Monitoring News

Sambut Hari Bhayangkara Ke-77, Polda Sulsel Gelar Lomba Domino Untuk Jurnalis se Sulawesi Selatan

Makassar, Monitoring News-Polda Sulsel menggelar Lomba Domino Untuk Jurnalis se Sulawesi Selatan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara Ke-77 Tahun 2023. Acara tersebut digelar di Aula Andi Mappaodang Polda Sulsel, Rabu (21/6/2023).

Kapolda Sulsel Irjen Pol. Drs. Setyo Boedi Moempoeni Harso.,SH.,M.Hum membuka lomba dan dihadiri Wakapolda Sulsel serta PJU Polda Sulsel.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk menjalin keakraban antara Polri dan jurnalis dimomen Hari Bhayangkara Ke-77 Tahun 2023.

“Kegiatan ini adalah ajang silaturahmi untuk mempererat sinergitas antara Polri dan Jurnalis sehingga kedepannya terjalin kerjasama yang lebih baik dan harmonis,” ucapnya.

Lomba Domino dengan sistem gugur itu, diikuti 122 Jurnalis se Sulawesi Selatan dan Organisasi PORDI Makassar bertindak sebagai Juri. Polda Sulsel juga telah menyiapkan berbagai hadiah menarik untuk para pemenang.

(Humas Polda Sulsel)

Penggunaan Dana Bos di SDN 35 Pammanu Diduga Tidak Transparan, ” PERAK”Angkat Bicara

LUWU-Monitoring News-Dari pantauan Media dilapangan Sekolah dasar negeri pammanu, kecamatan Belopa Utara kabupaten Luwu diduga Tidak Transparan dalam penggunaan dana bos.Senin 19/6/2023

Pasalnya, papan informasi Penggunaan dana bos yang seharusnya di pasang menurut

Dari Tangkapan kamera media ini di depan kantor ruang Guru tidak terpanjang papan informasi tersebut dan bahkan dalam ruang guru pun Tidak terpasang.

Sementara ketua PW-MOI Sulawesi selatan saat di konfirmasi via telpon WhatsApp, menanggapi hal tersebut mengatakan ” Sekarang sekolah harus Transparansi dalam penggunaan dana bos, apalagi Kepala dinas sudah menyampaikan bahwa tidak alasan tidak transparan dalam mengelola dana bos dan harus memasang papan informasi?
Itukan salah satu pencegahan dugaan korupsi.Kata orang nomor satu PW-Moi Sulsel ini.

Lebih jauh H.halim menerangkan, kalau dia tidak memasang papan informasi tersebut dan sudah sampaikan oleh kepala dinas, ada dugaan oknum kepala melakukan Korups dan itu Patut Dipertanyakan.tutup H.Halim

Dikonfirmasi pihak sekolah SDN 35 Pammanu yakni Enceng S.Pd mengatakan ” sudah ada, tapi belum di isi untuk tahun ini belum di pasang belum di isi.katanya. Senin 19/6/2023

Mahmuddin koordinator divisi pengawasan dan Monitoring DPP Lembaga pembela rakyat Indonesia mengatakan akan menurunkan tim investigasi dan pengawasan untuk melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dana Bos di kabupaten Luwu.

(Tim)

Polri Tangkap 457 Tersangka TPPO, 1.476 Korban Diselamatkan

Jakarta, Monitoring News-Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri dan Polda jajaran telah mengungkap ratusan kasus TPPO di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data bulan Juni, Satgas TPPO Bareskrim Polri dan Polda jajaran telah menerima 385 Laporan Polisi (LP) TPPO per 17 Juni 2023.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, dari 385 LP tersebut, sebanyak 457 tersangka telah ditangkap.

“Adapun jumlah korban yang berhasil diselamatkan yakni sebanyak 1.476 orang,” kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/6/2023).

Ramadhan merinci, ribuan korban yang diselamatkan terdiri dari perempuan dewasa sebanyak 605 orang dan perempuan anak 80 orang. Kemudian korban laki-laki dewasa ada 766 orang dan laki-laki anak 25 orang.

Untuk modus kejahatan para tersangka, Ramadhan menuturkan terbanyak yakni dengan mengiming-imingi bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan 327 kasus.

“Selanjutnya modus dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) ada 87 kasus, modus dijadikan Anak Buah Kapal (ABK) ada 5 kasus dan eksploitasi terhadap anak ada 19 kasus,” katanya.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, dari ratusan kasus yang diungkap, saat ini perkembangannya 75 kasus masuk tahap penyelidikan. Kemudian 286 di tahap penyidikan dan berkas sudah lengkap atau P21 ada satu kasus.

Dalam kesempatan ini, Ramadhan mengimbau kepada masyarakat untuk tak mudah tergiur dengan tawaran bekerja dengan gaji tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Ia meminta masyarakat memastikan apakah perusahaan penyalur tenaga kerja ini resmi, agar mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum.

Maraknya Dugaan Bisnis Perdagangan BBM Subsidi Dijual Ke Lokasi Tambang Dengan Harga Industri, Kapolda dan BPH Diminta Bertindak Tegas jangan tutup mata

Sulteng, Monitoring News -Modus Dugaan bisnis perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi lalu dijual ke lokasi tambang dengan harga industri di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng), marak. Olehnya itu Kapolda Sulteng dan BPH diminta bertindak tegas.

Pasalnya kegiatan itu terpantau, akibat maraknya perdagangan BBM Ilegal yang dilakoni oleh sejumlah oknum pengusaha jasa transportasi BBM Industri, membuat BBM jenis solar bersubsidi pada SPBU di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan mulai sangat langkah.

Sementara kuota BBM bersubsidi melalui layanan SPBU untuk masyarakat di daerah itu, tidak pernah dikurangi oleh pihak Pertamina.

Kelangkaan BBM Subsidi disejumlah SPBU tersebut, diduga kuat disebabkan maraknya aktivitas perdagangan BBM subsidi yang diangkut menggunakan sejumlah jasa transportasi BBM industri (Mobil tangki), dan dijual langsung kepada sejumlah perusahaan tambang, dan kawasan industri di daerah Morowali dan Morowali Utara.

Dari hasil penelusuran dilapangan, ditengarai setiap hari, puluhan mobil tangki dari berbagai merek perusahaan angkutan transportasi BBM industri, melintasi perbatasan Kabupaten Luwu Timur (Mangkutana) dan Kabupaten Poso (Pendolo) memuat BBM yang diduga kuat adalah BBM subsidi yang didapat pada sejumlah SPBU dari berbagai Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan , Seperti dilansir di media KOREKSINEWS.id

Dari keterangan sejumlah sopir mobil jasa angkutan BBM industri yang sedang mengangkut BBM saat ditemui menerangkan, bahwa BBM yang dimuat akan di jual ke perusahaan tambang di lingkar area industri di Morowali dan Morowali Utara.

Sebagaimana diungkapkan salah seorang Sopir yang meminta namanya untuk tidak dipublikasikan, bahwa BBM yang dimuat itu adalah milik pengusaha jasa transportasi yang didapat dari sejumlah SPBU, melalui oknum tertentu, untuk dipasarkan langsung ke Perusahaan di Morowali dan Morowali Utara.

“BBM ini milik yang punya perusahaan ini pak. Saya hanya sopir saja. BBM ini yang saya tau didapat dari SPBU bekerjasama dengan pemilik perusahaan ini. Kalau harga beli dan jualnya, saya tidak tau itu pak. Saya hanya disuruh mengantar sesuai dengan pesanan,” ungkap sumber.

Ketua PW MIO Indonesia Minta Kapolda Perketat Pengawasan lintasan BBM di Pendolo

Maraknya perdagangan BBM solar yang diduga Ilegal yang melibatkan sejumlah oknum pengusaha jasa transportasi BBM industri, memantik Pimpinan Wilayah Media Independen Online Indonesia (MIO Indonesia) Provinsi Sulawesi Tengah, menyoroti.

Ketua PW MIO Indonesia Sulteng, Andi Samsu Alam mengatakan, bahwa hal tidak wajar jika BBM Industri diangkut lewat akses darat dari Provinsi Sulsel masuk ke Sulteng melalui jalur darat perbatasan, melintasi Daerah Pendolo, Kabupaten Poso, Sulteng, sementara di daerah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan salah satu area lintasan, terdapat depot Pertamina.

“Ini adalah hal yang tidak wajar, mobil angkutan BBM yang berlebel transportir BBM industri, dari berbagai merek perusahaan, marak melintas membawa BBM yang katanya BBM industri dari daerah Sulsel, sementara di Sulteng itu, ada depot pengisian BBM industri. Salah satu diantaranya, di Kota Kolonodale, Morowali Utara terdapat Depot Pertamina,” ungkap Andi Samsu Alam, Minggu (18/6/2023)

Andi juga menuturkan, beberapa hal yang menjadi kejanggalan atas sejumlah nama perusahaan jasa transportasi BBM Industri yang saat ini marak menjadi pemasok BBM secara langsung ke Sejumlah perusahaan tambang di sejumlah titik area lingkar Kawasan Industri di Morut dan Morowali.

Salah satu diantaranya, adalah dokumen BBM yang dipakai dalam memasarkan BBM yang diklaim sebagai BBM industri.

Disisi lain, sejumlah armada angkutan perusahaan yang beroperasi diduga kuat tidak memiliki izin distribusi BBM, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas kondisi tersebut, guna mengembalikan fungsi dan asas manfaat atas pengalokasian BBM, Andi meminta Kapolda Sulteng melakukan Evaluasi dan mengambil tindakan tegas kepada sejumlah perusahaan jasa transportasi yang beroperasi di lingkup Polda Sulteng, tanpa tebang pilih.

“Kapolda Sulteng sudah saatnya melakukan evaluasi dan menindak tegas seluruh perusahaan armada transportasi BBM Industri yang disinyalir nakal memberdayakan black market, serta mengusut tuntas seluruh komponen yang terlibat didalamnya,” tandas Andi Samsu Alam.

Selain itu, Andi juga menyatakan akan menginstruksikan kepada seluruh jajaran personil MIO Indonesia dilingkup wilayah Provinsi Sulteng, untuk terus melakukan pemantauan dan monitoring ruang gerak pendistribusian BBM industri di Sulteng.

Hal ini kata Andi Samsu Alam sangat penting dilakukan, guna memperkecil ruang gerak penyalahgunaan BBM subsidi yang selama ini diduga menjadi lahan subur pelaku black market BBM kepada perusahaan, khususnya di daerah Kabupaten Morut dan Morowali.

Andi juga meminta BPH Migas memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian, serta pengangkutan BBM dari hulu hingga ke hilir, berdasarkan tugas dan fungsi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita meminta BPH Migas secepat mungkin melakukan upaya sesuai fungsi dan kapasitasnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan. BPH Migas tidak boleh tutup mata, dan harus mengambil tindakan tegas seluruh SPBU yang terindikasi terlibat sindikat Black Market BBM bersubsidi,” Tutup Andi Samsu Alam.

Mahmuddin koordinator divisi pengawasan dan Monitoring Lembaga pembela rakyat Indonesia mengatakan akan menurunkan tim nya turun mengawasi di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan dan apa bila kami temukan penimbunan BBM secara ilegal kami akan laporkan ke penegak hukum .

(Tim)

Bantah Adanya Pungli di Losari, PERAK : Kasatpol PP Diduga Tipe Orang Hanya Duduk di Kantor

Makassar , Monitoring News- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Makassar, Ikhsan menampik tudingan dugaan dirinya dengan anak buahnya melakukan pungutan liar (pungli) parkir liar di area anjungan Pantai Losari.

Hal tersebut disampaikan melalui rilis yang beredar ke beberapa media online. Dalam rilisnya di media, Kasatpol PP Kota Makassar, Ikhsan menegaskan dugaan pungli itu tidak benar dan menantang diberikan bukti.

Bahkan dirinya menyampaikan ke anggotanya agar tidak main-main dalam melaksanakan tugas dan jangan sampai merusak nama baik satpol PP.

Menyikapi hal tersebut, Kasatpol PP Kota Makassar tersebut langsung mengumpulkan seluruh pejabat struktural, Danton, Wadanton dan Danru untuk mengusut jika betul ada yang melakukan pungli seperti itu akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Monitoring LSM PERAK Indonesia, Mahmuddin mengatakan, jika bukan pernyataan seperti itu yang masyarakat harapkan dengan saling mencuci tangan.

“Kami ini bukan anak kecil Pak Kasatpol, bukan cuma masyarakat mengadu bahkan dari pihak kami juga mengalami langsung membayar parkir tersebut dengan biaya Rp 5.000/motor,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (13/6/23).

Mahmuddin menjelaskan, modus operandi jukir liar ini tergolong cerdas dalam melakukan aksinya. Setelah kami usut dan sesuai pernyataan Kepala UPTD Pantai Losari memang menempatkan beberapa orang penjaga jasa penitipan helm, namun pada kenyataannya di lapangan mereka tidak menjelaskan jasa penitipan helm itu tidak dipatok harganya dan hanya partisipatif atau seikhlasnya bagi pemilik kendaraan.

“Jadi ini penjaga jasa penitipan helm dalam melakukan operasi jaga helm bukan mengatakan jaga helm namun sebagai jasa parkir dan parahnya mereka mematok Rp 5.000 permotor,” tambah Mahmudin.

Lanjut Mahmuddin, saking kesalnya Ketuaku juga jadi korbannya bukan persoalan ikhlas atau tidak ikhlasnya tapi ini sangat meresahkan masyarakat khususnya pengunjung.

Menurut Mahmuddin, wajar kalau pihaknya menduga oknum satpol PP terlibat atau melakukan pembiaran. Pasalnya, mustahil mereka tiap malam disitu tapi tidak tahu modus para jukir ini dalam memalaki pemilik kendaraan.

“Duaji dugaan kami, Kasatpol PP beserta anggotanya pura-pura tutup mata dan terjadi pembiaran atau Kasatpol PP ini tipe orang yang hanya taunya duduk di kantor tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” beber Mahmuddin.

Mahmudin balik menantang Kasatpol PP Kota Makassar, Ikhsan dengan meminta orangnya yang tidak dikenal di lokasi tersebut termasuk para petugas Satpol PP agar turun melakukan penyamaran memarkirkan kendaraannya disitu.

“Silahkan suruh turun orangnya Kasatpol untuk menyamar dan memarkir kendaraan disitu kita liat seperti apa. Kalau bisa jangan sekarang karena mereka juga pasti antisipasi atau kalau mau turun bersama kami,” ucapnya.

Mahmuddin juga meminta Walikota Makassar segera membubarkan para penjaga jasa penitipan helm di lokasi tersebut karena hal itulah yang dijadikan kedok melakukan pungutan liar.

“Kalau tidak ada payung hukumnya dan bisa merugikan masyarakat lebih baik dibubarkan saja Pak Wali,” tegasnya.

Menurut salah satu penjaga jasa titip helm di lokasi tersebut, Syamsir membenarkan posisinya hanya penjaga helm bukan tukang parkir jadi dirinya tidak mematok pemberian pemilik kendaraan termasuk memberikan seikhlasnya. Namun, Syamsir tidak menampik jika sering mendengar aduan pemilik kendaraan jika rekan sesamanya ada yang bahkan mematok harga dan meminta biaya parkir.

“Kami setor ke Pak Yaya nanti dia yang setor ke Bu Yeyen (Kepala UPTD Pantai Losari),” katanya.

Wanita berinisial N juga membenarkan dirinya pada saat parkir kendaraan di hari Minggu (11/6/23) dimintai biaya parkir Rp 5.000.

“Iya saya dimintai biaya parkir dipatok harga Rp 5.000 dan tidak mengatasnamakan penjaga helm tapi dengan tegas minta biaya parkir, tepatnya di bungkusan helm berwarna merah,” akunya.

Tidak hanya itu, salah satu saksi A juga di hari Senin (29/5/23) mengungkapkan dirinya dimintai bayaran parkir Rp 5.000 di bungkusan penutup helm berwarna hijau tepatnya ujung kanan parkiran area Toraja Mandar.

“Tukang parkirnya anak muda dengan entengnya minta Rp 5.000 yah kami kagetlah selama inikan tidak ada parkir di dalam area dan juga tidak mengaku jasa penitipan helm,” tutup pria yang tidak ingin disebutkan namanya.

(Tim)

Pesan Andi Kaswan Ketua pengurus mubaligh kabupaten Pangkep pada agenda safari dakwah di pulau Salemo

PANGKEP, Monitoring News – Jumat (9/6), Ketua Pengurus Mubaligh kabupaten Pangkep, Andi Kaswan, menyambangi pulau Salemo yang merupakan ibu kota desa Mattiro Bombang kecamatan Liukang Tupabirin Utara kabupaten Pangkep.

Kehadiran Andi Kaswan, selain untuk memenuhi undangan khutbah Jumat, juga dalam rangka safari dakwah ke salah satu pulau religi yang diyakini merupakan tempat embrio awal pencetak ulama-ulama kondang di daerah ini, sebutlah salah satunya KH. Sanusi Baco Lc yang dikabarkan pernah “mondok” di pulau ini.

Andi Kaswan, dalam pesannya yang disampaikan saat khutbah Jumat, mengajak kepada seluruh generasi muda pulau Salemo, agar mampu menjadi generasi yang cemerlang dengan ide-ide yang gemilang, mangingat Salemo merupakan salah satu pulau ulama, pulau yang telah mencetak para ulama-ulama kondang di daerah Sulsel.

Menegakkan amar makruf nahi mungkar itu ke wajiban kita bersama sebagai umat Islam dan menyebarkan dakwah sebagai mana yang di contoh kan oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabat nya serta para ulama ahli Sunnah wal jamaah

/Borahima/

Jasa Parkir Liar di Pantai Losari Diduga Setor ke Oknum Satpol PP

Makassar , Monitoring News– Hingga saat ini, Pemkot Makassar diduga tutup mata dan melakukan pembiaran terhadap jasa Parkir Liar di dalam area anjungan Pantai Losari. Setali tiga uang dengan sikap Pemkot, instansi di bawanya seperti PD Parkir Makassar Raya, UPTD Panti Losari dan Camat Ujung Pandang juga diduga ikut melakukan pembiaran terhadap pungutan liar (pungli) yang terjadi setiap malamnya di lokasi tersebut.

Hal ini disampaikan LSM PERAK berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan langsung di lapangan membenarkan hal tersebut. Menurutnya, ada dugaan pembiaran dari Pemerintah Kota Makassar dan menduga kuat Satpol PP terlibat dalam pungutan liar tersebut.

“Jelas sekali indikasinya, pungli parkir liar di area tersebut tidak dibenarkan dan tidak diakui oleh PD Parkir, UPTD Pantai Losari dan Camat. Namun anehnya, aktivitas kegiatan parkir liar tersebut sangat nyaman terlihat berbarengan dengan para petugas Satpol PP yang kami dapati di lapangan. Jadi kami menduga kuat Satpol PP terlibat bahkan bisa terduga Pelaku atau otak penggeraknya adalah pimpinannya yakni Kasat Pol nya,” tegas Burhan Salewangang, SH Koordinator Divisi Hukum dan pelaporan LSM PERAK Indonesia saat memberikan keterangannya kepada awak media, Minggu malam (11/6/23).

Burhan juga menegaskan akan melakukan pengaduan dan pelaporan segera ke Polrestabes Makassar bahkan sampai ke Polda Sulsel.

“Ada yang tidak beres ini dalam tata pemerintahan kita, sudah jelas mereka sendiri akui itu parkir liar dan ilegal tapi tidak ditindaki malah dibiarkan. Jadi memang butuh aksi pelaporan dulu,” ucap Burhan.

Sebelumnya, pihak PD Parkir Makassar Raya dengan tegas membantah adanya pungutan parkir di dalam Anjungan Pantai Losari yang dilakukan oleh pihaknya.

Direktur Umum PD Parkir Makassar Raya, Rizal Asjahad Rahman saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu membeberkan ke media mengatakan, PD Parkir Makassar Raya menegaskan bahwa di dalam area anjungan Pantai Losari itu gratis parkir karena urusan perparkiran semua berada di bawah kendali PD Parkir dan tidak mengetahui keberadaan jukir di area anjungan Pantai Losari.

Sedangkan, Kepala UPTD Pantai Losari, Andi Nurul Salsabila Sultan Pawi saat dikonfirmasi juga tidak mengakui jukir-jukir liar yang ada di wilayah kerjanya.

“Saya hanya taunya jasa penitipan helm dan tidak ada biaya jasa parkir disana. Jadi kalau ada berarti jukir liar,” terang wanita yang juga akrab disapa Yeyen ini kepada awak media beberapa waktu lalu.

Andi Nurul juga sudah mendapatkan pengaduan jika jukir-jukir liar tersebut malah memakai ID Card yang tidak tahu dapat darimana.

“Kami juga sudah pernah laporkan itu dan intinya tidak ada jasa parkir di dalam area anjungan Pantai Losari,” jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Camat Ujungpandang, Syahrial Syamsuri mengatakan, area di dalam pantai Losari itu milik pemerintah dikelola Pemkot dan digratiskan.

“Jadi kalau ada jukir di dalam area pantai Losari itu berarti jukir liar,” ucapnya kepada awak media.

Diketahui, area parkiran sepanjang anjungan Pantai Losari tidak diperbolehkan melakukan pungutan beberapa tahun lalu setelah disterilkan Satpol PP atas perintah Walikota Makassar.

Dengan adanya aktivitas parkir liar tersebut dianggap meresahkan masyarakat dan para pengunjung. Namun, apa mau dikata jika kejadian pembiaran oleh pihak-pihak yang berwenang memang benar adanya. Hingga muncul kecurigaan aliran setoran jasa parkir liar tersebut diduga masuk ke oknum-oknum pejabat nakal yang sejatinya harus dihilangkan di muka bumi ini.

(Tim)

Cara Irjen Dedi Rawat Mental Pegawai Negeri Polri Guna Cegah Aksi Bunuh Diri

Jakarta, Monitoring News-Biro Psikologi SSDM Polri menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Membangun Kesejahteraan Mental PNPP Guna Mencegah Perilaku Bunuh Diri’, Rabu (7/6/2023).

As SDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, kegiatan FGD ini merupakan representasi rasa empati, peduli dan solutif pimpinan kepada seluruh Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP).

“Mereka semua adalah human capital atau sumber daya yang sangat berharga bagi Polri, yang perlu untuk selalu dirawat kesehatan mentalnya, agar betul-betul dapat melaksanakan tugas secara profesional dan paripurna,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/6/2023).

Dalam diskusi yang digelar di Hotel The Tribata Dharmawangsa ini hadir beberapa narasumber yakni dari pakar Psikologi, Kompolnas hingga satuan kerja di Polri.

Mantan Kadiv Humas Polri ini menuturkan, kompleksitas perubahan lingkungan strategis sangat luar biasa, mulai dari pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, pengamanan tahapan pemilu 2024, penanggulangan kejahatan konvensional seperti pembunuhan dan penganiayaan yang makin meningkat, serta maraknya kejahatan digital.

Untuk itu, Biro psikologi SSDM Polri sebagai pengemban fungsi perawatan dan pembinaan psikologi. Sampai dengan bulan ini, mencatat ada 15 orang personel Polri yang melakukan bunuh diri dan percobaan bunuh diri.

“Persoalan membangun kesejahteraan mental dan fenomena meningkatnya bunuh diri PNPP perlu kita kaji secara komprehensif. Kesejahteraan mental tidak saja sehat secara fisik tapi juga sehat secara moril, spiritual, sikap dan perilaku,” katanya.

Menyikapi kondisi demikian, Dedi berharap diskusi ini dapat menemukan suatu terobosan baru dan perubahan pola pembinaan mental kerohanian, pelayanan konseling psikologi yang baik, peneguhan jiwa korsa serta pelayanan kesehatan jiwa yang memadai.

“Besar harapan saya, kegiatan FGD ini dapat memberi hasil dan kontribusi yang membawa dampak yang besar terhadap Polri,” katanya.

,Humas Polda Sulsel,

Star Awal PPDB Bermasalah, Ini Kata LSM PERAK

Makassar , Monitoring News– Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menuai sorotan pada Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 jenjang SMA dan SMK yang mulai dibuka hari ini tanggal 5 Juni 2023 sebagai tahap sosialisasi.

Disdik Sulsel telah menyiapkan infrastruktur IT dengan menggandeng perusahaan provider sebagai operator aplikasi PPDB online. Namun sangat disayangkan, fakta di lapangan berkata lain.

Hari ini sejatinya dimulai pelaksanaan PPDB online, tapi operator yang sudah terikat kontrak tidak mampu memberikan servis pelayanan sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang menggunakan anggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan diperkirakan sebesar Rp 2 Miliar.

Dimana, diduga perusahaan provider aplikasi yang ditunjuk Disdik Sulsel belum bisa bekerja sesuai harapan masyarakat. Alhasil, seluruh calon siswa baru tidak dapat melakukan pendaftaran akun sesuai jadwal yang telah ditetapkan pihak Disdik Sulsel.

Satu diantara orang tua calon siswa baru mengatakan, sampai saat ini dirinya belum bisa melakukan pendaftaran akun untuk anaknya dikarenakan pihak operator provider belum mengirimkan kode OTP ke email yang bersangkutan.

“Bagaimana ini Pak, belum adapi terkirim kodenya. Kami juga tidak tahu harus mengadu kemana,” ucap salah satu orang tua calon siswa baru yang tidak ingin disebutkan namanya.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Monitoring LSM PERAK Indonesia, Mahmuddin mengatakan, timbul kecurigaan dugaan kongkalikong lagi pada perusahaan yang ditunjuk sebagai operator rekanan pelaksana PPDB tahun ini.

“Ini perusahaan operator selaku rekanan tidak siap, kami menduga perusahaan ini terkesan dipaksakan. Kita kawal sejauh mana progres kerjanya,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Warkop 99 Jl. Veteran Selatan, Senin (5/6/23).

Lanjut Mahmuddin, kalau dari awal tidak beres kita sisa tunggu bagaimana kedepannya dan seperti apa alasannya.

“Jelas ini tidak profesional, kami minta Kadis, PPK, PPTK dan Ketua Panitia PPDB dievaluasi Gubernur,” tegasnya.

Sementara itu, Sekjend L-Kompleks, Ruslan Rahman ketidakprofesionalan rekanan operator dan pihak Disdik Sulsel.

“Ini adalah temuan yang bisa berujung pidana yang dilakukan rekanan maupun pelaksana kegiatan. Sudah menyalahi kelayakan dan tidak memenuhi syarat kualifikasi pekerjaan namun kenapa bisa dimenangkan,” jelasnya.

Lanjut Ruslan, kami dari kawan-kawan penggiat LSM dan pemerhati pendidikan akan melakukan upaya hukum sembari mengumpulkan data dan baket temuan di lapangan.

“Jangan sampai berakhir di penegak hukum seperti PPDB tahun kemarin dimana laporan kasus tersebut sampai hari ini masih bergulir di Polda Sulsel,” pungkasnya.

(Tim)

PIMPINAN UMUM MEDIA KABAR21 RESMI MELAPORKAN OKNUM WARTAWAN YANG TELAH MERAMPAS IDICAR WARTAWANNYA MEDIA KABAR21

JE’NEPONTO , Monitoring News-ada unsur perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap wartawan media kabar21 yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan yang merampas idicar wartawannya media kabar21 resmi di laporkan di Mapolres je’neponto Minggu/06/04/2023

Saat awak media ini menemui Ismail Selle sapaan akrabnya Daeng tammu mengatakan saya Sudah melaporkan oknum wartawan yang telah merampas idicar saya di waktu saya ingin melakukan peliputan di tempat yang diduga sebagai tempat sabung ayam saya waktu itu bersama jajaran Polsek tamalatea turun ke lokasi yang diduga sebagai tempat sabung ayam tersebut niatnya untuk melakukan peliputan tapi saya di halangi eloh oknum yang mengaku sebagai wartawan dan merampas idicarku tuturnya

Ditempat terpisah pimpinan redaksi media kabar21 Adi Daeng silele mengatakan kepada awak media ini saya sebagai pimpinan redaksi tidak terima dengan perlakuan yang mengatas namakan dirinya sebagai oknum wartawan yang telah merampas idicar wartawan kabar21 yang sedang bertugas di lapangan untuk meliput tentang adanya sabung ayam tapi malah di hala-halangi oleh oknum wartawan tersebut

sambung daeng silele mengatakan kalau memang dia adalah seorang wartawan makah dia pasti tau apa tungas dan fungsi seorang wartawan dan kalau dia bukan wartawan makah dia telah mencoreng citra wartawan ini perlu di tindak tegas oleh aparat penegak hukum (APH) tidak bisa dia biarkan begitu saja pungkasnya Adi Daeng silele (*)