H. Andi tajerimin nur. Msi siap menangkan di kabupaten. Maros untuk mewakili rakyat maros di senayan.

Maros- Monitoring News,Pada hari minggu tanggal 4 minggu pada pukul 2 siang bertempat di warkop pagi bertempat kabupaten. Maros.

Pada saat di temui dan langsung wawancara salah satu caleg anggota dewan ri , dia mengatakan bahwa Alhamdulillah, rakyat maros menginginkan saya maju sebagai caleg anggota dpri, kapan lagi kalau buka sekarang, oleh sebab itu, warga masyarakat maros mari kita bersatu mendukung dan memenangkan H. andi tajerimin nur. Msi untuk menuju ke Senayan, kalau tidak ada yang duduk ke Senayan susah untuk mendapatkan bantuan kabupaten. Maros , yaitu anggota dpri dari fraksi gerindra tersebut. Maka dari itu saya berharap betul-betul. Kita bersatu menyatu hati ke H. Tajerimin nur, m. S. I bagi warga masyarakat maros, sehingga kita merasakan bangga apabila ada orang maros yang duduk ke dpri pusat, kita tidak di tertawa lagi daerah lain, sepuluh tahun yang lalu selalu orang luar duduk , buka orang asli maros.saya meminta kepada orang _ orang maros, usahakan orang asli maros yang duduk di senayan, termasuk H. Andi tajerimin nur msi. Yang juga colan bupati maros 4 tahun lalu.

Jelasnya caleg anggota dpri pusat dari fraksi gerindra nomor 5 . H. Andi tajerimin nur msi.

Sementara itu tempat yang sama , dia menambahkan kaitannya dengan masuk caleg anggota dpri dari dapil maros, pangkep, barru, pare_ pare, bulukumba, sinjai, insya Alloh kalau saya terpilih menjadi anggota dewan dpri pusat, saya akan perjuangan nasib warga dapil saya di antaranya adalah maros, pangkep, barru, sinjai , pare_ pare bulukumba semua ini saya akan perjuangan dapil saya setelah saya terpilih menjadi anggota dpri pusat dar fraksi gerindra tersebut nomor 5 tersebut. Nomor 5 ini merupakan nomor keberuntungan saya yang menjadi berkah buat saya dan insya Alloh Akan menjadi anggota dewan dpri pusat nanti, tinggal menghitung hari tersebut. Mari kita satukan hati ke H. Tajerimin nur msi. Untuk memenangkan sebagai anggota dpri pusat , orang asli maros tersebut .

Tutup nya caleg anggota dpri pusat, dari fraksi gerindra nomor 5 Haji tajerimin nur msi.

Penulis Ikbal

Polda Sulsel Gelar Jumat Curhat Dengan Masyarakat Mamajang di Polrestabes Makassar

Makassar-Monitoring News,Wadir Binmas Polda Sulsel dihadiri oleh seluruh Perwakilan Pejabat utama Polda Sulsel terima Aspirasi Warga dalam kegiatan Jumat Curhat di Aula Mako Polrestabes Makassar Jumat, (02/02)

Kegiatan ini dihadiri Wadir Binmas Polda Sulsel, Perwakilan PJU Polda Sulsel serta Perwakilan Masyarakat Se Kecamatan Mamajang, Perwakilan Orsosmas dan komunitas FKPM masyarakat di wilayah Hukum Polrestabes Makassar.

Wadir Binmas Polda Sulsel menyampaikan Jumat Curhat bersama Masyarakat sebagai wujud kehadiran untuk menyapa dan mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat dalam upaya menjaga Kamtibmas yang kondusif.

“Saya suka berjumpa dengan masyarakat, tujuannya agar sama-sama kita selesaikan permasalahan yang tersumbat yang belum terselesaikan,” ungkapnya

Wadir Binmas Polda Sulseljuga mengatakan bahwa saat ini tahapan Pemilu tengah berlangsung dan perbedaan pilihan itu pasti, olehnya itu, Kapolda Sulsel berharap agar perbedaan pilihan tersebut tidak menjadikan antar masyarakat berkonflik atau ribut.

“Mariki jaga situasi Kamtibmas Kampung ta, Kota ta, kita pegang teguh budaya Kita Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge agar situasi Kamtibmas tetap damai terjaga dan juga dalam menjaga Keamanan harus semua bergandengan tangan terlibat di dalamnya” ungkap Wadir Binmas Polda Sulsel

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat berikan tanggapan diantaranya, masalah adanya Laporan Masyarakat yang lambat ditanggapi Pihak aparat, sehingga masyarakat mempertanyakan solusi dan cara apa yang sebaiknya ditempuh masyarakat agar laporan dapat ditindaklanjuti secepatnya

Menanggapi hal itu, Wadir Binmas Polda Sulsel akan berkoordinasi dan meneruskan saran dan tanggapanasyarakar.

(Humas Polda Sulsel)

LSM PERAK desak Kejari Wajo kejar tersangka Baru pada kasus Dana Hibah

Wajo- Monitoring News ,Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) Indonesia mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo mengembangkan hasil penyidikannya terkait kasus dana hibah yang melibatkan Ketua Ormas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo, Marsose.

Marsose ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, Selasa (30/1/24).

Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Indonesia, Burhan Salewangang , SH mengatakan, mengapresiasi dan mendukung penegakan hukum yang sementara berjalan di Kejari Wajo.

“Kami minta Kejari Wajo untuk menuntaskan dan mengungkap lebih jauh siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus dana hibah tersebut,” tegasnya saat memberikan pernyataan kepada awak media, Kamis (1/2/24).

Penetapan oleh Kejaksaan Negeri Wajo itu berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah terhadap Ketua DPC LAKI Wajo diduga telah melakukan penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Wajo yang dikelola oleh Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo Tahun 2021.

“Karena yang mengelola dana hibah tersebut atas nama lembaga berarti tidak hanya melibatkan ketua lembaga melainkan pengurus lain juga bisa masuk Junto 55. Minimal Sekretaris dan Bendahara juga mengetahui dan diduga punya peran penting,” ucapnya.

Sebelumnya, kepada awak media, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Wajo, Andi Usama Harun mengatakan, pihaknya dalam hal ini Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Wajo telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli.

Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh informasi adanya kerugian negara yang disebabkan tata kelola keuangan Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo Tahun 2021, terkait pemanfaatan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Wajo diselewengkan.

“Tim Penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP untuk menetapkan M selaku selaku Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : 03/P.4.19/Fd.1/01/2024 tanggal 30 Januari 2024,” terangnya.

Bahwa Tersangka M disangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka, tim Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari ke depan di Rutan Kelas II B Sengkang.

“Saat ini oknum tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Sengkang Kabupaten Wajo dan akan melakukan proses hukum selanjutnya”. Tutupnya

Akibat perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 700.01.2.1/213.1/DH/V/Itda tanggal 22 Desember 2023.

(Mahmuddin)

LSM PERAK minta Aph mengaudit dugaan pungli dan dugaan penyalahgunaan dana bos di SMP Negeri Routa

Makassar Monitoring News- Lembaga pembela rakyat Indonesia PERAK Yang selama ini eksis melaksanakan tugas pengawasan dan Monitoring  penggunaan dana yg di kelola di beberapa SKPD dan juga mengawasi kebijakan di beberapa SKPD .

Mahmudin Koordinator Divisi pengawasan dan Monitoring DPP Lembaga pembela rakyat Indonesia Mengatakan kepada Awak media Monitoring News bahwa dari hasil pengawasan dan penelusuran di SMP negeri Raota Yang Ber Alamat di kelurahan Routa Kecamatan Routa Kabupaten Konawe Sulawesi tenggara, kuat dugaan ada pungli di dan dugaan penyalahgunaan anggaran dana bos

Lanjut Mahmuddin temuan tim kami terkait dugaan Pungli pada kegiatan yg tidak di rapat kan bersama orang tua Siswa memungut biaya RP 700 ( Tuju Ratus ribu rupiah) untuk angenda UNBK Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun 2023

Terkait penggunaan dana bos di juknis dana Bos telah di jelaskan agar realisasi penggunaan dana bos harus transparan ,Saat tim mengunjungi Sekolah tersebut tidak ada papan transparansi pengelolaan dan bos Tim Menemukan kuat dugaan terjadi penyalahgunaan dana bos Karena guru guru bahkan bendahara dana bos Yang ada di kelolah SMPN Raota Mereka tidak tau ,Bahkan tidak ada Rapat pembuatan RKAS Dan mereka Dewan guru dan Bendahara tidak menandatangani apapun terkait dana bos

Oleh karena Kami dari bagian Divisi pengawasan dan Monitoring DPP Lembaga pembela rakyat Indonesia meminta Aparat penegakan hukum untuk mengaudit dan meriksa kepala sekolah SMPN Raota  maka kami agan melaporkan secara resmi kepenegak hukum Ungkap Mahmuddin

(Andi Rusli )

Pemantau Pemilu Sinyalir Dugaan Money Politik Kedok Doorprize Caleg DPR RI Muslimin Bando

Enrekang -Monitoring News, Setelah Pj Bupati Enrekang, H Baba dilaporkan ke Bawaslu Enrekang imbas Caleg DPR RI dari PAN Muslimin Bando memberi doorprize di HUT PGRI. Baba dituding melakukan pelanggaran netralitas ASN. Tidak hanya itu, Ketua PGRI Enrekang sekaligus Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Enrekang Jumurdin turut dilaporkan, Senin (15/1/24).

Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) LSM PERAK meminta Bawaslu juga turut memeriksa Muslimin Bando yang hadir diacara tersebut. Mantan Bupati Enrekang tersebut diduga melakukan bagi-bagi berkedok doorprize.

“Jadi selain laporan netralitas ASN oleh PJ Bupati dan Kadis Pendidikan, Caleg DPR RI tersebut harus juga diproses hukum dimana kegiatan itu disaksikan para guru se-Kabupaten Enrekang,” ungkap Burhan SH Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan Lembaga Pemantau Pemilu LSM PERAK, Rabu (17/1/24).

Menurutnya, Caleg DPR RI Muslimin Bando diduga melanggar aturan pemilu dengan memberikan doorprize kepada peserta jalan sehat.

“Bisa saja ini sudah disetting seakan-akan ini partisipatif sumbangan namun jelas Caleg tersebut yang diuntungkan dan tujuannya untuk berkampanye dalam kegiatan itu. Dia juga bagi-bagi hadiah di sana yang tidak sesuai ketentuan peraturan pemilu,” ucapnya.

Burhan kepada awak media saat memberikan konferensi Pers kembali menegaskan, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.15 Tahun 2023 tentang kampanye, peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan kampanye. Bahan kampanye yang dimaksud adalah selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis atau atribut kampanye lainnya.

“Jadi jika peserta Pemilu, membagi sembako atau diluar bahan kampanye dimaksud, dapat dijerat hukum tindak pidana Pemilu mengarah pada politik uang,” ungkapnya.

Lebih lanjut Burhan SH menambahkan, jadi jangankan uang atau sembako, bahan lain seperti hadiah umroh itu tidak boleh dan bisa dijerat dengan pidana Pemilu.

Lebih jauh Burhan menerangkan, tindak pidana Pemilu Politik Uang termuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Sanksi yang dikenakan maksimal empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. Peserta pemilu yang melakukan pelanggaran pidana otomatis juga akan terdiskualifikasi dari penyelenggaraan Pemilu,” terangnya.

Pihaknya segera menyiapkan data dan bukti-bukti sebagai Pelaporan resmi ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

“Segera kami laporkan ke Bawaslu Sulsel,” pungkasnya.

Berdasarkan sumber informasi, kegiatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional ke 78 tahun 2023 dipusatkan di Lapangan Abubakar Lambogo Batili, Kota Enrekang, Sabtu (13/1/2024). Kegiatan dirangkaikan jalan santai star/finish Lapangan Abubakar Lambogo Batili pukul 06.30 WITA.

Hadia utama Umroh, kulkas, TV dan lain-lain. Sedangkan pihak Sponsor diduga Mitra Fachruddin MB, Bank BRI, Bank Sulselbar, Bank Syariah Indonesia dan Baznas (khusus Baznas sebelumnya diprotes sehingga sempat klarifikasi kalau tanpa sepengetahuan ada logo baznas ikut sponsor.

Peserta yang hadir para guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut Pj Bupati Enrekang H Baba dan Anggota DPR RI Mitra Fachruddin.

(Tim)

Akibat banjir jalan penghubung satu satunya dari desa ke desa tetangga terputus bahkan penghubung antar kabupaten dan provinsi

Parudongka, Konawe-Monitoring News- Kondisi jembatan sampai hari ini Sabtu 20 Januari 2024 akses jalan routa ke sulawesi selatan tepat nya d desa parudongka kecamtan routa kab.konawe Sulawesi Tenggara

Akibat banjir air meluap sampai menghanyutkan jembatan 17 Januari 2024.
Kondisi saat ini mobil transit lengkobale parudongka .
Selanjutnya dijemput lagi di sebelah jembatan menuju keluranhan routa

Warga masyarakat sangat mengharapkan pihak memerintah kabupaten Konawe, dan pemerintah provinsi Sulawesi tenggara turun langsung ke lokasi terputus nya akses jalan penghubung tersebut

Mahmuddin koordinator divisi pengawasan dan Monitoring DPP Lembaga pembela rakyat Indonesia PERAK meminta semua pihak dari unsur SKPD terkait turun dan proaktif

,Andi Rusli,

Eks Ketua Komnas HAM Apresiasi Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas sebagai Polisi

Jakarta -Monitoring News, Mantan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (HAM), Muhammad Choirul Anam mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk merekrut penyandang disabilitas untuk mengabdi sebagai anggota Polri pada tahun ini.

Anam menilai kebijakan inklusif Kapolri yang ditindaklanjuti oleh Staf Sumber Daya Manusia (SDM) Polri untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman penyandang disabilitas menjadi polisi sangat baik melalui persepektif HAM.

“Kami apresiasi Kapolri dengan kebijakan langkah afirmatif terhadap teman-teman penyandang disibalitas apalagi kebaikan tersebut ada sifat kekhususannya yaitu menempati mereka sesuai dengan karakter disibalitasnya,” kata Anam kepada wartawan, Kamis (18/1/2024).

Menurutnya, hal itu menunjukkan komitmen Polri terhadap hak asasi manusia, khususnya kepada penyandang disabilitas. “Ini langkah yang mendasar sangat baik dan saya kira langkah kepolisian patut dicontoh kementerian dan lembaga lain,” tandasnya.

Asisten Sumber Daya Manusia (As-SDM) Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Polri memulai proses rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Bintara Polri Tahun Anggara 2024.

“Bahwa tahun ini, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas, di mana rekrutmen disabilitas bintara Polri adalah untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK. Kemudian SIPSS untuk lulusan perguruan tinggi,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Selasa (16/1/2024).

Dedi menuturkan penyandang disabilitas yang diterima akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya bersifat non-lapangan.

(Humas polri)

Pemantau Pemilu Resmi Laporkan Sekda Takalar di Bawaslu Sulsel

Takalar — Monitoring News-Kembali Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) LSM PERAK melaporkan ke Bawaslu terkait netralitas oknum ASN. Dimana Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, H. Muhammad Hasbi, S.STP, M.AP diduga melakukan kampanye politik di depan orang banyak.

Kejadiannya berlangsung pada acara Rembuk Guru di Museum Daerah Balla Appaka Sulapa’ mewakili PJ Bupati Takalar, Rabu (10/1/24). Diduga dalam kampanyenya ia mempromosikan Capres Cawapres Nomor Urut 2.

Turut hadir dalam acara tersebut menyaksikan, Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, Pengawas Sekretaris Takalar, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua K3S, serta Kepala sekolah dan Guru se-Kabupaten Takalar.

Sementara itu, Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) LSM PERAK langsung merespon cepat aksi tidak terpuji yang diduga dilakukan oknum Sekda tersebut.

“Kami resmi melaporkan hari ini ke Bawaslu Sulsel, jadi tentunya kita berharap ini ditangani secara profesional dengan Bawaslu dan kita kawal proses hukumnya,” ungkap Burhan Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LPP LSM PERAK Indonesia saat memberikan keterangan kepada awak media, Selasa (16/1/24).

Burhan juga mengingatkan agar ASN taat aturan. Jadi menurutnya, ASN tidak perlu lagi diajar kayak anak-anak karena sudah tahu aturan dan regulasinya selaku ASN.

“Jadi kawan-kawan ASN yang lain jangan coba-coba kalau tidak mau dapat resiko diproses hukum,” pungkasnya.

(Tim)

LSM PERAK Turunkan Tim Pengawasan bidang pendidikan di kabupaten Takalar

Makassar,Monitoring News- Lembaga pembela rakyat Indonesia (PERAK)Yang selama ini eksis melaksanakan tugas pengawasan/Socialkontrol penggunaan dana di berbagai bidang SKPD khusus nya anggaran APBN ,APBD

Di tahun 2024 bagian Divisi pengawasan dan Monitoring DPP Lembaga pembela rakyat Indonesia akan turun langsung ke kabupaten Takalar Melaksanakan tugas pengawasan dan Monitoring di bidang pendidikan

Mahmuddin koordinator divisi pengawasan dan Monitoring DPP Lembaga pembela rakyat Indonesia kepada awak media 14 Januari 2024 di Sekretariat Divisi pengawasan dan Monitoring menyampaikan bahwa tim kami akan turun langsung ke kabupaten Takalar melaksanakan tugas pengawasan dan Monitoring

Berdasarkan dari hasil temuan Badan pemeriksa keuangan (BPK RI) perwakilan Sulawesi Selatan nomor 49.B/LHP/XIX.MKS/05/2023 tahun anggaran 2022
Penggunaan Dana Bantuan operasional sekolah (BOS) Reguler sebesar Rp 5.249.400.000.00 untuk Pengawai ASN tidak tepat sasaran

Lanjut Mahmuddin dana APBN, dana bos itu Sumber nya dari pajak Rakyat maka kami akan turun Langsung bersama Tim Menelusuri penyalahgunaan dana Tersebut dan Kami minta inspektorat kabupaten takalar tegas dan jangan tutup mata

Hasil penelusuran kami akan Kami teruskan ke aph supaya ada efek jera agar kedepannya dana bos di kabupaten takalar pada tingkat SD SMP tepat sasaran

(tim)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabow:Yang Kita Cari Adalah Pemimpin yang Bisa Melanjutkan Estafet Kepemimpinan,Bukan Karena Perbedaan

Jakarta, – Monitoring News-Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyorot soal adanya perbedaan pendapat di tengah-tengah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kapolri juga menyinggung soal seorang pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan.

Hal ini disampaikan Kapolri dalam acara Perayaan Natal Mabes Polri 2023 seperti dilihat dalam YouTube Divisi Humas Polri, Kamis lalu (11/1/2024).

“Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara perbedaan terus dan kemudian itu kita bawa dalam konflik,” kata Kapolri dilansir Kompas.

Selain itu, Kapolri juga meminta semua pihak, termasuk tokoh lintas agama untuk ikut mendinginkan suasana atau cooling system selama Pemilu 2024.

“Cooling system, saya titipkan, mumpung di sini yang hadir berbagai macam sodara-saudara dari lintas agama dan ini penting sekali kita sampaikan kepada jemaat kita, kepada jemaah kita untuk terus bisa menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah persatuan pendapat yang ada,” ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Sigit menambahkan, jajaran Polri memiliki tugas berat selama pemilu, di antaranya menjaga keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah adanya perbedaan pilihan pemilu.

Sigit berharap perbedaan pendapat yang ada di masyarakat jangan sampai membuat dan merusak cita-cita seluruh masyarakat Indonesia.

“Kita menginginkan siapapun pemimpin yang saat ini kemudian naik menjadi pasangan calon, tentu lah para pemimpin-pemimpin terbaik,” ujar dia.

“Sehingga tentunya perbedaan pendapat yang ada pada saat menentukan dan memilih calon pemimpin nasional tersebut,” sambung Sigit.(Humas Polri)

Rancang situs seperti ini dengan WordPress.com
Mulai