Makassar) Kementerian Perindustrian RI, Kamis (09/06/2022).

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Harpansa, M. Pd yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan membuka secara resmi FGD.

Dalam sambutannya Harpansa menyampaikan bahwa tahun ini agak sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, dimana tahun ini perbedaan tersebut diantaranya: pelaksanaan PPDB untuk SMK dilaksanakan lebih awal dibanding SMA, khusus untuk pembiayaan jaringan (provider) tidak lagi menggunakan Anggaran Dana BOS karena anggarannya telah di anggarkan melalui APBD Sulsel.

Lebih lanjut Harpansa mengatakan dalam pelaksanaan PPDB 2022 ini apabila ada ditemukan operator PPDB tingkat Sekolah yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang. Maka akan diambil langka tegas, termasuk jika didapati ada calon siswa melakukan manipulasi data domisili dan sertifikat prestasi.

Harpansa selaku ketua panitia PPDB2022 mengapresiasi pelaksanaan diskusi ini karena dihadiri Media, LSM dan Ormas. Kegiatan ini sangat membantu disdik SulSel. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK SMAK yang memfasilitasi tempat kegiatan.

Mirdan Mirdin selaku ketua MKKS Makassar mengatakan PPDB 2022 tahun ini berdasar arahan pimpinan. Dilaksanakan secara transparan dan berjenjang sehingga jika ada permasalah sedapat mungkin diselesaikan ditingkat satuan pendidikan.
Ketika ada kendala dalam pelaksanaan PPDB Sedapat mungkin diselesaikan ditingkat sekolah sebelum Naik ke cabang dinas. Kalau tidak memungkinkan baru penyelesaiannya di Dinas Pendidikan Provinsi.

Turut hadir dalam FGD ini diantaranya, Kepala Sekolah SMK-SMAK Makassar, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 20 Makassar, Ketua PW-MOI, Ketua LSM Perak, Ketua GMBI, Ketua LANN, Sekjen L-Kompleks serta sejumlah Perwarta dari berbagai Media Online yang ada di Sulsel.

Sementara Kepala Sekolah SMK SMAK Makassar Drs. Baktiar Rahmani, M.Si. mengatakan terima kasih SMAK bisa di jadikan tempat Diskusi PPDB 2022. Kami juga bisa mengenal dan bersilaturahmi dengan Dinas Pendidikan, LSM, ORMAS dan teman teman Pewarta cetak dan Online.

Menurut Muslimin ketua MOI SULSEL kegiatan ini terbuka untuk umum. Panitia diskusi hanya mengundang 30 peserta untuk offline serta membuka online lewat zoom sehingga harapannya sosialisasi ini bisa efektif dan diketahui publik secara luas

LSM PERAK akan mengawal dan mengawasi proses PPDB 2022 ungkap Adiarsa SH ketua umum LSM PERAK.

,,TIM,,

MOI SULSEL sukses mengadakan FGD Pendidikan dengan mengumpulkan Aktifis LSM, ORMAS dan Jurnalis.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Harpansa, M. Pd yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan membuka secara resmi FGD.

,,Tim MOI,,